Pemerintah Indonesia secara optimistis mengklaim bahwa pada tahun 2030 hingga 2040 mendatang, negara ini akan mengalami bonus demografinya. Itu berarti Indonesia akan mengalami sebuah fenomena di mana penduduk usia muda yang produktif akan jauh lebih banyak daripada penduduk tidak produktifnya.
Keadaan bonus demografi digadang-gadang akan menunjang produktivitas negara dan mampu menaikkan perekonomian dengan sangat cepat dan efisien.
Meskipun begitu, fenomena bonus demografi masih dibayang-bayangi oleh naiknya persentase penduduk lanjut usia (lansia) di tanah air. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut bahwa pada tahun 2023, persentase penduduk lansia di Indonesia berada di angka 11,75%.
Persentase lansia semakin meningkat dari tahun ke tahun
Berdasarkan penarikan data BPS selama 14 tahun terakhir, peningkatan persentase penduduk lansia terlihat sejak tahun 2010. Pada tahun tersebut, populasi lansia masih berada di bawah 10%, atau tepatnya di 7,59%.
Sempat stagnan hingga tahun 2012, angkanya naik kembali pada tahun 2013 menjadi 8,05%. Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama diawali dengan persentase lansia di 8,03% pada 2014, dan berakhir dengan 9,6% pada tahun 2019.
Persentase penduduk lansia di Indonesia mencapai angka di atas 10% pada tahun 2021. Pada tahun tersebut, angkanya berada tepat di 10,82%, naik cukup signifikan 0,9% dibanding tahun sebelumnya.
Penurunan kembali terjadi pada tahun 2022, di mana persentasenya berada di angka 10,48%, turun 0,34% dibanding tahun 2021. Kemudian, angkanya naik tajam kembali di tahun 2023 sebesar 1,27%.
"Dengan mendasarkan pada pendapat tersebut, Indonesia saat ini telah berada pada struktur penduduk tua (ageing population), bahkan Indonesia sudah memasuki ageing population sejak tahun 2021," tulis BPS dalam rilis resminya.
DI Yogyakarta jadi yang tertinggi, Jakarta capai 10,7%
Dalam data lanjutan dari BPS yang diolah oleh Kompas, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta tercatat sebagai provinsi di Indonesia yang memiliki persentase penduduk lansia tertinggi. Persentase lansia di provinsi yang dipimpin oleh seorang Sultan ini berada di angka 17%. Provinsi ini juga dikenal sebagai provinsi dengan angka harapan hidup tertinggi di tanah air.
Hanya DI Yogyakarta yang memiliki persentase di atas 15%. Pada peringkat kedua, terdapat Jawa Timur yang memiliki persentase di 14,4%, disusul Bali dan Jawa Tengah yang mempunyai persentase penduduk lansia masing-masing di angka 14,1% dan 13,5%. Sebagai Ibu Kota, 10,7% penduduk di Jakarta merupakan penduduk berusia lansia.
Terdapat 3 provinsi di luar wilayah Indonesia bagian barat yang masuk 10 besar. Sulawesi Utara masuk di posisi kelima dengan persentase 13,3%, kemudian Nusa Tenggara Timur menyusulnya dengan persentase 11,6%. Selain itu, terdapat Sulawesi Selatan yang berada pada peringkat delapan dengan angka 11%.
4,55 juta milenial dan gen Z RI harus menopang lansia
Dalam data dari Susenas BPS, sebanyak 4,55 juta penduduk generasi milenial maupun generasi Z Indonesia harus menunjang perekonomian lansia di keluarganya. Ironisnya, 3,93 juta diantaranya berada pada kelas ekonomi bawah dan menengah. Mereka tercatat mau tidak mau memiliki rerata pengeluaran rumah tangga sebanyak Rp5,87 juta setiap bulan.
Dari 4,55 juta penduduk tersebut, 1,7 juta di antaranya telah memiliki anak. Bahkan, 43,06% disebut memiliki dua orang anak. Itu berarti akan semakin tinggi pula beban ekonomi yang harus ditanggung orang tersebut. Fenomena ini dinamakan sebagai sandwich generation atau generasi roti lapis.
Direktur Pusat Kajian Keluarga dan Kelanjutusiaan (CeFAS) Universitas Respati Indonesia Susiana Nugraha menilai bahwa fenomena ini hanya akan menjadi lingkaran setan bagi kehidupan penduduk Indonesia.
”Sekolahnya (anak) pas-pasan sehingga pekerjaannya pun pas-pasan. Di sisi lain, orangtuanya sudah keburu menua. Padahal, dia (anak) harus menopang orang tua dan dia juga akan berkeluarga,” kata Susiana dalam Kompas.
Peneliti dari Pusat Studi Kependudukan dan Kesejahteraan Keluarga (Pusdeka) UNU Yogyakarta Agus S Efendi menyebut bahwa bonus demografi akan menjadi momok apabila segala kebijakannya hanya berpusat pada penduduk usia muda saja, serta tidak terlalu memperhatikan sektor lansianya.
"Ini akan menjadi persoalan yang kompleks apabila para pembuat kebijakan hanya fokus memaksimalkan potensi bonus demografi tapi melupakan apa yang akan terjadi setelah itu," tulis Agus dalam Pusdeka UNU.
Penulis: Pierre Rainer
Editor: Editor
