Di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu, pemerintah Indonesia tetap menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga stabilitas sosial dan mendorong pembangunan ekonomi melalui belanja negara. Outlook APBN 2025 mencatat bahwa belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.527,5 triliun atau sekitar 97,4% dari total target yang telah ditetapkan. Angka ini tidak hanya mencerminkan keberlangsungan program-program pembangunan, tetapi juga menunjukkan bahwa pemerintah tetap berupaya menghadirkan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dari total tersebut, belanja pemerintah pusat mendominasi dengan alokasi sebesar Rp2.663,4 triliun, sedangkan sisanya sebesar Rp864,1 triliun disalurkan dalam bentuk transfer ke daerah. Belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) mencatat peningkatan signifikan menjadi Rp1.275,6 triliun dari target awal, menunjukkan dukungan kuat terhadap layanan publik langsung. Di sisi lain, belanja non-K/L yang mencakup pembayaran bunga utang dan subsidi tercatat Rp1.387,8 triliun.
Salah satu prioritas utama belanja negara adalah sektor pendidikan. Pemerintah mengalokasikan Rp259,3 triliun atau 35,8% dari target APBN untuk pendidikan, dengan penyaluran anggaran yang mencakup bantuan siswa dan mahasiswa melalui Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, dukungan juga diberikan untuk guru dan dosen non-PNS melalui tunjangan profesi, serta bantuan operasional sekolah dan perguruan tinggi yang terus diperkuat.
Di sektor kesehatan, realisasi belanja mencapai Rp78,6 triliun atau 36% dari target, dengan porsi terbesar digunakan untuk membiayai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yang kini mencakup hampir 97 juta warga. Pemerintah juga menganggarkan dana untuk revitalisasi rumah sakit, pembangunan lebih dari 10 ribu puskesmas, program imunisasi, hingga penanganan gizi anak dalam seribu hari pertama kehidupan. Semua ini menjadi bagian dari strategi membangun generasi sehat dan menekan ketimpangan akses layanan dasar.
Baca Juga: 10 Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Terbesar 2026, BGN Teratas
Perlindungan sosial juga menjadi prioritas yang terus diperluas. Dalam semester pertama 2025 saja, belanja untuk program bantuan sosial sudah mencapai Rp78 triliun atau hampir 58% dari target tahunan. Program-program seperti PKH, Kartu Sembako, bantuan sosial darurat, dan rehabilitasi sosial dijalankan secara simultan untuk membantu masyarakat miskin menghadapi tekanan ekonomi. Pemerintah pun memperluas akses pendidikan melalui KIP Kuliah dan menjaga kesinambungan program jaminan kesehatan.
Ketahanan pangan juga mendapat perhatian serius dengan anggaran sebesar Rp47,3 triliun. Pemerintah terus mengembangkan irigasi, membangun bendungan, memperluas cetak sawah dan distribusi alat serta sarana pertanian. Subsidi pupuk sebanyak 3,7 juta ton serta dana stabilisasi harga beras melalui BULOG menunjukkan bahwa negara hadir dalam menjaga harga pangan yang adil dan terjangkau.
Untuk menjaga daya beli masyarakat secara umum, subsidi dan kompensasi energi maupun non-energi tetap disediakan dengan total belanja sebesar Rp161,4 triliun. Ini termasuk subsidi listrik, LPG, bahan bakar, serta subsidi pupuk dan bantuan transportasi yang mendukung keseharian masyarakat berpenghasilan rendah.
Tidak hanya itu, APBN 2025 juga menunjukkan keberpihakan pada masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni. Anggaran sebesar Rp18,8 triliun digelontorkan untuk pembiayaan rumah melalui FLPP dan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS). Sementara itu, pembangunan desa dan pemberdayaan koperasi melalui program Koperasi Desa Merah Putih terus diperkuat, dengan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp131,2 triliun hingga pertengahan tahun.
Meskipun belanja negara terus diperluas, defisit APBN tetap dikelola secara terukur. Outlook mencatat defisit akan mencapai Rp662 triliun atau 2,78% terhadap PDB, sedikit lebih tinggi dari asumsi awal sebesar 2,53%. Keseimbangan primer juga mencatat pelebaran negatif menjadi Rp109,8 triliun, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar belanja masih bergantung pada pembiayaan. Namun demikian, angka ini masih dalam batas aman, dengan pembiayaan anggaran juga berada pada level yang sehat.
Struktur belanja negara tahun 2025 dirancang untuk menjawab tantangan jangka pendek sekaligus membangun fondasi jangka panjang. Pemerintah ingin memastikan bahwa belanja publik benar-benar memberi dampak nyata kepada rakyat, mulai dari pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, hingga kestabilan harga dan dukungan sosial yang kuat. Melalui APBN yang kredibel dan adaptif, harapan untuk Indonesia agar mampu menjaga momentum pertumbuhan, mempersempit ketimpangan, dan memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi gejolak global yang belum reda.
Sumber:
https://www.instagram.com/p/DLksK72TcFl/?img_index=14&igsh=ems3aTJrcWcwNG5v
Penulis: Rayhan Adri Fulvian
Editor: Editor
