Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia 2020-2025
Masyarakat • 4 Maret 2026Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2025 mencatat skor 69,44 dan berada pada kategori cukup bebas
Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2025 mencatat skor 69,44 dan berada pada kategori cukup bebas
Hanya 5,6% responden yang memilih pilkada oleh DPRD
Percakapan di X isu pilkada lewat DPRD mencatat 12,1% sentimen positif, 70,3% negatif, dan sisanya netral
Sementara itu, laporan Kawula17 mencatat hanya 5% responden yang tidak mendukung aksi demonstrasi. Sisanya, 17% merasa agak mendukung
Dukungan muncur karena Gus Dur dinilai berhasil mengawal demokrasi. Sedangkan penolakan datang karena tidak merasakan adanya kinerja nyata saat menjabat.
Pengawalan toleransi dan sistem demokrasi di Indonesia jadi alasan mayoritas publik mendukung penetapan Gus Dur sebagai pahlawan nasional, dengan proporsi 89,1%
Sebanyak 63% publik merasa pemerintahan Prabowo-Gibran bercorak militeristik dalam gaya kepemimpinannya. Hanya 24% berpendapat sebaliknya
Hanya aspek kapasitas lembaga demokrasi yang tercatat naik pada 2024, menjadi 79,48.
DIY jadi provinsi dengan indeks demokrasi tertinggi pada 2024.
Indeks demokrasi Indonesia naik pada 2024 menjadi 79,81 menurut metode baru BPS.
Eritrea menjadi negara dengan indeks kebebasan pers terendah di dunia dengan skor 11,32 pada 2025
Korban pasal karet terus bertambah dari waktu ke waktu, hingga capai 68 orang per Juni 2025
Indeks kebebasan pers Indonesia berada di angka 44,13 pada 2025, peringkat ke-7 ASEAN
Indeks demokrasi liberal RI pada 2024 berada di posisi ke-4 ASEAN dan ke-94 global, jadi yang terburuk sejak awal abad ke-21
Berdasarkan survei Litbang Kompas, 71,4% responden merasa media sosial belum menjadi ruang yang aman untuk berekspresi.
Kondisi demokrasi Indonesia sangat mengkhawatirkan, laporan V-Dem menyebutkan penurunan drastis indeks demokrasi liberal RI.
Keadaan kebebasan pers dunia kian sulit, mencapai kondisi terburuk selama 5 tahun terakhir
Malaysia catat perkembangan demokrasi paling progresif di ASEAN sejak 2006.
Di era ini, masyarakat justru semakin takut bicara soal politik.
Terbentuknya KIM Plus dipercaya telah menurunkan kualitas demokrasi, padahal 55,8% masyarakat menginginkan adanya oposisi di luar pemerintahan Prabowo.
Untuk mempercepat proses masuk atau pembuatan akun, bisa memakai akun media sosial.
Hubungkan dengan Google Hubungkan dengan Facebook