Pasar tenaga kerja Indonesia menghadapi dinamika kompleks di tengah ketidakpastian ekonomi global dan domestik. Salah satu isu yang paling menonjol belakangan ini adalah semakin maraknya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor. Industri manufaktur, teknologi, hingga sektor jasa, gelombang PHK menjadi fenomena yang kian sering terjadi dan memicu kekhawatiran akan ketenagakerjaan nasional.
Terdapat berbagai faktor yang mendorong terjadinya PHK, seperti melemahnya daya beli masyarakat, pergeseran model bisnis akibat digitalisasi, dan tekanan dari ketidakpastian geopolitik serta fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, minimnya perlindungan kerja, keterampilan tenaga kerja yang kurang sesuai dengan kebutuhan industri, dan lemahnya penegakan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia semakin memperburuk situasi.
Survei dari Jobstreet mengungkapkan deretan pekerjaan yang paling banyak kena PHK pada 2024. Menurut survei tersebut, 42% perusahaan di Indonesia melakukan PHK pada 2024. Rinciannya, 27% perusahaan melakukan PHK terhadap pegawai tetap purnawaktu, 23% perusahaan terhadap pegawai tetap paruh waktu, 21% perusahaan terhadap pegawai kontrak purnawaktu, dan 18% perusahaan terhadap pegawai kontrak paruh waktu.
Meski begitu, Jobstreet menggarisbawahi bahwa kemungkinan besar para pegawai yang jadi korban ini berhasil mendapat pekerjaan di perusahaan lain dengan tingginya aktivitas rekrutmen sepanjang 2024.
Adapun data diperoleh dari survei terhadap 1.273 staf rekrutmen perusahaan berskala kecil, menengah, dan besar di Indonesia, dengan bidang usaha dan sektor yang beragam pada September-Oktober 2024.
Jobstreet juga mengumpulkan daftar pekerjaan yang paling banyak mengalami PHK.
Hasilnya, 29% perusahaan mengaku mengurangi pegawai di posisi administrasi dan human resource (HR), jadi yang tertinggi dalam daftar untuk pekerjaan purnawaktu tetap. Selain itu, 22% perusahaan melakukan PHK terhadap pekerja full time di bidang manajemen, 16% di akuntansi, 15% di pemasaran, dan 14% di manufaktur.
Sementara itu, sepanjang tahun 2024, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat terdapat 77.965 kasus PHK di Indonesia, jadi yang tertinggi sejak 2022.
Menurut sektornya, sektor manufaktur, aktivitas jasa lainnya, serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang jumlah kasus PHK terbesar sepanjang 2024.
Rinciannya, sebanyak 24.013 tenaga kerja dari sektor pengolahan atau manufaktur mengalami PHK, 12.853 dari sektor jasa lainnya, serta 3.997 pekerja dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.
Pada 2025, hingga Februari lalu, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah tenaga kerja ter-PHK tertinggi, mencapai 10.677 pekerja, disusul oleh Riau dengan 3.530 pekerja dan Jakarta dengan 2.650 kasus.
Guna kurangi PHK, pemerintah telah melakukan sederet inisiatif, mulai dari memberikan keringanan pajak bagi sektor padat karya yang terdampak, pemberian subsidi upah untuk mempertahankan tenaga kerja, hingga menunda pembayaran iuran BPJS dalam masa kritis. Pemerintah juga aktif melakukan program reskilling dan upskilling untuk pekerja agar bisa bertumbuh dengan keterampilan yang lebih dibutuhkan dan mendorong investasi asing hingga domestik untuk membuka industri dan lapangan kerja baru.
Meski kasus PHK di tanah air masih mengkhawatirkan, upaya-upaya dari pemerintah ini diharapkan mampu menekan angka PHK dan menjamin setiap tenaga kerja terserap di sektornya masing-masing.
Baca Juga: Gelombang PHK di Awal 2025
Penulis: Agnes Z. Yonatan
Editor: Editor
