Tingkat pengangguran menjadi salah satu indikator penting untuk melihat kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di suatu daerah. Semakin rendah angka pengangguran, semakin besar peluang masyarakat usia kerja terserap ke dunia kerja maupun sektor usaha produktif.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia tercatat sebesar 7,24 juta orang per Februari 2026, berkurang 35 ribu orang secara tahunan.
“Angkatan kerja yang tidak terserap menjadi pengangguran 7,24 juta orang, di mana yang jumlah pengangguran ini mengalami penurunan sebesar 35 ribu orang dibandingkan Februari 2025,” ujar Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Selasa (5/5).
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 4,68%, yang berarti 5 dari 100 orang angkatan kerja merupakan pengangguran, angkanya turun 0,08 persen poin dibanding periode yang sama tahun lalu.
Jika ditinjau menurut provinsinya, maka terdapat beberapa wilayah dengan tingkat pengangguran terbuka yang jauh lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.
Baca Juga: Tingkat Pengangguran Pemuda Indonesia 2020-2025
Papua menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia pada 2026, yakni mencapai 7,02%. Angka ini menunjukkan masih besarnya tantangan pembangunan ekonomi dan pemerataan kesempatan kerja di wilayah tersebut. Infrastruktur, akses pendidikan, serta distribusi investasi yang belum merata turut memengaruhi rendahnya penyerapan tenaga kerja.
Di urutan kedua terdapat Kepulauan Riau dengan tingkat pengangguran sebesar 6,87%. Sebagai daerah industri dan perdagangan yang bergantung pada aktivitas manufaktur dan investasi, kondisi ekonomi global maupun perlambatan industri sangat berpengaruh terhadap pasar tenaga kerja di wilayah ini.
Jawa Barat menempati posisi ketiga dengan tingkat pengangguran 6,64%. Tingginya jumlah penduduk usia produktif dan derasnya arus urbanisasi membuat persaingan kerja di provinsi ini sangat ketat. Padahal, Jawa Barat merupakan salah satu pusat industri terbesar di Indonesia.
Tak jauh berbeda, Banten mencatat tingkat pengangguran sebesar 6,59%. Sebagai kawasan penyangga ibu kota dan pusat industri nasional, Banten menghadapi tantangan berupa tingginya jumlah pencari kerja baru yang belum sepenuhnya terserap industri.
Sementara itu, Papua Barat Daya berada di bangku kelima dengan angka 6,41%. Sebagai salah satu provinsi baru, pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di wilayah ini masih belum sepenuhnya berkembang optimal.
DKI Jakarta juga masih masuk daftar provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi, yakni 6,03%. Sebagai pusat ekonomi nasional, Jakarta terus menjadi tujuan urbanisasi masyarakat dari berbagai daerah. Tingginya jumlah pencari kerja membuat persaingan mendapatkan pekerjaan menjadi semakin sulit, terutama bagi pekerja dengan keterampilan terbatas.
Di posisi berikutnya terdapat Aceh dengan tingkat pengangguran 5,88%. Tantangan utama di wilayah ini adalah terbatasnya diversifikasi ekonomi dan belum optimalnya penciptaan lapangan kerja di sektor formal.
Maluku mencatat tingkat pengangguran 5,8%, disusul Sulawesi Utara sebesar 5,75%. Kedua wilayah ini masih menghadapi tantangan dalam memperluas sektor ekonomi produktif di luar sektor tradisional.
Sementara itu, Sumatra Barat menutup daftar sepuluh besar dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,51%. Meski sektor perdagangan dan UMKM cukup berkembang, persaingan kerja di kalangan usia muda masih menjadi tantangan tersendiri.
Data di atas menegaskan bahwa tingginya pengangguran tidak selalu terjadi di daerah miskin atau tertinggal. Beberapa wilayah industri dan perkotaan seperti Banten hingga DKI Jakarta justru memiliki angka pengangguran lebih tinggi akibat tingginya persaingan kerja dan perubahan kebutuhan pasar tenaga kerja.
Untuk itu, peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, serta penciptaan lapangan kerja baru menjadi langkah penting untuk menekan angka pengangguran di Indonesia.
Baca Juga: Tingkat Pengangguran di Indonesia 2024-2025
Sumber:
https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTQzIzI=/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi.html
Penulis: Agnes Z. Yonatan
