Pemerintah Indonesia tengah melakukan langkah strategis dalam pengelolaan anggaran negara dengan menerapkan kebijakan pemangkasan anggaran di berbagai sektor. Pemangkasan ini dilakukan sebagai bagian dari efisiensi belanja negara dan bertujuan untuk mengalokasikan dana ke program prioritas yang lebih mendesak.
Salah satu program yang menjadi fokus utama adalah program makan bergizi gratis, yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok yang membutuhkan.
Untuk mendukung pendanaan program tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemangkasan anggaran di berbagai kementerian dan lembaga. Beberapa pos belanja yang dianggap kurang mendesak juga mengalami pengurangan signifikan. Langkah ini diambil agar anggaran dapat dialokasikan lebih efektif dan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.
Instruksi Penghematan Anggaran 2025
Menurut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi belanja negara dengan melakukan pemangkasan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dengan total penghematan mencapai Rp306 triliun, langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran negara agar lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
Sebagai bagian dari kebijakan efisiensi ini, pemerintah memangkas anggaran di 16 pos belanja yang dianggap tidak mendesak. Beberapa sektor yang terkena pemangkasan mencakup kegiatan seremonial, perjalanan dinas, seminar, percetakan, hingga infrastruktur.
Pengurangan anggaran di sektor-sektor ini dilakukan untuk mengalihkan dana ke program-program prioritas yang lebih penting, seperti program kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana negara tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi.
Dengan mengurangi pengeluaran yang kurang esensial, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran lebih besar ke sektor-sektor yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
Kementerian/Lembaga yang Paling Terdampak
Dampak dari kebijakan ini dirasakan oleh berbagai sektor, termasuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan kawasan strategis, hingga beberapa program yang sebelumnya dirancang untuk peningkatan fasilitas publik.
Beberapa kementerian dan lembaga mengalami pemangkasan anggaran dalam jumlah besar, mencapai lebih dari separuh dari total pagu yang telah ditetapkan sebelumnya.
Salah satu pemangkasan terbesar terjadi pada Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), yang mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp4,81 triliun atau 75,2% dari total pagu. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran prioritas pemerintah dalam pembangunan IKN untuk sementara waktu, guna memastikan program sosial dapat berjalan dengan optimal.
Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga terkena dampak besar dengan pemangkasan anggaran Rp81,38 triliun atau 73,34% dari pagu awalnya. Angka ini menjadi pemangkasan nominal terbesar di antara kementerian lainnya, mengingat besarnya porsi anggaran yang biasanya dialokasikan untuk sektor ini.
Di sektor perumahan dan pembangunan pemukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengalami pemangkasan Rp3,66 triliun atau 69,4% dari anggaran awalnya. Pemangkasan ini berpotensi berdampak pada beberapa program pengembangan perumahan yang telah direncanakan.
Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) juga mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp1,46 triliun atau 62,9%, yang akan berdampak pada program pengembangan olahraga dan kepemudaan.
Selain kementerian, lembaga seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) turut mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp433,19 miliar atau 69,1% dari total pagu.
Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat program sosial, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan efisiensi penggunaan anggaran tanpa menghambat pembangunan yang sedang berjalan.
Pemangkasan anggaran ini menandai langkah awal dalam pergeseran prioritas pemerintah, dari proyek-proyek pembangunan besar ke kebijakan yang lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan program makan bergizi gratis dapat berjalan optimal tanpa mengganggu stabilitas ekonomi dan program pembangunan lainnya.
Namun, efektivitas dari kebijakan ini masih perlu terus dipantau untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Baca Juga: Resmi, Inilah Laju Pertumbuhan Ekonomi RI Tahun 2024
Penulis: Brilliant Ayang Iswenda
Editor: Editor
