Awal Agustus 2025, kebijakan yang diambil oleh Bupati Pati, Sudewo memicu perhatian publik. Sudewo membuat kebijakan untuk menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250%.
Diungkap oleh Pemerintah Kabupaten Pati, adanya kenaikan PBB-P2 mencapai 250% ini menjadi salah satu bentuk penyesuaian setelah selama 14 tahun lamanya tidak mengalami perubahan. Tujuannya guna meningkatkan pendapatan asli daerah dalam pembangunan infrastruktur maupun layanan publik.
Walaupun demikian, kebijakan tersebut tidak disambut baik oleh masyarakat Pati. Justru, warga Pati menilai adanya kebijakan kenaikan PBB-P2 ini dianggap membebani warga, terutama bagi kalangan petani maupun para pelaku usaha kecil.
Atas hal tersebut, Sudewo resmi membatalkan kenaikan PBB-P2 setelah mencermati perkembangan situasi dan aspirasi dari masyarakat. Sudewo menegaskan bahwa tarif PBB-P2 kembali seperti semula, sama dengan tahun 2024.
"Bagi yang sudah terlanjur membayar, selisihnya akan dikembalikan oleh pemerintah, teknisnya akan diatur oleh BPKAD bersama kepala desa," ujar Sudewo, Jumat (8/8/2025).
Harta Kekayaan Bupati Pati
Bupati Sudewo telah melaporkan harta kekayaannya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dalam laporan yang disampaikan pada 11 April 2025, Sudewo diungkap miliki total harta kekayaan mencapai Rp31,52 miliar.
Dilansir melalui e-LHKPN KPK, harta kekayaan Bupati Pati yang terbesar berasal dari tanah dan bangunan. Diungkap, tanah dan bangunan yang dimiliki sebesar Rp17,03 miliar.
Sudewo mempunyai 31 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa wilayah, seperti Surakarta, Pati, Yogyakarta, Bogor, Wonogiri, Pacitan, Blora, Tuban, hingga Depok.
Selanjutnya, Sudewo miliki harta kekayaan dalam alat transportasi dan mesin sebesar Rp6,34 miliar. Beberapa di antaranya, seperti Toyota Innova Minibus, Toyota Harrier Jeep, Honda Beat Solo, Suzuki TS125, Mitsubishi Pajero Sport Jeep, BMW X5, Toyota Alphard, dan Toyota Land Cruiser.
Adapula harta bergerak lainnya sebesar Rp795 juta. Sedangkan, surat berharga sebesar Rp5,39 miliar, serta kas dan setara kas sebesar Rp1,96 miliar. Dalam laporan tersebut, diketahui Sudewo tidak memiliki hutang.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pati dalam 5 Tahun Terakhir
Terlepas dari viralnya demo Bupati Pati mengenai kebijakan PBB-P2 hingga 250% yang dianggap memberatkan masyarakat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pati dalam 5 tahun terakhir menunjukkan tren kenaikan yang signifikan.
Data yang dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pati menyebut bahwa usaha mengejar PAD yang terbaru periode 2024, telah berhasil mendapatkan Rp482,70 miliar. Hasil retribusi daerah menyumbang PAD terbesar, yakni Rp263,69 miliar.
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni periode 2023, PAD Kabupaten Pati berada di angka Rp441,00 miliar. Berbeda dengan 2024, periode 2023 Dana Alokasi Khusus menyumbang PAD terbesar, yaitu Rp223,74 miliar.
Sementara itu, dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan mengenai salah satunya PAD tahun 2025. PAD Pati 2025 telah disepakati sebesar Rp548,51 miliar.
PAD tersebut terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Baca juga: Kekayaan Deddy Corbuzier Nyaris Rp1 Triliun, Ini Rincian Harta dan Utangnya versi LHKPN!
Sumber:
https://www.tempo.co/ekonomi/gaduh-pbb-di-pati-dinaikkan-250-persen-berujung-bola-liar-berapa-nilai-apbd-pati--2058444
https://humas.patikab.go.id/berita/detail/bupati-pati-batalkan-kenaikan-pbbp2
https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/login#announ
https://patikab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjcjMg==/pendapatan-daerah.html
https://peraturan.bpk.go.id/Details/315717/perda-kab-pati-no-12-tahun-2024
Penulis: Habibullah Al Faruq
Editor: Editor
