2 Juta Ha Hutan Dideforestasi untuk Lahan Sawit, Prabowo: “Enggak Usah Takut”

Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia harus menambah tanaman kelapa sawit tanpa perlu merasa takut akan deforestasi. Pernyataan ini disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN Tahun 2025-2029, di Kantor Kementerian PPN/Bappenas pada Senin (30/12/2024).

“Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit, enggak usah takut membahayakan (karena menyebabkan) deforestasi. Namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Ya dia menyerap karbon dioksida, darimana kita dituduh, yang mboten-mboten aja orang-orang itu,” ungkapnya.

Prabowo juga menyinggung bahwa Indonesia tidak perlu terpengaruh dengan Uni Eropa yang ingin melakukan pembatasan terhadap produk kelapa sawit, seperti yang diatur dalam European Union Deforestation Regulation (EUDR). Menurutnya, pembatasan ini justru akan membuat industri di Eropa terkendala.

“Bahkan mereka bingung waktu mereka mau membatasi. Eropa kan mau membatasi kan sekarang. Saya bilang, ‘oh terima kasih, kita nggak jual ke Anda’. Mereka panik sendiri di situ. Semua industri coklat mereka (akan) kacau itu. Bikin coklat itu kan dari kelapa sawit. (Begitu juga dengan) deterjen, kosmetik. Bingung sendiri mereka,” terangnya.

Selain itu, Prabowo juga yakin bahwa kelapa sawit dapat menjadi komoditas strategis nasional di tengah kondisi negara lain yang mengalami berbagai kesulitan dan ketegangan. Kelapa sawit asal Indonesia menjadi komoditas penting yang dibutuhkan oleh negara-negara lain. Oleh sebab itu, Prabowo menghimbau kepala daerah untuk senantiasa menjaga kebun-kebun sawit di daerahnya karena sawit merupakan aset negara.

2 Juta Hektar Hutan Hilang Jadi Lahan Sawit

The Tree Map mencatat perkembangan luas area lahan sawit yang ada di Indonesia sejak tahun 2001 hingga 2023. Selama kurun waktu tersebut, tercatat ada 6,6 juta hektar lahan sawit telah dibuka, dengan 2,2 juta hektar di antaranya berasal dari hutan. Jumlah ini bertanggung jawab terhadap sepertiga hutan yang hilang selama 2 dekade terakhir, dikutip dari Gaveau et al. (2022).

Pada tahun 2023, lahan sawit yang dibuka oleh industri mencapai 116 ribu hektar, yang terdiri dari hasil pembukaan hutan sebanyak 30 ribu, dan 86 ribu hektar lainnya berasal dari lahan nonhutan. Jumlah ini meningkat 54% dibanding tahun 2022 yang hanya mencapai 75 ribu hektar (22 ribu hektar dari hutan dan 53 ribu dari nonhutan).

Data lengkap luas pembukaan lahan sawit oleh industri yang dipublikasikan oleh The Tree Map terdapat pada tabel berikut ini. Data memiliki satuan seribu hektar. Angka yang tercantum merupakan hasil digitasi sehingga memungkinkan apabila terdapat sedikit perbedaan dengan nilai aslinya.

Pembukaan lahan sawit yang berasal dari hutan sempat berada di titik terendahnya pada tahun 2021 yang mencapai 16 ribu hektar. Sementara itu, titik tertingginya terdapat pada tahun 2012 yang mencapai 227 ribu hektar.

Setelah tahun 2012, ekspansi lahan sawit mengalami tren penurunan. Menurut Gaveau et al. (2022), tren penurunan pembukaan lahan sawit dipengaruhi oleh kondisi finansial.

Negara India dan China sebagai konsumen mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan sepanjang tahun 2000–2011. Pertumbuhan ekonomi ini meningkatkan permintaan minyak sawit sehingga harga minyak sawit meningkat sebanyak 4 kali lipat, dari US$261 menjadi US$1.077.

Namun setelah tahun 2012, pertumbuhan ekonomi India dan China mengalami perlambatan sehingga pasar tidak dapat menampung terlalu banyak pasokan minyak sawit. Oleh karena itu, harga minyak sawit jatuh ke angka US$523 pada 2019. Sejak saat itu, investasi ke lahan baru dinilai terlalu berisiko karena dibutuhkan waktu yang besar supaya modal dapat kembali.

Setelah mengalami tren penurunan, jumlah pembukaan lahan kembali meningkat pada tahun 2023. Greenpeace dan Nusantara Atlas mencatat ada 53 konsesi pembukaan lahan sawit yang berasal dari hutan dengan luas lebih dari 50 hektar.

Ciliandry Anky Abadi menjadi perusahaan yang melakukan deforestasi untuk pembukaan lahan sawit tertinggi pada tahun 2023. Jumlah hutan yang dikonversi mencapai 1.702 hektar. Perusahaan ini juga menjadi kontributor deforestasi untuk lahan sawit tertinggi pada tahun 2022 dengan jumlah hutan yang dikonversi mencapai 2.302 hektar.

Dapatkah Sawit Menggantikan Hutan?

Dalam pernyataannya, Prabowo mengatakan bahwa pohon kelapa sawit juga memiliki daun yang dapat menyerap karbon dioksida sehingga seolah-olah dapat melakukan hal yang sama dengan hutan. Pernyataan ini disanggah oleh Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, M Iqbal Damanik.

Menurutnya, kemampuan penyerapan emisi antara hutan dengan kebun kelapa sawit jelas sangat berbeda. Tidak hanya penyerapan emisi, melainkan ekosistem secara keseluruhan juga akan bermasalah.

“Jadi, ketika ada hutan yang terbuka, disitu tidak hanya pohonnya yang hilang, tetapi ada keanekaragaman hayati yang hilang disitu. Jadi dia dijadikan fungsi ekosistem, jadi logika business as usual yang menjadikan lahan atau hutan sebagai business as usual tidak melihat bahwa hutan sebagai sebuah ekosistem yang menyeluruh. Bahwa, ada yang hidup disitu, ada keanekaragaman hayati disitu, ada masyarakat sekitar hutan yang bergantung sama hutan, ada juga orang yang tinggal di hutan, itu yang kadang tidak terlihat,” ungkapnya, dikutip dari VoA Indonesia.

Pernyataan Prabowo juga dinilai sangat berbahaya oleh Direktur Eksekutif Satya Bumi, Andi Muttaqien. Andi menilai bahwa Prabowo tidak memiliki pemahaman yang memadai terkait deforestasi. Deforestasi tidak hanya tentang penggundulan hutan saja, melainkan juga perubahan keanekaragaman hayati di dalamnya.

“Perkebunan monokultur seperti kelapa sawit, tak hanya bisa menurunkan kemampuan menangkap karbon melainkan juga menyedot unsur hara yang akan sulit direboisasi menjadi hutan alam. Jadi meski kelapa sawit ada daunnya dan ada batangnya, tetap saja tidak bisa disamakan dengan tutupan hutan alam. Jadi jelas ada perbedaan mendasar antara hutan alam dengan perkebunan monokultur, dan Prabowo semestinya tahu itu,” jelasnya.

Andi menilai pernyataan Prabowo sangat berbahaya. Pemerintah seolah-olah merestui aksi deforestasi demi ekspansi lahan sawit. Tentu saja hal ini bertentangan dengan komitmen terkait perubahan iklim.

“Tapi yang harus dilakukan pemerintah adalah intensifikasi, bukan lagi penambahan lahan apalagi membabat hutan alam. Pernyataan Prabowo bertolak belakang dengan berbagai komitmen iklim, maupun langkah-langkah pengendalian deforestasi yang sudah dilakukan Indonesia,” lanjutnya.

Baca Juga: Janji Presiden Reboisasi 12,7 Juta Hektar Hutan