APBN Defisit Rp180,4 Triliun Akhir Mei 2026

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk mendanai pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Per 31 Mei 2026, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.185,0 triliun, atau sebesar 37,6% dari target APBN tahun 2026 yang dipatok Rp3.153,6 triliun. Di sisi lain, realisasi belanja negara telah menyerap Rp1.365,4 triliun, atau sebesar 35,5% dari total pagu tahunan yang direncanakan sebesar Rp3.842,7 triliun.

Kendati demikian, di tengah kondisi geopolitik dan dinamika yang ada, APBN di Indonesia masih meninggalkan sejumlah catatan penting berdasarkan perkembangan realisasi komponen pendapatan, belanja, serta pembiayaan tersebut.

Defisit Anggaran Mencapai Rp180,4 Triliun

Baca Juga: Belanja Negara Capai Rp3.527 Triliun pada 2025, Ini Prioritas APBN untuk Rakyat

Kecepatan penyerapan belanja negara yang berada di angka Rp1.365,4 triliun berbanding realisasi pendapatan negara sebesar Rp1.185,0 triliun menempatkan posisi fiskal APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun. Angka defisit berjalan ini setara dengan 0,70% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Jika dibandingkan dengan pencapaian pada periode yang sama di tahun sebelumnya, angka yang tercatat saat ini menunjukkan tren kenaikan yang cukup signifikan. Sebagai data pembanding, pada rentang waktu yang sama tahun lalu, realisasinya hanya menyentuh angka Rp20,9 triliun, atau setara dengan porsi yang relatif kecil, yaitu 0,09% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Lebih lanjut, secara akumulatif realisasi defisit sebesar Rp180,4 triliun ini mencakup 26,2% dari total rencana defisit tahunan dalam APBN 2026 yang ditargetkan sebesar Rp689,1 triliun (2,68% terhadap PDB). Terjadinya defisit ini didorong oleh laju belanja negara yang bergerak cepat dengan realisasi Rp1.365,4 triliun (35,5% dari target), di mana pertumbuhan belanja ini melonjak hingga 34,4% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Di sisi lain, pendapatan negara yang terkumpul sebesar Rp1.185,0 triliun (37,6% dari target) sebenarnya juga tumbuh kuat sebesar 19,1% (yoy). Namun, karena pertumbuhan persentase belanja melaju hampir dua kali lipat dari pertumbuhan pendapatan, posisi kas total tetap mencatatkan minus. Sementara itu, pos keseimbangan primer menorehkan hasil yang berbeda dengan mencatatkan angka surplus sebesar Rp58,6 triliun, mengindikasikan bahwa total pendapatan masih surplus jika pengeluaran untuk pembayaran bunga utang belum dihitung.

Pembiayaan Anggaran Terealisasi Rp379,4 Triliun

Total pembiayaan anggaran yang telah dicairkan hingga 31 Mei 2026 adalah sebesar Rp379,4 triliun, atau setara dengan 55,1% dari target tahunan APBN 2026 sebesar Rp689,2 triliun.

Pemenuhan pembiayaan yang menyentuh Rp379,4 triliun (55,1%) utamanya ditopang oleh pos pembiayaan utang yang realisasinya sudah mencapai Rp386,0 triliun. Angka ini setara dengan 46,4% dari pagu tahunan sebesar Rp832,2 triliun, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi utang pada periode yang sama di tahun 2025 yang kala itu berada di angka Rp351,0 triliun (45,2%).

Sementara itu, sektor pembiayaan non-utang mencatatkan angka realisasi neto sebesar minus Rp6,5 triliun dari target tahunan sebesar minus Rp143,1 triliun. Realisasi non-utang ini baru terpenuhi sebesar 4,4%, yang juga menunjukkan penurunan dibandingkan realisasi per 31 Mei 2025 yang mencapai minus Rp24,5 triliun (15,3%). Pelaksanaan pembiayaan anggaran secara keseluruhan disesuaikan dengan kondisi likuiditas pemerintah, ketersediaan kas, serta pergerakan dinamika di pasar keuangan.

Menteri Keuangan Positif Fiskal Aman

Meski demikian, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa performa APBN per Mei 2026 masih berjalan di jalur yang tepat. Pertumbuhan positif ini didorong oleh sektor penerimaan pajak yang melesat hingga 22,1%. Purbaya menegaskan bahwa kondisi fiskal saat ini dalam keadaan sehat dan terkendali.

"Kalau dilihat dari situ, APBN kita amat aman. Yang jelas bisa kita kendalikan, utamanya karena pajak dan bea cukai ada perbaikan yang signifikan," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta pada Jumat (5/6/2026) dikutip Kompas.

Baca Juga: 61% Publik RI Merasa Pembayaran Pajak Kurang Sebanding dengan Fasilitas yang Diterima

Sumber:

https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/1d8d479f-8d4e-41a2-9823-ab2ede4234d2/Publikasi-Paparan-Web-Konpers-APBN-KiTa-(Juni-2026).pdf?ext=.pdf