Pernyataan Ridwan Kamil dalam debat Pilkada DKI Jakarta 2024 yang menyebutkan bahwa pendidikan gratis di Jakarta akan melibatkan 1.100 sekolah swasta sukses menarik perhatian publik.
Pernyataan ini menyoroti kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam memperluas akses pendidikan melalui kerja sama dengan sekolah swasta. Ridwan Kamil menegaskan, inisiatif ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi anak di Jakarta yang putus sekolah akibat kendala biaya, bahkan termasuk mereka yang menempuh pendidikan di sekolah swasta.
Program pendidikan gratis ini ditargetkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan dalam sektor pendidikan, seperti ketertinggalan akses pendidikan dan penahanan ijazah siswa akibat tunggakan biaya sekolah.
Distribusi Sekolah Swasta Jakarta untuk Program Sekolah Gratis
Program pendidikan gratis ini sejatinya merupakan inisiatif Pemprov DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, yang bertujuan untuk memperluas akses pendidikan kepada seluruh anak Jakarta, termasuk anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Program ini diharapkan dapat membantu mengatasi masalah putus sekolah, khususnya bagi kaum perempuan dan anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Hal ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak, yang mengatakan bahwa program ini bertujuan agar tidak ada lagi siswa yang putus sekolah di Jakarta (6/6).
Lebih lanjut, Jhonny menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan langkah konkret untuk memastikan bahwa seluruh siswa, termasuk yang bersekolah di sekolah swasta, dapat menyelesaikan wajib belajar 12 tahun tanpa hambatan finansial.
Meski Ridwan Kamil menegaskan akan ada 1.100 sekolah swasta yang berpartisipasi Johnny menuturkan bahwa bakal ada sekitar 2.900 sekolah yang akan dilibatkan dalam program ini.
Program ini mengutamakan sekolah swasta yang menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan tidak termasuk sekolah-sekolah swasta yang dinilai mandiri atau elite (Klaster 4 dan 5). Dengan demikian, dari total 5.895 sekolah swasta di Jakarta, sekitar 2.900 sekolah akan dimasukkan ke dalam program ini.
Program ini akan diberlakukan secara bertahap, dengan target implementasi penuh pada tahun 2025.
Baca Juga: Mayoritas Pekerja Anak yang Tidak Lanjut Sekolah Berasal dari Sektor Ini
Alokasi Dana KJP ke Sekolah Gratis
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta juga telah menjalankan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus untuk memberikan bantuan pendidikan kepada siswa dari jenjang SD hingga SMA/SMK. Namun, dengan hadirnya program sekolah swasta gratis, KJP Plus akan dihentikan dan dananya akan dialokasikan untuk mendanai pendidikan gratis di sekolah swasta.
Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin, mengonfirmasi bahwa dana KJP Plus akan dialihkan ke program sekolah gratis mulai 2025 (4/6). Menurutnya, ada sekitar 286.000 siswa di sekolah swasta yang akan diuntungkan oleh kebijakan ini, dengan dana yang dibutuhkan mencapai Rp2,3 triliun per tahun, lebih rendah dibandingkan anggaran KJP Plus yang mencapai Rp2,8 triliun per tahun.
Jumlah penerima KJP Plus tahap II yang dilaksanakan pada Januari 2024 tercatat sebagai berikut:
- SD/MI: 298.989 peserta didik
- SMP: 185.639 peserta didik
- SMA: 63.679 peserta didik
- SMK: 105.982 peserta didik
- PKBM: 1.883 peserta didik
Dengan peralihan anggaran KJP Plus ke program sekolah swasta gratis, siswa yang bersekolah di sekolah swasta akan tetap mendapatkan akses pendidikan gratis tanpa perlu khawatir soal biaya sekolah. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Jakarta dan mengurangi masalah putus sekolah akibat kendala finansial.
Program pendidikan gratis yang melibatkan sekolah swasta di Jakarta merupakan terobosan besar yang diusulkan oleh Ridwan Kamil dan didukung oleh DPRD DKI Jakarta. Kebijakan ini diharapkan mampu memperluas akses pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Dengan alokasi dana yang sebelumnya digunakan untuk KJP Plus, Pemprov DKI Jakarta berencana untuk menggratiskan pendidikan di sekitar 2.900 sekolah swasta mulai 2025, menjadikan Jakarta sebagai provinsi teladan dalam mengatasi masalah putus sekolah.
Baca Juga: 3.445 Formasi Sekolah Kedinasan Dibuka untuk Tahun 2024
Penulis: Daffa Shiddiq Al-Fajri
Editor: Editor
