Isu masuknya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ke gerbong koalisi naungan Prabowo dan Gibran terus bergulir. Beberapa pihak sempat menyinggung isu tersebut, termasuk partai-partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo menyebut bahwa tali silaturahminya bersama PDIP sangat baik. Ia juga menyebut hubungan PDIP dengan Presiden Joko Widodo baik-baik saja, dan tengah menunggu sinyal dari partai tersebut.
Ia mencontohkan penetapan Pramono Anung menjadi Calon Gubernur Jakarta 2024. Menurutnya, hal tersebut bukan tidak mungkin telah melalui restu dari Presiden maupun melalui komunikasi dengan Prabowo.
“Jadi, ya artinya ya sekat politik hampir enggak ada, komunikasi sudah sangat bagus tinggal ya bagaimana finalisasinya nanti kita lihat saja,” kata Dradjad dalam Kompas.
Di tubuh partai lain, Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan bahwa peluang bergabungnya PDIP ke koalisi milik Prabowo-Gibran merupakan hak dari Prabowo. Ia juga tidak keberatan apabila hal tersebut terjadi.
"Jadi kita serahkan saja beliau, beliau punya kalkulasi, punya hitung-hitungan dan tentu mudah-mudahan beliau bisa diberikan kesehatan dan kesuksesan. Dan bisa memimpin Indonesia dengan baik ke depan," kata Herman mengutip Merdeka.
Survei Indikator: Opini Publik Cukup Terbelah
Lembaga survei Indikator memuat data mengenai isu ini. Data tersebut termuat dalam rilis bertajuk Evaluasi Publik Terhadap 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Hasilnya, sebanyak 45% responden menyatakan setuju akan bergabungnya PDIP ke koalisi di bawah naungan Prabowo-Gibran. Rinciannya, sebanyak 3,9% responden menjawab sangat setuju serta 41,1% responden menyatakan setuju akan penggabungan tersebut.
Meski begitu, persentase tersebut belum mendominasi jawaban. Pasalnya, kesetujuan tersebut belum berada di atas 50%. Angka ini dikonfirmasi langsung oleh Peneliti Utama Indikator Politik Hendro Prasetyo.
"Terkait peluang bergabungnya PDIP ke dalam koalisi pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, warga terbelah," kata Hendro yang dimuat di Tirto.
Sebaliknya, sebanyak 28,7% responden menjawab kurang setuju akan bergabungnya PDIP ke koalisi tersebut. Bahkan, 10,4% responden menjawab tidak setuju sama sekali. Di sisi lain, sebanyak 15,9% memutuskan tidak menjawab ataupun menjawab tidak tahu.
Perbedaan Opini Warga Pedesaan vs Perkotaan
Indikator juga memuat jawaban mengenai isu tersebut berdasarkan demografinya. Terlihat bahwa mayoritas responden yang tinggal di area pedesaan setuju dengan bergabungnya PDIP, dengan persentase 49,5% berbanding 32,3%.
Sementara itu, masyarakat yang tinggal di area perkotaan nampak tidak setuju dengan hal ini. Terlihat dari persentase ketidaksetujuannya yang mencapai 45,9% berbanding 40,5%.
Sebanyak 18,2% responden pedesaan dan 13,6% responden perkotaan memutuskan tidak menjawab ataupun menjawab tidak tahu.
Dikhawatirkan Tak Miliki Nilai Jual
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia Lili Romli menilai bergabungnya PDIP ke gerbong Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi hal yang patut disayangkan apabila terjadi.
"Ketika PDIP bergabung (ke dalam koalisi Prabowo) enggak ada lagi nilai jualnya,” ujar Lili mengutip Kompas.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas Asrinaldi juga mengharapkan posisi PDIP untuk tetap menjadi partai oposisi dalam periode kepemimpinan Prabowo-Gibran. Hal tersebut menurutnya akan membuat iklim demokrasi di tanah air menjadi sehat.
"Dalam konteks kekuatan penyeimbang di parlemen, tentu harus ada upaya untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Tradisi demokrasi yang terus dibangun oleh PDI Perjuangan inilah yang diharapkan itu nanti," papar Asrinaldi dalam Antara.
Baca Juga: Ini Daftar Lengkap Perolehan Kursi Parpol Pada Pileg 2024
Penulis: Pierre Rainer
Editor: Editor
