Sebagai salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan akan terus berlanjut pada tahun 2027 mendatang.
Merujuk pada Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2027, pemerintah telah menetapkan alokasi dana MBG untuk tahun depan dengan nominal mencapai Rp240,2 triliun.
Secara nasional, target penerima MBG pada periode ke depan dicanangkan menyentuh 72,1 juta penerima manfaat. Jika dibedah berdasarkan wilayah kepulauan, Pulau Jawa menempati posisi puncak sebagai kawasan dengan rencana penerima program MBG paling banyak, yaitu dengan target mencapai 43,7 juta orang.
Angka sasaran di Pulau Jawa tersebut terpaut sangat jauh jika disandingkan dengan Pulau Sumatra yang berada di urutan kedua, yaitu dengan target penerima MBG sebanyak 15,9 juta orang. Secara perbandingan, porsi penerima manfaat di Pulau Jawa jumlahnya lebih dari dua kali lipat dari target di Pulau Sumatra.
Ketimpangan distribusi program MBG ini terlihat kian melebar saat dibandingkan dengan kawasan-kawasan lain. Pasalnya, RAPBN 2027 mencatatkan bahwa hanya Pulau Jawa dan Sumatra yang memiliki target penerima MBG di atas 10 juta orang.
Menyusul di bangku ketiga, Pulau Sulawesi tercatat memiliki rancangan penerima MBG sebanyak 4,8 juta orang dalam RAPBN 2027.
Sementara itu, Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara berada di peringkat keempat dengan target penerima MBG yang dialokasikan sebesar 3,6 juta orang.
Hanya berselisih tipis, Pulau Kalimantan menempati urutan selanjutnya dengan jumlah sasaran penerima MBG untuk tahun 2027 mencapai 3 juta orang.
Di posisi terbawah, Kepulauan Maluku dan Papua justru menjadi kawasan dengan alokasi penerima MBG paling sedikit se-Indonesia pada tahun 2027, dengan hanya menargetkan 1,2 juta penerima manfaat.
Sebaran distribusi ini memunculkan ironi, mengingat program MBG sedari awal digaungkan sebagai instrumen andalan pemerintah untuk menekan angka stunting di Indonesia.
Jika dirinci, deretan provinsi dengan prevalensi bayi di bawah lima tahun (balita) stunting tertinggi secara nasional secara mayoritas tidak berasal dari pulau padat penduduk yang mendapat porsi MBG terbanyak tersebut.
Baca Juga: Selain Keracunan, Ini Masalah MBG yang Paling Banyak Disorot Publik RI 2026
Berdasarkan rilis Profil Kesehatan Indonesia 2025 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, daftar 10 provinsi dengan tingkat prevalensi balita stunting tertinggi justru didominasi oleh wilayah di kawasan timur Indonesia, khususnya dari Tanah Papua.
Di urutan pertama, Sulawesi Barat menorehkan catatan sebagai provinsi dengan angka stunting terburuk di Indonesia. Pada tahun 2025, tingkat prevalensi stunting balita di provinsi ini menembus angka 27,2%.
Di bawahnya, Papua Pegunungan mencatatkan prevalensi balita stunting sebesar 26%. Posisi tiga besar wilayah paling darurat stunting ini kemudian dilengkapi oleh Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan angka stunting sebesar 20,2%.
Posisi keempat dan kelima secara berurutan diisi oleh Papua Selatan dan Kalimantan Timur. Berturut-turut, provinsi ini menanggung tingkat prevalensi stunting mencapai 19,6% dan 15,9%.
Di urutan keenam, Papua Barat Daya menyusul dalam daftar wilayah yang paling krisis gizi di Indonesia ini dengan prevalensi balita stunting menyentuh 15,3%.
Selanjutnya, Papua Barat mencatatkan tingkat prevalensi balita stunting sebesar 14,2% pada pemeringkatan tahun 2025 ini.
Posisi kedelapan diduduki oleh Kalimantan Barat dengan angka prevalensi stunting sebesar 14%. Sementara itu, Papua menyusul di urutan kesembilan dengan angka 13,9%.
Daftar 10 provinsi dengan tingkat prevalensi stunting tertinggi di Indonesia pada tahun 2025 ini kemudian ditutup oleh Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mencatatkan angka 13,4%.
Dengan ini, terlihat bahwa provinsi-provinsi dari Tanah Papua mendominasi kondisi krisis gizi ini, dengan menyumbangkan kelima provinsinya. Mirisnya, kawasan ini justru ditetapkan sebagai wilayah dengan target penerima MBG yang paling sedikit dalam postur RAPBN 2027.
Nasib serupa juga dialami oleh wilayah Kalimantan serta Kepulauan Nusa Tenggara yang masing-masing turut menyumbangkan dua provinsinya ke dalam daftar daerah darurat stunting, namun hanya dialokasikan porsi target penerima MBG yang sangat minim jika dikomparasikan dengan pulau-pulau padat lainnya.
Sebaliknya, provinsi asal Pulau Jawa yang menjadi kawasan dengan target penerima MBG terbanyak untuk tahun depan sama sekali tidak menyumbangkan satu pun provinsinya ke dalam daftar 10 besar daerah dengan tingkat stunting tertinggi ini.
Hal ini memicu tanda tanya besar terkait adanya kesenjangan antara realisasi implementasi program MBG dengan sasaran dan tujuan utamanya. Apabila program andalan ini benar-benar diselenggarakan untuk menurunkan angka stunting di Indonesia, alokasi penerima MBG sepatutnya menyasar provinsi-provinsi yang membutuhkan perhatian lebih, seperti wilayah yang menduduki posisi atas darurat stunting dari timur Indonesia, yaitu Kepulauan Maluku dan Papua.
Baca Juga: Ribuan Sekolah Elite Dicoret dari Penerima MBG, Wilayah Stunting Tinggi Jadi Prioritas
Sumber:
https://drive.google.com/file/d/1mUbNLalcb6aOhgPhOHW-QSiczOs8yb-Z/view?usp=sharing
Hubungkan dengan SSO GNFI