Agenda prioritas di sektor perumahan, program pembangunan 3 juta rumah, menjadi salah satu program unggulan di era pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. “Sekuel” dari program sejuta rumah (PSR) milik mantan Presiden Joko Widodo ini berencana bakal membangun 3 juta rumah per tahun mulai 2025 mendatang. Versi upgrade dari PSR ini diproyeksikan akan membantu perekonomian nasional, menggerakkan sektor riil, menciptakan lapangan kerja baru, dan turut memberi peluang bagi masyarakat untuk memiliki rumah layak huni.
Salah satu tujuan dicanangkannya proyek ini adalah kesetaraan. Indeks Gini Indonesia tercatat di angka 0,379 per Maret 2024, turun 0,009 poin dibanding Maret 2023. Meski menurun, ketimpangan masih menjadi salah satu isu yang penting untuk diperhatikan. Lewat program pembangunan 3 juta rumah ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang memiliki hunian layak, sehingga meminimasi jurang ketimpangan ekonomi.
Sekilas Program Pembangunan 3 Juta Rumah
Meskipun era Jokowi telah berakhir, visi misinya untuk mengentaskan kemiskinan dengan memberi hunian yang layak bagi rakyat masih dilanjutkan oleh Prabowo. Ia menegaskan program pembangunan 3 juta rumahnya ini pada debat Pilpres 2024 di Februari 2024 lalu.
Untuk menangani masalah biaya dan kendala di kurangnya lahan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah melibatkan sejumlah pihak swasta untuk terlibat dalam program ini. Beberapa di antaranya adalah Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma, Pendiri Barito Pacific Prajogo Pangestu, Bos Sinar Mas Franky Widjaja, hingga Presiden Direktur PT Adaro Energy Indonesia Tbk Garibaldi Thohir.
“Dari Grup Barito, Pak Prajogo, dari Grup Adaro Pak Boy Thohir, dari Sinar Mas Pak Franky, dan dari Pak Aguan Agung Sedayu, semua komit untuk membangun, membantu rumah buat rakyat Indonesia,” ungkapnya melalui diskusi “Sosialisasi Program 3 Juta Rumah di Kementerian PKP” pada Senin (28/10).
Tanpa adanya dukungan tambahan, pemenuhan target pembangunan 3 juta rumah per tahun ini berat untuk dicapai. Pasalnya, saat ini Kementerian PKP hanya diberikan anggaran sebesar Rp5,07 triliun untuk 2025 setelah dipangkas dari Rp14 triliun sebelumnya.
Sementara itu, Maruarar juga berencana untuk menggunakan lahan sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan tanah milik PT KAI untuk membangun rumah. Meski begitu, rencana strategis ini memang masih membutuhkan waktu. Maruarar sebisa mungkin ingin memanfaatkan lahan yang memang sudah ada dan bisa dimanfaatkan, alih-alih membuka lahan baru, baik di wilayah desa maupun kota.
Terkait anggaran, Maruarar menegaskan bahwa pihaknya akan bersikap terbuka dan transparansi untuk menghindari praktik korupsi internal yang tidak diinginkan. Ia mengungkapkan bahwa seluruh tahap pelaksanaan program ini, mulai dari perencanaan hingga implementasi, akan dilakukan secara terbuka dan bebas dari korupsi.
“Dirjen saya nanti akan berasal dari jaksa agung. Jadi jangan coba-coba, karena kita dari awal sudah buat sistem yang benar dan transparan,” tegasnya.
Kilas Balik Program Sejuta Rumah
Sebelum program pembangunan 3 juta rumah milik Prabowo, Presiden Jokowi di awal masa kepemimpinannya telah mencetuskan Program Sejuta Rumah (PSR) yang bertujuan untuk membangun 1 juta rumah per tahun bagi masyarakat Indonesia. PSR merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) yang dicetuskan Jokowi di awal masa jabatannya untuk mengatasi backlog perumahan nasional yang cukup tinggi, mencapai 11,6 juta.
Dalam program ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pengembang seperti Real Estate Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi). Tidak hanya fokus untuk membangun rumah, program ini juga berfokus pada infrastruktur kritis lain seperti sanitasi, akses air bersih, dan sistem transportasi.
Di awal-awal pelaksanaannya, PSR mengalami sejumlah hambatan, di mana realisasi pembangunannya pada 2015 sebesar 699.706 unit, jauh dari target yang ditetapkan. Namun pada 2016, realisasinya membaik menjadi 805.169 unit. Adapun total rumah yang dibangun untuk kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mencapai 569.382 unit, sedangkan untuk non-MBR sebesar 235.787 unit. Meski meningkat, angka tersebut masih cukup jauh dari target 700.000 rumah untuk MBR dan 300.000 unit untuk non-MBR.
Pada tahun 2017, KemenPUPR mencatat bahwa realisasi pembangunan sejuta rumah mencapai 904.758 unit, semakin mendekati target yang ditetapkan. Total hunian yang dibangun untuk kelompok MBR sebesar 679.770 unit dan untuk non-MBR sebesar 224.988 unit.
Untuk pertama kalinya pada 2018, target program sejuta rumah pun tercapai. Sebanyak 69% atau sekitar 785.641 unit merupakan rumah MBR dan 346.980 sisanya merupakan kelompok rumah non-MBR. Tahun 2019 mencatatkan realisasi PSR tertinggi, melebihi 1,2 juta unit, yang terdiri atas hunian MBR sebesar 945.161 unit dan non-MBR sebesar 312.691 unit.
Kendati demikian, realisasinya tercatat menurun di 2020, bahkan di bawah target 1 juta unit. Meski dihadapkan dengan tantangan pandemi Covid-19, realisasi ini terbilang cukup baik. Untuk kelompok MBR, tercatat dibangun 772.324 unit rumah, sedangkan untuk non-MBR sebanyak 192.893 unit.
Realisasi PSR di tahun-tahun berikutnya terus membaik, bahkan nyaris menyamai rekor pra-pandemi di tahun 2023. Di tahun tersebut, total 1.217.794 unit rumah dibangun, dengan rincian 1.010.142 unit untuk MBS dan 207.652 sisanya untuk non-MBR.
Di tahun 2024, per Bulan Agustus, tercatat capaian program sejuta rumah telah mencapai 666.432 unit. Target 10 juta unit rumah di akhir 2024 ini pun optimis akan tercapai.
“Sampai dengan bulan Agustus realisasinya sudah mencapai sebesar 666.432 unit. Untuk itu, kami optimis bahwa target 10 juta rumah dapat kami selesaikan pada akhir tahun 2024 ini,” tutur Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto (11/9/2024), mengutip Kontan.
Berkaca pada pelaksanaan program sejuta rumah Jokowi, pelaksanaan program pembangunan 3 juta rumah di masa kepemimpinan Prabowo akan menghadapi sejumlah tantangan yang tidak mudah. Lokasi tanah yang terbatas, kebutuhan biaya investasi yang tidak sedikit, serta koordinasi antara pihak swasta dengan pemerintah mesti terus dijaga.
Mengawali program ini, groundbreaking perdana akan diadakan pada 10 November mendatang. Tanahnya sendiri berasal dari perusahaan milik Maruarar, sedangkan pembangunannya dilakukan oleh Agung Sedayu Group.
Baca Juga: Program 3 Juta Rumah Prabowo Bakal Libatkan Crazy Rich Indonesia
Penulis: Agnes Z. Yonatan
Editor: Editor
