Pemuda merupakan cerminan masa depan suatu bangsa. Pasalnya, ke arah mana suatu bangsa akan dibawa nantinya akan diampu oleh generasi muda saat ini. Atas dasar itu, kualitas suatu negara dapat tergambar dari kualitas pemudanya. Maka darinya pembangunan pemuda menjadi perhatian penting bagi pemerintah.
Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun.
Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia mengeluarkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang dapat digunakan untuk menggambarkan kualitas pemuda di ibu pertiwi. Indeks pembangunan tersebut diukur atas tiga pilar utama yaitu pembangunan individu, penghidupan dan kesejahteraan, serta partisipasi dalam berbagai lini kehidupan. Ketiga pilar tersebut dinilai dapat mengukur sejauh mana pemuda Indonesia berpotensi memiliki kehidupan yang layak dan berpartisipasi dalam kehidupan yang lebih luas.
Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi dengan IPP tertinggi, skornya mencapai 73,33. Di bawahnya, Bali mencatatkan skor 62,67, disusul oleh Sulawesi Tengah dan Aceh yang sama-sama meraih skor 60. Kalimantan Timur menempati posisi berikutnya dengan 59,17, kemudian Maluku Utara dengan 58,83.
Selanjutnya, Gorontalo memperoleh nilai 57,83, sementara Bengkulu berada tidak jauh di bawahnya dengan 57,33. Papua Barat mencatatkan skor 57,17, dan Jambi menutup daftar sepuluh besar dengan capaian 56,83.
Indeks Pembangunan Pemuda diukur melalui berbagai domain utama yang mencakup pendidikan dan pelatihan, kesehatan, ketenagakerjaan layak, partisipasi dan kepemimpinan, serta inklusivitas dan kesetaraan gender.
Pada domain pendidikan dan pelatihan, indikatornya meliputi persentase pemuda yang memiliki ijazah minimal SMA/sederajat serta mereka yang mengikuti kursus atau pelatihan bersertifikat. Sementara itu, domain kesehatan mengukur keterampilan TIK, angka kesakitan, kebiasaan merokok, aktivitas olahraga, hingga persentase remaja perempuan usia 15–18 tahun yang sedang hamil.
Di sisi lain, domain ketenagakerjaan layak diukur melalui persentase pemuda NEET (Not in Education, Employment, or Training), pekerja tidak penuh, serta rasio kewirausahaan. Partisipasi dan kepemimpinan dilihat dari keikutsertaan pemuda dalam kegiatan sosial, organisasi, hingga posisi manajerial.
Terakhir, inklusivitas dan kesetaraan gender dinilai dari rasio TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) pemuda perempuan terhadap laki-laki, partisipasi penyandang disabilitas, serta persentase perkawinan anak.
Seluruh data ini bersumber dari survei nasional seperti Sakernas, Susenas KOR, dan Susenas MSBP, yang menjadi acuan dalam menghitung dan memantau kondisi pembangunan pemuda di Indonesia.
Di skala nasional, skor Indonesia secara keseluruhan di setiap domainnya cukup beragam. Pada domain pendidikan dan pelatihan serta kesehatan, capaian relatif tinggi dengan nilai masing-masing 70. Sementara itu, pada domain ketenagakerjaan layak, skor masih rendah, yakni 45 poin.
Adapun pada domain partisipasi dan kepemimpinan, skor tercatat 43,33, yang menandakan tantangan besar dalam meningkatkan peran aktif pemuda di ruang publik. Sedangkan pada domain inklusivitas dan kesetaraan gender, Indonesia meraih skor 53,33, mencerminkan masih perlunya upaya penguatan agar kesetaraan dalam pembangunan pemuda dapat lebih optimal.
Rencana Perhitungan IPP 2024 dan 2025
IPP 2024 belum diumumkan secara resmi meski penghitungan awal telah dilakukan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kemenpora. Sinkronisasi data menjadi hal penting agar capaian IPP dapat dirilis tepat waktu, termasuk bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.
Rencananya akan dibentuk tim resmi penghitungan IPP yang melibatkan lima kementerian/lembaga dengan dasar hukum Permenpora. Mulai 2025, metode penghitungan diperluas dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk menjadi baseline yang lebih komprehensif dalam mendukung pembangunan pemuda di daerah.
“Dari beberapa pertemuan sebelumnya, data-data sudah tersedia, tinggal bagaimana kita menggunakannya baik dengan versi lama IPP 2024 maupun dengan model baru. Yang jelas, tahun ini kita harus menutup perhitungan IPP dengan metode lama sekaligus mencoba baseline metode baru,” ungkap asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan, Amar Ahmad pada Jumat (19/9/2025), disadur dari laman resmi Kemenpora RI.
Baca Juga: 10 Negara Asia dengan Indeks Pemuda Global Tertinggi, Indonesia Peringkat Berapa?
Sumber:
https://peraturan.bpk.go.id/Details/38784/uu-no-40-tahun-2009
https://deputi1.kemenpora.go.id/detail/636/kemenpora-gelar-rapat-koordinasi-penghitungan-ipp-2024-2025
https://ipp.sarikata.com/document
Penulis: Faiz Al haq
Editor: Editor
