Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 saat ini masih berada dalam tahap kampanye. Pada masa kampanye seperti sekarang ini, selalu ada godaan bagi para kandidat untuk menggunakan segala cara agar bisa memenangkan kontestasi. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah praktik politik uang (money politics).
Mengutip Komisi Pemilihan Umum (KPU), politik uang atau politik perut merupakan bentuk pemberian atau suapan kepada seseorang, baik agar orang tersebut tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun agar ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja, mengatakan bahwa politik uang ini sangat dimungkinkan terjadi jelang Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang.
"Politik uang pasti selalu ada. Permasalahannya bisa direduksi atau tidak? Kita sudah patroli, begitu selesai patroli dan Panwascam kembali ke kantornya, terjadi lagi politik uang," ucap Rahmat dalam Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu di Makassar, seperti yang dikutip dari Antara News.
Ia menambahkan, berdasarkan tren putusan tindak pidana pemilihan nasional pada tahun 2020, tercatat ada puluhan kasus politik uang. Beberapa di antaranya adalah 65 kasus menyangkut kepala desa serta pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan pasangan calon, 22 kasus mengenai pemberian uang atau materi lain, 12 kasus mengenai pemberian suara lebih dari satu kali di TPS, dan lain sebagainya.
Lalu, bagaimana pendapat warga mengenai fenomena politik uang tersebut?
Masalah Politik Uang Jadi yang Paling Dikhawatirkan Warga
Litbang Kompas telah melakukan survei pada 23-25 September mengenai beberapa hal, salah satunya adalah terkait apa hal-hal yang dikhawatirkan masyarakat di masa kampanye.
Survei melibatkan 532 responden yang berasal dari 38 provinsi di Indonesia. Adapun survei dilakukan melalui metode wawancara. Tingkat kepercayaan survei tersebut adalah 95% dengan margin of error 4,32%.
Menurut survei, mayoritas masyarakat mengaku paling khawatir dengan masalah praktik politik uang dengan persentase responden 47,7%. Beberapa hal lain yang dikhawatirkan masyarakat di masa pilkada ini adalah kerusuhan antar pendukung (22,2%), beredarnya kampanye negatif (12,9%), serta polarisasi politik di masyarakat (8,6%).
Sementara itu, hanya 3,9% responden yang mengaku tidak khawatir dengan apapun serta 4,7% lainnya mengatakan tidak tahu.
Tim Sukses Jadi Pihak yang Paling Banyak Tawarkan Uang
Selanjutnya, survei lain dari Populix dengan tajuk “Partisipasi dan Opini Publik Menjelang Pilkada 2024” menunjukkan bahwa pihak yang paling banyak menawarkan imbalan menurut masyarakat adalah tim sukses, dengan raihan 77% dari total responden.
Pengurus partai politik menyusul pada peringkat kedua dengan 43%, teman atau tetangga sekitar ada di peringkat ketiga dengan 21%, diikuti ketua RT/RW dengan 20%, aparat desa dengan 11%, pengurus karang taruna dengan 6%, pengusaha lokal dengan 5%, serta 1% responden menjawab lainnya.
Baca Juga: Tren Calon Tunggal Pilkada, Permainan Apik Para Elite Politik
Penulis: Elvira Chandra Dewi Ari Nanda
Editor: Editor
