Catatan Kementerian Keuangan menunjukkan, Provinsi Jawa Timur menempati posisi pertama sebagai daerah dengan Dana Alokasi Umum (DAU) paling tinggi, mencapai Rp4,3 triliun.
Posisi kedua dan ketiga ditempati oleh provinsi tetangganya, Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Di antara provinsi-provinsi tersebut, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung menyelip di tengah Sulawesi Selatan dan Provinsi Aceh. Nominal DAU keduanya adalah Rp2,7 triliun dan Rp2,6 triliun.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus menjelaskan, DAU ditransfer kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah, dalam kebutuhan desentralisasi. DAU bersumber dari APBN.
Dengan skema ini, harapannya ketimpangan kemampuan keuangan di daerah dapat semakin kecil. Pelayanan umum kepada masyarakat pun diharapkan lebih optimal dengan saluran dana ini.
Dalam situs resmi Kementerian Keuangan disebutkan, besaran DAU setiap daerah ditentukan dengan mempertimbangkan perkiraan celah fiskal per daerah secara nasional serta kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Artinya, penentuannya dilihat dari kebutuhan fiskal dan kemampuan fiskal daerah.
Kebutuhan pendanaan tersebut di antaranya untuk pendanaan pegawai, belanja operasional, dan layanan publik.
Melihat Salah Satu Aspek Penentu DAU, Indeks Kemahalan Konstruksi
Pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan DAU salah satunya difaktori oleh Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). Ini adalah indeks yang mengukur tingkat kemahalan bangunan konstruksi di suatu daerah. Akan tetapi, ini hanya satu dari sekian banyak hal yang dipertimbangkan.
Dengan mengetahui “harga” bangunan di suatu daerah, dapat ditakar pula tingkat kesulitan geografis untuk mendorong pembangunan daerah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, beberapa wilayah di Papua menduduki peringkat-peringkat tertinggi IKK.
Empat posisi teratas dipertahankan oleh empat daerah tersebut sejak 2022 lalu. Perubahan peringkat di bawahnya pun masih di antara daerah di Papua.
Konstruksi dalam hal ini meliputi gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; serta bangunan lainnya pada dasarnya, tidak ada bangunan konstruksi yang benar-benar sama, karena perbedaan kondisi lokasi.
IKK didapat dengan mengumpulkan harga konstruksi yang mampu mencakup overhead cost serta produktivitas pekerja. Dengan catatan, produktivitas pekerja ini tidak termasuk biaya manajemen dan keuntungan kontraktor.
Pada 2024, Kota Banjarmasin menjadi kota acuan penentuan IKK. Hal ini karena Kota Banjarmasin memiliki skor indeks paling mendekati indeks rata-rata nasional (100).
Menurut BPS Provinsi Papua Barat, lokasi yang belum strategis membuat harga barang dan harga pengiriman kebutuhan konstruksi ke Papua lebih mahal dibandingkan daerah lainnya. Selain itu, di beberapa kondisi perlu mendatangkan pekerja dari luar daerah yang mana membutuhkan dana lebih.
Kendala lainnya, alat berat cukup sulit memasuki area perkampungan.
Baca Juga: Papua Pegunungan Catatkan Akses Air Minum Layak Terendah 2024
Penulis: Ajeng Dwita Ayuningtyas
Editor: Editor
