Perekonomian dunia digadang-gadang bakal melambat pada 2023. Beberapa waktu lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) telah mengingatkan mengenai adanya badai gelap dalam perekonomian global atau resesi yang kemungkinan besar juga berdampak pada Indonesia.
Meskipun Indonesia masih jauh dari resesi, namun tidak berarti situasi di dalam negeri masih baik-baik saja. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat, sudah ada sekitar 73.000 orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang periode Januari-Oktober tahun 2022. Angka tersebut belum termasuk jumlah pekerja yang tidak tergabung dalam Apindo.
Aksi PHK masif tersebut banyak terjadi dalam industri Textille dan Produk Textille (TPT). Pemangkasan tenaga kerja tersebut diklaim sebagai imbas dari lesunya permintaan ekspor di tengah baying-bayang jurang ekonomi dunia.
Selaras dengan hal ini, besarnya angka PHK ternyata juga mempengaruhi tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat bertambah sebanyak 200 ribu orang per September 2022. Adapun, maraknya PHK dan kenaikan harga BBM merupakan faktor pendorong dari tingginya angka kemiskinan tersebut.
"Peristiwa-peristiwa lain yang juga akan berpengaruh kepada kemiskinan kita yakni sepanjang September 2022 itu terjadi PHK di sektor padat karya seperti industri tekstil, alas kaki dan perusahaan teknologi," tutur Kepala BPS Margo Yuwono pada Senin, (16/1) lalu.
Potensi permasalahan sosial akibat banyaknya pengangguran
Abdul Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan bahwa pemerintah perlu segera mencari solusi untuk menyikapi tingginya angka pengangguran. Abdul khawatir, masifnya angka pemutusan kerja yang terjadi akhir-akhir ini makin menambah jumlah pengangguran nasional.
“Indonesia kini berada di dalam situasi mengkhawatirkan mengenai masalah sosial. Ini menyusul ancaman gelombang PHK yang tengah mengintai rakyat Indonesia,” jelasnya dalam keterangan tertulis.
Ia menggarisbawahi tingginya tingkat pengangguran di Indonesia akan diikuti dengan berbagai permasalahan sosial. Terutama, meningkatnya angka kriminalitas atau kejahatan di tengah masyarakat karena tekanan finansial.
Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS), hampir seperempat penduduk Indonesia adalah kelompok pemuda pada 2022. Adapun, pemuda merupakan warga negara Indonesia yang berusia 16-30 tahun menurut UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
Tercatat, ada sebanyak 68,82 juta jiwa pemuda di Indonesia pada Maret 2022. Angka tersebut porsinya mencapai 24 persen dari total penduduk nasional.
Berdasarkan laporan BPS, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,4 juta orang per Agustus 2022 dan porsinya bahkan mencapai 5,86 persen dari total angkatan kerja nasional.
Menurut data, jumlah pengangguran paling banyak ditemukan pada pemuda golongan usia 20-24 tahun dengan total 2,54 juta orang. Tercatat, jumlah ini senilai dengan 30,12 persen dari total pengangguran nasional pada Agustus 2022.
Diikuti oleh penduduk oleh penduduk kelompok usia 15-19 tahun yang mencapai 1,86 juta jiwa dengan porsi sebanyak 22,03 persen. Kemudian, ada penduduk usia 25-29 tahun yang berjumlah 1,17 juta jiwa dan persentase mencapai 13,84 persen.
Berkenaan dengan ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah berkaitan dengan ketenagakerjaan pemuda ialah tingkat pengangguran pemuda yang tinggi, bahkan lebih tinggi dibanding tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional. Tercatat, TPT pemuda mencapai 13,93 persen pada tahun 2022, sementara tingkat pengangguran nasional 5,86 persen.
Mengutip laporan Statistik Pemuda 2022, tantangan yang terjadi adalah maraknya pemuda yang bekerja sebagai pekerja tidak tetap (precarious employment) dengan persentase mencapai 54,31 persen.
Besarnya pemuda berpenghasilan rendah juga menjadi salah satu tantangan dalam peningkatan kualitas tenaga kerja pemuda, mengingat sebanyak 33,05 persen pemuda disinyalir masih bekerja dengan penghasilan kurang dari dua pertiga median upah.
Selanjutnya dari sisi jumlah jam kerja, masih terdapat sebanyak 24,78 persen pemuda yang bekerja dengan jam kerja berlebih/excessive hours (jam kerja lebih dari 48 jam seminggu). Sementara itu terdapat 30,61 persen pemuda dengan jam kerja kurang dari 35 jam seminggu
Pentingnya literasi digital bagi tenaga kerja Indonesia
Indonesia diproyeksikan perlu setidaknya 17 juta tenaga kerja yang melek teknologi. Hal ini disampaikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Tohir.
“Negara butuh generasi muda untuk mengembangkan knowledge based economy, sehingga nantinya akan lahir banyak inovasi yang dibutuhkan Indonesia dalam bersaing dengan negara lain,” tuturnya dalam keterangan tertulis.
Ekonomi digital Indonesia diprediksi akan mengalami pertumbuhan mencapai Rp4.500 triliun pada 2030 mendatang. Indonesia juga diharapkan bisa memimpin perekonomian digital di kawasan Asia Tenggara dengan menguasai sebanyak 30 persen pasar.
“Generasi muda harus kembangkan inovasi karena itu akan jadi kekuatan di masa depan untuk bersaing,” katanya.
Upaya percepatan peningkatan literasi digital masyarakat harus konsisten dilakukan untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa mendatang. Sayangnya, indeks literasi digital masyarakat Indonesia pada 2021 masih berada di kategori sedang di angka 3,49 persen menurut laporan dari hasil survei Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Katadata Insight Center (KIC).
“Era digitalisasi tidak bisa dibendung lagi, sehingga kesiapan literasi digital masyarakat menjadi syarat mutlak untuk menyongsong berbagai peluang dan tantangan mendatang,” tutur Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat pada Kamis, (12/1) lalu.
Lestari mengatakan bahwa pada 2030 mendatang, ada sekitar 23 juta pekerjaan yang tergeser karena digitalisasi. Data ini bersumber dari laporan McKinsey pada 2019 silam. Laporan menyebut, tantangan tersebut sejalan dengan potensi besar yang dapat menjadi peluang apabila sumber daya yang ada dipersiapkan dengan sebaik-baiknya.
Adapun, perkembangan teknologi digital yang semakin canggih berpengaruh terhadap perkembangan generasi muda. Dengan teknologi, pemuda akan dimudahkan dalam mengakses informasi dan dapat menikmati produk teknologi.
BPS mencatat, terdapat 95,79 persen pemuda menggunakan HP selama tiga bulan terakhir. Selain itu, terdapat pula sekitar 22,11 persen pemuda yang menggunakan komputer dan 92,36 persen pemuda menggunakan internet selama tiga bulan terakhir.
Jika dilihat berdasarkan kondisi demografis, akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi pemuda di perkotaan masih jauh lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Kesenjangan juga terlihat dari status disabilitas pemuda, dimana pemuda penyandang disabilitas cenderung memiliki akses teknologi informasi dan komunikasi yang lebih rendah dibandingkan pemuda bukan penyandang disabilitas.
Penulis: Nada Naurah
Editor: Iip M Aditiya
