Sumber pemasukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia paling banyak berasal dari perpajakan. Ada berbagai jenis pungutan wajib tersebut, antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak berkontribusi terhadap penyediaan berbagai layanan publik yang dinikmati masyarakat, termasuk di bidang kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur.
Meski sifatnya wajib, ketersediaan masyarakat dalam membayar pajak juga penting untuk diperhatikan. Diperlukan pemahaman seputar pajak dan manfaatnya agar publik bersedia untuk menuntaskan kewajibannya tersebut. Lantas, seberapa besar tingkat pengetahuan pajak masyarakat Indonesia?
Baca Juga: Mayoritas Publik RI Menganggap Belum Merasakan Manfaat Pajak
Dalam survei yang dilaksanakan GoodStats pada 2026, terungkap tingkat pengetahuan publik Indonesia terkait manfaat pajak bagi negara. Sebanyak 56% responden mengaku mengetahui manfaat pajak bagi negaranya, dengan rincian 48% responden cukup mengetahui dan 8% sangat mengetahui. Temuan ini menunjukkan tingkat pengetahuan masyarakat akan manfaat dari uang yang dikeluarkan cukup tinggi.
Meskipun demikian, pengetahuan responden lain tercatat masih minim. Sebanyak 38% mengaku sedikit mengetahui dan 6% menjawab tidak mengetahui sama sekali. Kondisi ini menjadi indikasi kurangnya komunikasi dan sosialisasi tentang fungsi pajak, sehingga perlu dibuat agar lebih jelas dan masif. Minimnya pengetahuan terkait manfaat pajak dapat menciptakan persepsi bahwa pajak hanya menjadi beban tanpa adanya dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Secara keseluruhan, hasil survei di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden telah mengetahui manfaat pajak bagi negara. Namun, masih diperlukan peran dari pemangku kepentingan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait manfaat pajak. Tidak hanya itu, transparansi pengelolaan pajak juga perlu ditingkatkan untuk memperkuat tingkat kepercayaan masyarakat. Jika masyarakat kurang paham dan tidak percaya dengan pajak, maka akan berdampak pada tingkat kepatuhan dalam membayar iuran tersebut.
Di era digital ini, peningkatan pengetahuan seputar perpajakan dapat dilakukan dengan memanfaatkan media digital sebagai media edukasi. Selain itu, pemerintah juga perlu menjamin manfaat pajak yang merata dan memadai untuk semua kalangan. Ke depannya, diharapkan dapat tercipta kondisi yang selaras antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara.
Metodologi Survei
GoodStats menyelenggarakan survei bertajuk Persepsi Masyarakat terhadap Pajak dan Manfaatnya 2026 pada 10 April-20 Mei 2026 dengan melibatkan 1.000 responden yang terdiri atas 54% laki-laki dan 46% perempuan. Mayoritas berasal dari Pulau Jawa (72%) dan sisanya berasal dari luar Pulau Jawa (28%).
Baca Juga: Survei GoodStats 2026: Mayoritas Publik RI Menilai Perlu Membayar Pajak
Sumber:
https://goodstats.id/publication/persepsi-masyarakat-terhadap-pajak-dan-manfaatnya-2026-u9IUX
Penulis: Alifia Ayu Fitriana
Editor: Editor
Hubungkan dengan SSO GNFI