Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan salah satu instrumen penting untuk menilai sejauh mana praktik demokrasi berjalan di tanah air. Melalui indeks ini, publik dapat memahami dinamika politik dan kebebasan sipil, mulai dari partisipasi masyarakat dalam proses politik, kualitas pemilu, hingga jaminan atas hak-hak dasar.
Pada 2024, indeks demokrasi di Indonesia mencapai 79,81, naik tipis dari 2023 yang sebesar 79,51. Indonesia pun masuk kategori demokrasi sedang.
Indeks ini diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sejak 2009, namun metodenya direvisi pada 2021. Metode baru ini menilai indeks demokrasi dari 22 indikator yang dikelompokkan menjadi tiga aspek, yakni kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi.
Kenaikan indeks demokrasi pada 2024 salah satunya didorong oleh kenaikan indikator kapasitas lembaga demokrasi.
Aspek yang dinilai pertama adalah aspek kebebasan yang mencakup tujuh indikator, mulai dari jaminan kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat, pemenuhan hak pekerja, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hingga kebebasan pers.
Aspek kebebasan tercatat turun pada 2024 menjadi 76,86. Nilainya turun 0,62 poin dari tahun sebelumnya.
Sementara itu, aspek kesetaraan juga turun, dari 83,74 pada 2023 menjadi 82,51 pada 2024. Aspek ini menilai tujuh indikator termasuk kesetaraan gender, partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, akses terhadap jaminan sosial, kesetaraan kesempatan kerja, akses terhadap informasi publik, dan kesetaraan dalam pelayanan dasar.
Terakhir, aspek kapasitas lembaga demokrasi jadi satu-satunya yang naik pada 2024, dari 76,46 menjadi 79,58. Aspek ini mengukur delapan indikator, termasuk di antaranya kinerja lembaga legislatif dan yudikatif, netralitas pemilu, transparansi anggaran, kinerja birokrasi pelayanan publik, dan pendidikan politik pada kader parpol.
Penurunan aspek penilaian IDI mencerminkan tantangan dalam mewujudkan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan kesetaraan. Kenaikan pada aspek kapasitas lembaga demokrasi menjadi bukti bahwa pemerintah tetap berupaya menjalankan demokrasi melalui kebijakan dan kinerjanya, namun aspek lain masih harus terus ditingkatkan. IDI diharapkan dapat memberi gambaran jelas mengenai arah demokrasi Indonesia, mulai dari aspek yang semakin matang hingga hal-hal yang masih perlu diperbaiki.
Untuk memberi cermin demokrasi Indonesia dari lembaga lain, The Economist Intelligence Unit (EIU) menilai bahwa indeks demokrasi Indonesia turun pada 2024 menjadi 6,44, padahal sempat mencapai 6,53 pada 2023.
EIU menilai indeks demokrasi dari lima indikator mulai dari proses pemilihan umum dan pluralisme, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, serta kebebasan sipil.
Skor Indonesia untuk indikator proses pemilihan umum dan pluralisme mencapai 7,92, tertinggi dibanding indikator lain. Sedangkan indikator partisipasi politik meraih skor 7,22, fungsi pemerintahan sebesar 6,79, dan kebebasan sipil sebesar 5,29. Indikator budaya politik meraih skor terendah, hanya sebesar 5 poin.
Baca Juga: Indeks Demokrasi Indonesia Naik pada 2024
Sumber:
https://www.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/89069c5f3f244aae3b7fd913/statistik-80-tahun-indonesia-merdeka.html
Penulis: Agnes Z. Yonatan
Editor: Editor
