Senin (11/7) lalu, lembaga survei ternama Indikator Politik Indonesia (IPI) baru saja merilis temuan survei nasional mengenai "Evaluasi Publik terhadap Kinerja Pemerintah dalam Bidang Ekonomi, Politik, Penegakan Hukum, dan Pemberantasan Korupsi". Survei ini diharapkan hadir untuk mengetahui persepsi publik terhadap sejumlah kondisi umum nasional.
"Oleh karena itu, evaluasi publik menjadi krusial karena demokrasi mengandaikan setiap warga agar punya hak yang sama untuk menilai baik-buruknya kinerja pemerintah. Oleh karena itu, akuntabilitas publik menjadi masalah yang krusial di pemerintahan yang demokratis," tulis Indikator pada pengantar temuan surveinya.
Responden survei ini terdiri atas 1.200 sampel yang terdistribusi secara proporsional dengan metode simple random samping, serta memiliki toleransi kesalahan (margin of error) di angka sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dilakukan lewat tatap muka oleh pewawancara terlatih.
Pada bagian "Evaluasi terhadap Demokrasi", Indikator mengungkap persepsi publik secara umum terhadap kondisi demokrasi Indonesia sebagai sistem pemerintahan. Pada evaluasi umum tersebut, mayoritas responden (72,8 persen) merasa bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan terbaik dibanding sistem pemerintah lainnya.
"Overall semakin tinggi kepercayaan publik bahwa demokrasi sebagai sistem nilai adalah the best system of government. Kemudian, kepuasan (publik atas kinerja demokrasi Indoneia) juga relatif tinggi, (di angka) 72-73 persen," kata Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi dalam Rilis Survei Nasional yang ditayangkan di kanal YouTube Indikator (11/7).
"Tetapi, ketika diturunkan dalam pertanyaan-pertanyaan yang lebih konkret, apakah Indonesia saat ini menjadi lebih demokratis, kurang demokratis, atau tetap sama saja dibanding sebelumnya, paling banyak mengatakan Indonesia tetap sama saja keadaannya. Tapi, ada 29,1 persen yang mengatakan Indonesia lebih demokratis dan ada 21,1 persen yang mengatakan Indonesia menjadi kurang demokratis," sambungnya.
Ada indikator kebebasan sipil yang perlu diperbaiki pemerintah
Secara umum, mayoritas publik melihat demokrasi dapat menjadi sistem pemerintahan terbaik dan demokrasi Indonesia dewasa ini bersifat stagnan dibanding periode-periode sebelumnya. Namun, setelah pertanyaan survei kembali mengerucut ke hal yang lebih detail, banyak koreksi yang perlu dijadikan catatan kepada pemerintah, khususnya terkait kebebasan sipil di tanah air.
"Di sini masalahnya, ada indikator kebebasan sipil yang menurut responden perlu diperbaiki. Jadi, di atas segalanya ada beberapa poin positif yang harus diapresiasi dan masyarakat juga mengapresiasi, tetapi masyarakat memberikan persepsi yang relatif harus menjadi PR buat pemerintah, ya," ujar Burhanuddin.
Indikator membahas tiga pertanyaan konkret mengenai kebebasan sipil, antara lain tentang kebebasan warga dalam menyatakan pendapat, kebebasan warga dalam berdemonstrasi atau melakukan protes, serta kebebasan warga atas persekusi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perbedaan politik.
Pada pertanyaan konkret pertama, mayoritas responden merasa setuju (23,1 persen sangat setuju dan 27,6 persen agak setuju) bahwa sekarang ini warga makin takut menyatakan pendapat. Kemudian, 26,6 persen responden merasa kurang setuju dan 5,4 persen responden merasa tidak setuju sama sekali terhadap pernyataan tersebut.
Sementara itu, 7,3 persen sisa responden menjawab tidak tahu atau tidak berkenan menjawab terhadap pernyataan ini. Burhanuddin menganggap hal ini harus segera diatasi agar masyarakat dapat bebas menyatakan pendapatnya di publik.
"Tentu tidak seluruhnya karena faktor pemerintah, ya, karena polarisasi di media sosial (yang bersifat) saling melaporkan (membuat) jadi orang takut misalnya. Tetapi ada iklim kebebasan menyuarakan pendapat yang mulai terganggu. Nah, ini harus segera diatasi supaya masyarakat bebas menyuarakan pendapatnya," jelas Burhanuddin.
Mayoritas masyarakat merasa makin sulit lakukan protes
Tak hanya pertanyaan pertama, hasil persepsi masyarakat mengenai pertanyaan kedua dan ketiga juga perlu dijadikan catatan oleh pemerintah. Pada pertanyaan kedua, mayoritas masyarakat merasa bahwa dewasa ini makin sulit untuk berdemonstrasi atau melakukan protes.
Hal tersebut dibuktikan dengan persentase responden yang mengatakan setuju berjumlah besar (20,4 persen sangat setuju dan 36,7 persen agak setuju). Sementara itu, responden yang menjawab kurang setuju dan tidak setuju sama sekali masing-masing memiliki persentase 27,6 persen dan 6,7 persen.
Pada pertanyaan ketiga, mayoritas masyarakat juga merasa bahwa dewasa ini aparat makin semena-mena dalam menangkap warga yang berbeda pilihan politiknya dengan penguasa. Hal itu dibuktikan dengan persentase responden yang setuju sekitar separuh dari total responden (17,4 persen sangat setuju dan 33,2 persen agak setuju).
Sementara itu, responden yang menjawab kurang setuju memiliki persentase 30 persen dan yang menjawab tidak setuju sama sekali sebanyak 9,6 persen. Adapun responden yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 9,8 persen.
Sebagai penutup bagian evaluasi demokrasi, Burhanuddin menyimpulkan bahwa beberapa indikator terkait kebebasan sipil merupakan catatan merah yang diberikan publik kepada pemerintah. Namun, di luar hal tersebut publik mengapresiasi kinerja pemerintah khususnya dalam hal pemulihan ekonomi dan beberapa isu lainnya.
"Jadi, indikator terkait dengan kebebasan sipil itu catatan merah dari responden, tapi di luar itu responden mengapresiasi kinerja pemerintah terutama dalam pemulihan ekonomi, penegakan hukum, politik nasional, dan seterusnya," pungkasnya.
Penulis: Raihan Hasya
Editor: Iip M Aditiya
