Di tengah situasi politik Indonesia yang tidak menentu, pemerintah kembali mendapatkan konotasi negatif dari warganet. Kini, ketidakpuasan tersebut datang akibat serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang mengakibatkan sejumlah layanan publik terhambat.
Pelaku di bawah afiliasi LockBit tersebut sukses membuat 282 data kementerian/lembaga pemerintah terkunci. Saat ini, pelaku meminta tebusan sebesar US$8 juta atau sekitar Rp131 miliar. Pemerintah diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa pihaknya akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kejadian ini.
"Itu tanggung jawab kita untuk segera memulihkan," ungkapnya pada Kamis (27/6/2024), mengutip CNBC.
Masalah berlanjut ketika sistem backup pada PDNS masih belum sepenuhnya berjalan, membuat pelayanan publik terhambat. Sebut saja, layanan imigrasi mengalami delay, data pengguna Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) lenyap, hingga terhambatnya pendaftaran Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI).
Menyeruaknya insiden kelumpuhan PDNS membuat kekecewaan publik tak lagi terbendung. Masyarakat berbondong-bondong menyuarakan aspirasinya untuk menurunkan Budi Arie dari jabatannya dan meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk turut bertanggung jawab. Hingga akhirnya, bahasan mengenai gaji dan tunjangan yang diterima pegawai BSSN pun muncul.
Sesuai Peraturan BSSN Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara, besarnya tunjangan kinerja pegawai BSSN dibedakan berdasarkan kelas jabatannya.
Adapun tunjangan kinerja tertinggi diperoleh jabatan kelas 18, setara dengan kepala BSSN, total tunjangannya mencapai Rp49,86 juta, nyaris menyentuh Rp50 juta. Nominal tersebut baru tunjangan kinerjanya saja, belum termasuk gaji pokok dan tunjangan lain yang diperoleh atas haknya sebagai pekerja.
Semakin tinggi kelas jabatan, maka semakin tinggi pula jumlah tunjangan kinerja yang diperoleh. Kelas jabatan 17 memperoleh Rp33,24 juta per bulan sebagai tunjangan kinerja, sedangkan kelas jabatan 16 memperoleh Rp27,57 juta per bulan. Kelas jabatan terendah, yakni kelas 1, memperoleh tunjangan kinerja sebesar Rp2,53 juta per bulan.
Besarnya tunjangan kinerja tersebut membuat masyarakat mempertanyakan, apa kinerjanya sudah sepadan dengan tunjangan yang diterimanya itu? Nyatanya, bukan hanya warga Indonesia yang geram akan kinerja BSSN. Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid turut menyuarakan kegeramannya atas insiden ini.
Meutya meminta Kemenkominfo dan BSSN untuk saling bekerja sama menangani serangan siber ini, bukannya saling menyalahkan satu sama lain. Ia menekankan pentingnya pemerintah untuk tetap kompak menangani masalah ini.
"Saya sekali lagi akan sampaikan poin ketika membuka rapat ini. Bapak-bapak kompak atau tidak sebagai pemerintah. Kalau sudah tidak kompak, tidak (akan) beres. Ini teknologi, lawannya sulit, pemerintah malah saling salah-salahan. Jadi tolong ini selesai di sini, habis ini tidak boleh lagi ada yang, 'ini karena ini, ini karena ini' begitu ya," ujarnya dalam rapat kerja di gedung DPR, Kamis (27//6/2024), mengutip Detik.
Baca Juga: Sektor Pemerintah Jadi Sasaran Empuk Serangan Siber
Penulis: Agnes Z. Yonatan
Editor: Editor
