Setelah resmi ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024 lalu, pemerintahan Prabowo-Gibran akan menghadapi berbagai isu dan tantangan selama lima tahun ke depan.
Mengutip The Conversation, terdapat beberapa permasalahan penting menurut para ahli yang berpotensi membayangi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain adalah penegakan HAM, pembangunan IKN yang rawan dengan pembengkakan anggaran, bayangan kegagalan food estate, tidak memadainya strategi hilirisasi, kurangnya kesejahteraan guru dan dosen, intervensi pemerintah dalam kebebasan akademik, serta isu stunting.
Sejalan dengan pendapat para pakar tersebut, menurut publik, dalam lima tahun ke depan juga terdapat berbagai isu mendesak yang harus segera diselesaikan. Isu tersebut tidak jauh dari hal-hal seputar kemiskinan, pengangguran, dan melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok.
Pandangan Masyarakat Soal Masalah yang Harus Ditangani Pemerintah
Data di atas diambil dari survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada 22-29 September 2024. Survei dilakukan dengan melibatkan 3.540 responden berusia 17 tahun ke atas yang tersebar di 11 provinsi di Indonesia. Adapun tingkat kepercayaan dari survei ini adalah 95% dengan margin of error kurang lebih 2,3%.
Berdasarkan hasil survei, dapat dilihat berbagai isu mendesak menurut masyarakat yang harus segera diselesaikan oleh pemerintahan yang baru selama lima tahun ke depan. Mayoritas masyarakat (29,7%) meyakini bahwa masalah utama yang harus segera diselesaikan pemerintah adalah soal pengendalian harga kebutuhan pokok.
Selanjutnya, beberapa permasalahan lain yang juga turut menjadi perhatian masyarakat agar dapat segera ditangani pemerintah adalah penyediaan lapangan pekerjaan (19,3%), pengurangan kemiskinan (12,7%), pemberantasan korupsi (10,1%), peningkatan sektor pertanian (5,7%), dan perbaikan infrastruktur jalan atau jembatan (4,4%).
Baca Juga: Prabowo Suarakan Isu Palestina dalam Pidato Pertama sebagai Presiden
Prabowo Bahas Isu-Isu Mutakhir dalam Pidato Pertama sebagai Presiden
Pidato perdana Prabowo pasca resmi ditetapkan sebagai Presiden RI ke-8 turut menyoroti isu-isu terkini. Beberapa isu yang dibahas di antaranya adalah mengenai korupsi, kemiskinan, swasembada energi dan pangan, subsidi bantuan, hilirisasi komoditas, hingga pembelaan terhadap rakyat Palestina. Adapun ragam isu yang dibahas oleh Prabowo dalam pidatonya adalah sebagai berikut.
- Korupsi
Berkaitan dengan korupsi, Prabowo mengatakan bahwa kita harus bermawas diri serta menghadapi kenyataan bahwa masih banyak penyelewengan, kebocoran anggaran, penyimpangan, serta kolusi di antara para pengusaha serta pejabat politik dan pemerintahan di segala tingkatan. Menurut Prabowo, dengan digitalisasi dan penegakan hukum yang tegas, korupsi akan dapat berkurang secara signifikan.
“Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Ing ngarso sung tulodo. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala,” ujarnya. -
Kemiskinan
Selanjutnya, berkaitan dengan kemiskinan, Prabowo mengungkapkan bahwa saat ini masih banyak saudara di Indonesia yang belum dapat menikmati hasil kemerdekaan da hidup di bawah garis kemiskinan. Ia menambahkan bahwa para elite dan pemimpin politik jangan terlalu senang melihat angka statistik yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan ekonomi ke-16 terbesar di dunia.“Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik. Banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus,” tegas Prabowo.
-
Swasembada energi dan pangan
Lebih jauh, berkaitan dengan swasembada energi dan pangan, Prabowo menekankan tentang berbagai tanaman yang dapat menjadi kekuatan Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar Indonesia tidak bergantung dengan negara lain. Tanaman-tanaman tersebut antara lain tebu, singkong, sagu, jagung, dan lain sebagainya. Ia juga menyinggung mengenai Indonesia yang harus segera menjadi negara swasembada pangan secepatnya. - Subsidi bantuan
Menyangkut subsidi bantuan, Prabowo mengatakan bahwa masih banyak masyarakat yang berada dalam keadaan susah. Oleh karenanya, harus bisa dipastikan bahwa subsidi yang diberikan dapat sampai di tangan keluarga yang membutuhkan.
-
Hilirisasi komoditas
Berkaitan dengan hilirisasi komoditas, Prabowo mengutarakan bahwa ia akan menjamin dan melindungi mereka yang paling lemah untuk mencapai kesejahteraan. Menurutnya, kemakmuran yang sebenarnya adalah ketika kita mampu melakukan hilirisasi pada semua komoditas yang dimiliki.
“Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” ucap Prabowo.
-
Isu Palestina
Terakhir, menyangkut Palestina, Prabowo menegaskan akan terus membela dan membantu kemerdekaan Palestina dengan penyediaan berbagai bantuan. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut peduli pada isu kemanusiaan yang terjadi di Palestina tersebut.
Lalu, apakah masyarakat meyakini kemampuan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menangani berbagai isu dan permasalahan tersebut?
Keyakinan Masyarakat terhadap Penanganan Masalah oleh Pemerintah Prabowo-Gibran
Infografik tersebut diambil dari survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada 4-10 September 2024. Survei melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia, di mana responden dipilih secara acak dan proporsional. Adapun tingkat kepercayaan dalam survei tersebut adalah 95% dengan margin of error 2,83%.
Berdasarkan hasil survei, mayoritas masyarakat atau sebanyak 84,7% responden meyakini bahwa pemerintahan ke depan akan mampu menangani isu penguatan pertahanan negara. Isu lain yang diyakini masyarakat dapat diselesaikan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran adalah meninggikan martabat RI (80,2%), menjaga stabilitas politik (76,4%), menegakkan hukum (74,5%), dan menuntaskan pembangunan IKN (74,1%).
Sementara itu, beberapa isu yang paling sedikit diyakini masyarakat akan mampu ditangani pemerintah dengan baik adalah mengenai pemberantasan korupsi (57%), pemberian makanan bergizi gratis (54,8%), penambahan lapangan kerja (54%), dan pemberian biaya kuliah gratis (51,6%).
Penulis: Elvira Chandra Dewi Ari Nanda
Editor: Editor
