Merujuk pada Buku II Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2027, posisi puncak dalam daftar program kementerian/lembaga dengan anggaran terkecil diduduki oleh program pengembangan kawasan strategis yang dikelola oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPB Sabang).
Anggaran operasional untuk program kawasan di Sabang, Provinsi Aceh ini dicanangkan hanya sebesar Rp1 miliar.
Di urutan kedua, terdapat program penegakan dan pelayanan hukum dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) yang diproyeksikan mengantongi pagu senilai Rp7,4 miliar.
Berikutnya, program penyiaran publik dari Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) mencatatkan rancangan anggaran sebesar Rp17,2 miliar.
Peringkat keempat ditempati oleh program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di bawah naungan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dicanangkan akan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp18,3 miliar.
Sebagai pelengkap bangku lima besar dalam daftar program dengan rancangan dana yang paling minim pada tahun 2027 ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) hadir melalui program kebijakan, pembinaan profesi, dan tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dicanangkan menerima pagu senilai Rp19,6 miliar dalam RAPBN 2027.
Selanjutnya, program komunikasi publik dan media milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bertengger di urutan keenam dengan rancangan pagu sebesar Rp20 miliar.
Dengan nominal yang sama, posisi ketujuh kemudian diisi oleh program pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang dijalankan Ombudsman Republik Indonesia (RI) dengan kucuran dana senilai Rp20 miliar.
Program pengembangan dan pengawasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah naungan Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) menempati peringkat kedelapan. Program ini tercatat memiliki rancangan pendanaan sebesar Rp22,1 miliar pada tahun 2027 mendatang.
Di urutan kesembilan, program pengelolaan belanja negara di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diproyeksikan mendapat alokasi dana sebesar Rp23,8 miliar.
Baca Juga: Belanja Kemenkeu Capai Rp49 T dalam RAPBN 2027
Pemeringkatan 10 program kementerian/lembaga dengan anggaran yang paling sedikit dalam RAPBN 2027 ini ditutup oleh BPKPB Sabang yang kembali hadir melalui program dukungan manajemen, dengan perkiraan pagu sebesar Rp25,4 miliar.
Dengan ini, keberadaan dua program dari BPKPB Sabang dalam daftar ini, bahkan menjadi seluruh program dari BPKPB Sabang, menunjukkan bahwa terbatasnya porsi pendanaan untuk pengembangan kawasan perdagangan bebas khusus dalam postur RAPBN 2027.
Secara kelembagaan, BPKPB Sabang sendiri juga menjadi instansi dengan pagu anggaran paling minim dalam RAPBN 2027. Rancangan anggaran yang dijatuhi untuk lembaga ini hanya sebesar Rp26,3 miliar.
Di sisi lain, sektor pelayanan informasi tampaknya belum menjadi prioritas utama alokasi pendanaan pada tahun 2027, dengan adanya program penyiaran publik milik LPP RRI serta program komunikasi publik dan media dari Kemkomdigi ke dalam pemeringkatan program dengan anggaran terkecil ini.
Tidak hanya itu, upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba juga terlihat belum mendapat porsi maksimal. Program utama dari BNN tersebut masuk ke dalam daftar instansi dengan pagu anggaran paling minim pada RAPBN 2027.
Sementara itu, agenda penguatan birokrasi melalui pembinaan tata kelola ASN, serta pengawasan terhadap perusahaan negara tampaknya turut mengalami efisiensi melalui keberadaan program milik BKN dan BP BUMN yang masuk ke dalam jajaran program kementerian/lembaga dengan alokasi dana terkecil pada tahun 2027.
Pemerintah juga tampak melonggarkan fungsi pengawasan pelayanan masyarakat, dibuktikan melalui hadirnya program pengawasan dari Ombudsman RI ke dalam daftar 10 program kementerian/lembaga dengan anggaran terkecil pada tahun 2027.
Kendati demikian, hadirnya program teknis dari kementerian vital seperti program pengelolaan belanja negara dari Kemenkeu serta program penegakan dan pelayanan hukum milik Kemen ESDM mengindikasikan bahwa beberapa subfungsi kementerian besar pun menerima efisiensi pagu.
Padahal, Kemenkeu justru menduduki peringkat kesepuluh sebagai kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar dalam postur RAPBN 2027. Total pagu operasional yang dikantongi oleh instansi ini tercatat menembus nominal Rp49,8 triliun.
Hal yang tak kalah kontras juga terlihat pada Kemen ESDM yang menempati posisi keempat sebagai instansi dengan kenaikan anggaran tertinggi pada tahun depan. Jika dibandingkan dengan alokasi pada APBN 2026 yang hanya sebesar Rp10,1 triliun, pagu kementerian ini dicanangkan naik hingga hampir tiga kali lipat.
Dengan persentase pertumbuhan sebesar 170,5%, total alokasi Kemen ESDM menyentuh Rp27,3 triliun pada RAPBN 2027.
Baca Juga: RAPBN 2027: Anggaran Kemen ESDM Naik Hampir 3 Kali Lipat
Sumber:
https://drive.google.com/file/d/1mUbNLalcb6aOhgPhOHW-QSiczOs8yb-Z/view
Hubungkan dengan SSO GNFI