Laporan dari Transparency International Tahun 2022 menyatakan bahwa Indonesia menempati posisi ke-5 sebagai negara terkorup di Asia Tenggara dengan skor indeks sebesar 34 dari 100. Ini menunjukkan bahwa kasus korupsi di Indonesia terbilang cukup tinggi.
Adapun Transparency International merupakan sebuah organisasi nirlaba yang memerangi korupsi di seluruh dunia, juga melakukan survei di 180 negara lainnya. Indeks korupsi yang tinggi tersebut menandakan bahwa masalah korupsi merupakan tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia.
Survei pada tahun yang sama menyatakan rata-rata indeks korupsi dunia adalah 43, dan hal tersebut membuat Indonesia memiliki skor yang lebih rendah dari rata-rata global tersebut.
Data juga menunjukkan peringkat negara-negara lain di Asia Tenggara dalam hal indeks persepsi korupsi. Myanmar, Kamboja, dan Laos berada di antara negara-negara dengan skor terendah, sementara Singapura menempati peringkat tertinggi dengan skor 83 poin, menunjukkan tingkat korupsi yang sangat rendah.
Dalam ranking global, indonesia menduduki posisi ke-110 dari sebelumnya yang berada di peringkat ke-96. Penurunan ini menyoroti tingginya praktik korupsi di negara ini, bahkan lebih buruk dari negara-negara seperti Rwanda, Gambia, dan Ethiopia, serta negara-negara tetangga di ASEAN.
Transparency International juga mencatat bahwa korupsi semakin meluas, termasuk di kalangan pejabat pemerintah, hakim, dan polisi. Dalam laporan mereka, Transparency International menyatakan bahwa di tempat dengan tingkat korupsi tinggi, uang dan pengaruh sering kali menentukan keputusan hukum, dengan kasus yang diprioritaskan atau ditolak berdasarkan pertimbangan tersebut.
Menurut lembaga tersebut, dalam mengatasi persepsi kasus korupsi, salah satunya adalah menjaga kemandirian lembaga anti-korupsi dan memastikan bahwa pemerintah terbuka terhadap publik dengan menyediakan informasi yang mudah diakses dan berarti, terutama terkait dengan pengeluaran pemerintah dan distribusi sumber daya.
Selain itu, dibutuhkan regulasi yang kuat terkait lobi-lobi dari pihak-pihak tertentu serta penguatan mekanisme untuk menegakkan regulasi melawan konflik kepentingan. Negara-negara yang dikenal sebagai negara paling bersih dari korupsi memiliki institusi dan demokrasi yang kuat, antara lain Denmark, Finlandia, Selandia Baru, Norwegia, dan Singapura.
Dengan penurunan peringkat Indonesia dalam IPK, menjadi jelas bahwa peningkatan upaya untuk memberantas korupsi harus menjadi prioritas utama. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk memperkuat institusi dan meningkatkan transparansi dalam tata kelola pemerintahan demi menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Penulis: Willy Yashilva
Editor: Editor
