Sektor Pemerintah Jadi Sasaran Empuk Serangan Siber

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat sebanyak 976 juta lebih trafik anomali serangan siber di Indonesia

Sektor Pemerintah Jadi Sasaran Empuk Serangan Siber Ilustrasi Serangan Siber | Towfiqu999999/Unsplash.com

Kemanan siber menjadi tantangan utama bagi pemerintah, organisasi, dan individu di saat teknologi digital merasuki setiap bidang kehidupan. Serangan siber dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif. Melansir IBM Report, sekitar 49% serangan siber yang berhasil mengakibatkan kebocoran informasi sensitif (data pribadi atau perusahaan). IBM memperkirakan biaya rata-rata kebocoran data yang dialami sebuah perusahaan di ASEAN tahun 2023 sebesar USD 3,05 juta.

Beberapa jenis serangan siber yang sering terjadi diantaranya, ransomware, kebocoran data, serangan APT, phising, DDoS, web defacement, dan masih banyak lagi. Melansir dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam laporan "Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2022" ditemukan 976 juta total trafik anomali yang bisa menyebabkan pengguna kehilangan akses penuh atas komputernya. Selanjutnya ada sekitar 4,4 juta aktivitas Advanced Persistent Threat (APT) serangan terhadap sebuah sistem dan bertahan lama untuk mencuri data-data yang besar. 

Lalu ada, web defacement yang merupakan serangan untuk mengeksplorasi situs web atau server web yang rentan sehingga penyerang dapat merusak, memodifikasi, atau menghapus konten halaman web yang telah diretas. Selama tahun 2022, BSSN telah mencatat terdapat 2.348 kasus web defacement yang terjadi di situs-situs Indonesia.

 

Kasus terbanyak di bulan Januari dengan jumlah 416 kasus web defacement. Contoh kasus web defacement terjadi pada bulan Februari 2023 lalu dengan meretas website kppu.go.id. 

Peretasan website KKPU pada 28 Februari 2023. Sumber gambar: cyberthreat.id

Website KKPU hanya salah satu contoh dari banyaknya website pemerintah yang disusupi oleh hacker. Tercatat, sektor pemerintahan paling sering terkenana serangan web defacement, sepanjang tahun 2022 ada 885 kasus.

Melansir pernyataan dari cnnindonesia.com, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan BSSN Sulistyo mengatakan penyebab terjadinya kebocoran di antaranya adalah penggunaan software bajakan.

"Setelah kami telusuri (kebocoran data) karena masih banyak menggunakan software bajakan, bahkan di instansi pemerintah," ujar Sulistyo.

Penulis: Annisa Rahayu
Editor: Editor

Konten Terkait

WhatsApp Gagal Jadi Pemain Kunci di Amerika Serikat

WhatsApp berhasil meraja di berbagai negara, kecuali negeri asalnya, Amerika Serikat. Di sana Facebook Messenger masih menjadi pilihan nomor satu. Apa sebabnya?

Di balik Apple Vision Pro, Motion Sickness Tidak Seindah Realitas Virtual

Meskipun menarik banyak konsumen dengan fitur futuristiknya, Apple Vision Pro masih belum dapat mengatasi motion sickness yang banyak dialami penggunanya.

Terima kasih telah membaca sampai di sini

Dengan melakukan pendaftaran akun, saya menyetujui Aturan dan Kebijakan di GoodStats

atau

Untuk mempercepat proses masuk atau pembuatan akun, bisa memakai akun media sosial.

Hubungkan dengan Google Hubungkan dengan Facebook