Baru-baru ini, publik dibuat heboh dengan kasus korupsi di sektor pendidikan, terkait pengadaan laptop chromebook pada masa jabatan Nadiem Makarim sebagai Menteri Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Dugaan awal kasus ini bermula saat Kemendikbudristek melaksanakan kegiatan pengadaan laptop untuk siswa dari jenjang PAUD hingga SMA dengan total anggaran sebesar Rp9,9 triliun pada 2020-2022. Dana tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp6,39 triliun dan sisanya dari Satuan Pendidikan sebesar Rp3,58 triliun.
Pengadaan chromebook ini memanfaatkan DAK, sehingga seharusnya keputusan diambil berdasarkan usulan dari pemerintah daerah. Namun yang dilakukan oleh Kemendikbudristek tidak demikian.
Dalam proses penyidikan, Kejagung menemukan indikasi kuat adanya pemufakatan jahat melalui pengarahan khusus kepada tim teknis agar menyusun kajian pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berupa laptop berbasis chromebook. Harli selaku Kepala Pusat Penerangan Kepala Hukum Kejaksaan Agung menyebut kajian tersebut seolah-olah dibuat untuk mendukung penggunaan laptop berbasis chromebook sebagai kebutuhan teknologi pendidikan, padahal hasil uji coba pada 2019 menunjukkan sebaliknya. Chromebook dinilai tidak efektif digunakan di Indonesia.
Saat ini Kejagung telah menetapkan empat tersangka yaitu Staf Khusus Mendikbudristek tahun 2020–2024 Jurist Tan (JT), konsultan teknologi di Kemendikbudristek Ibrahim Arief (IBAM), Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek 2020–2021 sekaligus kuasa pengguna anggaran di lingkungan Direktorat Sekolah Dasar Sri Wahyuningsih (SW), dan Direktur Jenderal PAUD Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek 2020–2021 sekaligus kuasa pengguna anggaran di lingkungan Direktorat Sekolah Menengah Pertama Mulyatsyah (MUL).
Padahal IPK Membaik
Dari kasus tersebut, naiknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2024 menjadi skor 37 tidak sepenuhnya menjamin kasus korupsi mengalami penurunan. Sebagai informasi, IPK disusun atas kombinasi dari 13 survei global. IPK berada pada rentang 0-100, semakin tinggi skornya maka semakin bersih negara tersebut dari korupsi.
Adapun dunia pendidikan termasuk ke dalam sektor yang paling rawan korupsi. Tercatat kerugian negara akibat korupsi di sektor ini bahkan mencapai Rp916,87 miliar, terhitung dari 400 lebih kasus korupsi yang tercatat sejak tahun 2015 sampai 2023. Korupsi di sektor pendidikan ini juga selalu masuk lima besar dari korupsi yang paling banyak ditindak oleh APH (Aparat Penegak Hukum).
Pendidikan yang seharusnya menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi belum sepenuhnya terwujud. Masih sering ditemukan oknum tenaga pendidik yang belum mencerminkan keteladanan antikorupsi, dimulai dari hal-hal sederhana seperti absen mengajar tanpa alasan, praktik gratifikasi, pungutan liar, dan penyelewengan dana.
Di sisi lain, KPK menanggapi kenaikan IPK 2024 ini sebagai kabar baik sekaligus tantangan untuk ke depannya. KPK juga telah meluncurkan Panduan Cegah Korupsi (Pancek) melalui Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) dan platform jaga.id yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan praktik korupsi dalam skala kecil.
Tidak lupa, di ranah pendidikan pun terus dilakukan upaya penguatan pendidikan antikorupsi di seluruh jenjang pendidikan. Internalisasi nilai antikorupsi di dunia pendidikan ini diharapkan dapat membangun generasi yang memiliki integritas tinggi dan menjauhi praktik korupsi sejak dini.
Baca Juga: Indonesia Naik ke Peringkat 5 Indeks Persepsi Korupsi ASEAN 2024
Sumber:
https://ti.or.id/corruption-perceptions-index/
https://www.kompas.id/artikel/dunia-pendidikan-masih-rawan-korupsi
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250611062733-12-1238381/duduk-perkara-kasus-pengadaan-chromebook-rp99-t-di-era-nadiem/1
https://www.tempo.co/hukum/kronologi-kasus-chromebook-penetapan-4-tersangka-dan-nasib-nadiem-2015538
https://nasional.kompas.com/read/2025/07/16/06320931/duduk-perkara-korupsi-laptop-chromebook-bagaimana-dengan-nadiem?page=2
https://kbr.id/berita/nasional/korupsi-di-sektor-pendidikan-kerugian-negara-rp916-miliar
https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/skor-ipk-2024-meningkat-KPK-dorong-penguatan-pemberantasan-korupsi
Penulis: Silmi Hakiki
Editor: Editor
