Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu elemen penting dalam mendorong pembangunan di tingkat daerah. Dalam upaya mengapresiasi pencapaian pemerintah daerah yang berhasil mengelola anggaran dengan transparan, efisien, dan inovatif, APBD Awards 2024 kembali diselenggarakan bersamaan dengan Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Rabu (18/12/2024).
Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang berhasil mencapai realisasi tertinggi dalam pengelolaan APBD. Proses penilaian dilakukan dengan mengacu pada laporan realisasi anggaran (LRA), sebagaimana dijelaskan oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
"Penilaian dilakukan berdasarkan perhitungan yang tertera dalam laporan realisasi anggaran (LRA). Dari data tersebut, kami membentuk tim khusus yang bertugas untuk mengevaluasi secara menyeluruh. Hasil evaluasi inilah yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan para penerima penghargaan pada hari ini," ungkap Plh Horas Maurits Panjaitan pada acara tersebut.
Bali Jadi Provinsi dengan Realisasi Pendapatan Tertinggi
Jika dilihat dari data realisasi pendapatan APBD pada 10 provinsi tertinggi di atas, ada beberapa daerah yang melampaui target pendapatan. Urutan pertama diraih oleh Provinsi Bali yang berhasil mencatatkan capaian tertinggi di Indonesia dengan realisasi sebesar 104,67%.
Angka ini tidak hanya melampaui target yang telah ditetapkan, tetapi juga mencerminkan kemampuan pengelolaan pendapatan daerah yang optimal, terutama di sektor pariwisata dan pendukung lainnya. Di posisi kedua, Jawa Timur mencatat realisasi sebesar 101,83%, mengindikasikan keberhasilan provinsi ini dalam mengelola sumber daya ekonomi yang beragam.
Sementara itu, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berada di urutan ketiga dengan realisasi pendapatan sebesar 97,88%, Provinsi Jawa Barat dan Kalimantan Timur masing-masing berada di posisi keempat dan kelima dengan capaian 96,92% dan 96,76%.
Di sisi lain, provinsi lain seperti Banten, Sulawesi Barat, Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, dan Gorontalo juga menunjukkan performa yang cukup baik, tingkat realisasi pendapatan mereka berkisar antara 93,34% hingga 95,90%.
Meskipun rata-rata dari target pendapatan APBD cukup tinggi, kenyataannya belum semua provinsi di Indonesia berhasil mencapai target 100%. Hal ini juga disoroti oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
"APBD Provinsi di Indonesia belum semua yang mencapai 100%. Oleh karena itu, perlu disusun APBD 2025, meskipun sifatnya masih berupa gambaran atau imaginary," tuturnya.
Provinsi dengan Realisasi Belanja Tertinggi Se-Indonesia
Adapun data realisasi belanja APBD menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat menempati posisi teratas dengan capaian 89,54%. Provinsi Sulawesi Barat menyusul di urutan kedua dengan realisasi belanja sebesar 87,73%, menunjukkan upaya yang baik dalam memastikan anggaran yang dialokasikan digunakan secara maksimal sesuai dengan perencanaan.
Sementara itu, Nusa Tenggara Barat (NTB) berada di posisi ketiga dengan realisasi 86,48%, mencerminkan efisiensi dalam mengelola belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Provinsi Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan mencatatkan realisasi belanja yang hampir seimbang, masing-masing sebesar 86,31% dan 84,43%.
Diikuti Provinsi Banten berada di urutan keenam dengan realisasi belanja sebesar 84,38%, lalu provinsi lainnya, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Aceh, Bali, dan Jawa Timur (Jatim), mencatat realisasi belanja di kisaran 82%-83%.
Provinsi dengan Pengelolaan APBD Terbaik
Lantas, daerah seperti apa yang dikategorikan berhasil dalam pengelolaan APBD?
“Daerah yang bagus itu adalah yang pendapatannya melebihi 100%, belanjanya juga harus tinggi. Misal pendapatan mencapai 100% lebih tapi belanjanya hanya 70%, maka sudah dipastikan uang belanja itu hanya disimpan, sehingga daya beli masyarakat akan turun karena tidak ada uang yang beredar,” ungkap Tito.
Dari bahasan pada data realisasi pendapatan dan belanja APBD provinsi-provinsi di Indonesia, terlihat adanya variasi yang signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Misalnya, Provinsi Bali dan Jawa Timur tercatat memiliki realisasi pendapatan yang melebihi 100%, masing-masing sebesar 104,67% dan 101,83%.
Hal ini menunjukkan bahwa kedua provinsi ini berhasil mengelola sumber pendapatan mereka dengan sangat baik, bahkan melampaui target yang ditetapkan. Meskipun pendapatan mereka tinggi, belanja APBD di Bali dan Jawa Timur masih berada di bawah angka 100%, yaitu masing-masing 82,82% dan 82,12%. Kedua provinsi tersebut memiliki kecerdasan dalam mengelola anggaran mereka, dengan memprioritaskan efisiensi dan pengendalian belanja, serta memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh tidak hanya digunakan secara maksimal tetapi juga dengan hati-hati.
Kemudian, Provinsi Jawa Barat yang memiliki realisasi pendapatan sebesar 96,92%, menunjukkan kinerja yang baik dalam mencapai target pendapatan, meskipun tidak melampaui 100%. Belanja di Jawa Barat tercatat sebesar 89,54%, yang merupakan salah satu angka tertinggi di antara provinsi-provinsi lainnya.
Sementara itu, provinsi-provinsi seperti Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Barat juga menunjukkan realisasi pendapatan yang cukup baik dengan persentase yang lebih dari 95%. Sulawesi Barat, yang memiliki realisasi pendapatan 95,39%, diikuti dengan realisasi belanja sebesar 87,73%, menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerahnya cukup efisien meskipun belanjanya tinggi.
Pengelolaan APBD yang baik adalah kunci utama bagi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan di setiap daerah. Seperti yang disampaikan oleh Tito Karnavian, daerah yang berhasil dalam pengelolaan anggaran adalah yang mampu mengoptimalkan pendapatan dan memanfaatkannya dengan bijaksana melalui belanja yang proporsional.
Baca Juga: Pemerintah Pusat Siap Belanjakan Rp2.701,4 Triliun pada 2025
Penulis: Risma Elsa Tiana
Editor: Editor
