Pemerintah menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dengan fokus besar pada sektor pendidikan dan kesehatan. Tren lima tahun terakhir menunjukkan kenaikan signifikan pada kedua sektor ini. Alokasi pendidikan untuk 2026 mencapai Rp757,8 triliun, sementara kesehatan mendapat Rp244 triliun.
Tren Anggaran Pendidikan 2022–2026
Data Kementerian Keuangan menunjukkan alokasi belanja pendidikan terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada 2022, anggaran pendidikan sebesar Rp480,3 triliun. Tahun 2023 naik menjadi Rp513,4 triliun, dan 2025 (outlook) mencapai Rp690,1 triliun. RAPBN 2026 mencatat angka tertinggi sepanjang sejarah, yaitu Rp757,8 triliun.
Menariknya, realisasi anggaran 2024 tidak setinggi alokasinya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut realisasi belanja pendidikan hingga akhir 2024 sekitar Rp519,8 triliun meski pagu anggaran lebih dari Rp600 triliun. Ia menjelaskan bahwa dana tersebut mencakup belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah dan dana abadi pendidikan. Hal ini sejalan dengan analisis GoodStats, yang mencatat realisasi belanja pendidikan belum pernah mencapai 100% dalam lima tahun terakhir.
Fokus penggunaan anggaran pendidikan ke depan meliputi peningkatan akses pendidikan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan sekolah unggul terintegrasi, penguatan pendidikan vokasi serta kesejahteraan guru dan dosen. Kenaikan anggaran diharapkan mampu memperbaiki kualitas SDM dan memperkecil ketimpangan akses pendidikan antarwilayah.
Kenaikan Anggaran Kesehatan dan Prioritas 2026
Sementara itu, tren anggaran kesehatan menunjukkan fluktuasi. Setelah melonjak saat pandemi Covid‑19, alokasinya turun menjadi Rp188,1 triliun pada 2022 dan Rp185,5 triliun pada 2023.
Untuk 2024, anggaran meningkat menjadi Rp195 triliun, lalu Rp210,6 triliun pada 2025 (outlook). RAPBN 2026 menetapkan anggaran Rp244 triliun, naik sekitar 15,8% dibanding outlook 2025. Anggaran ini setara 6,4% dari total belanja negara.
Kebijakan kesehatan 2026 diarahkan untuk memperkuat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), memperluas cek kesehatan gratis, mempercepat penuntasan tuberkulosis (TBC), serta revitalisasi rumah sakit.
Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa anggaran kesehatan juga dialokasikan untuk stunting, pemberian gizi bagi ibu hamil dan balita, serta peningkatan fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Dampak Kenaikan Anggaran
Kenaikan anggaran pendidikan dan kesehatan membawa implikasi strategis bagi pembangunan manusia Indonesia. Di sektor pendidikan, peningkatan pagu memungkinkan pemerintah memperluas beasiswa, memperbaiki fasilitas sekolah, dan meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Program MBG, meski kontroversial, bertujuan memastikan siswa mendapat gizi cukup selama sekolah. Di sisi lain, realisasi yang belum optimal menandakan perlunya transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran.
Sektor kesehatan fokus pada akses layanan dan pencegahan penyakit. Kenaikan anggaran 2026 diharapkan memperkuat JKN, memastikan masyarakat miskin dapat mengakses layanan kesehatan berkualitas, serta mengurangi prevalensi stunting. Investasi ini penting karena kesehatan yang baik menjadi prasyarat keberhasilan pendidikan, anak yang sehat lebih mampu belajar dan berkembang.
Sinkronisasi anggaran pendidikan dan kesehatan menunjukkan upaya pemerintah membangun sumber daya manusia yang unggul. Namun, pengawasan tetap diperlukan agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Baca Juga: Outlook APBN 2025: Realisasi Semester Pertama "Luar Biasa Menantang"
Sumber:
anggaran.kemenkeu.go.id/assets/FTPPortal/Peraturan/NK%20UU%20APBN%20Lapsem/NOTA%20KEUANGAN%20APBN%20TA%202025.pdf
https://goodstats.id/article/bagaimana-nasib-pagu-anggaran-kementerian-pendidikan-di-tengah-diet-apbn-2xLUP?utm_source=chatgpt.com
https://www.instagram.com/p/DLksK72TcFl/?img_index=5
https://setkab.go.id/pidato-presiden-republik-indonesia-pada-penyampaian-keterangan-pemerintah-atas-rancangan-undang-undang-tentang-anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara-apbn-tahun-anggaran-2026-beserta-nota-keuanganny/
https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/f11645a6-7375-49c1-ae7e-2f6c31dc546f/uu-apbn-ta-2022.pdf
Penulis: Ita Wahyu Lestari
Editor: Editor
