Beberapa hari lalu tepatnya pada Rabu (21/6), Pemerintah Indonesia resmi mencabut status pandemi covid-19 di Indonesia dan digantikan menjadi berstatus endemi. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam keterangannya yang juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
“Setelah tiga tahun lebih kita berjuang bersama menghadapi Pandemi Covid-19, sejak hari ini, Rabu, 21 Juni 2023, pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi," tutur Presiden Jokowi, Rabu (21/6).
"Keputusan ini diambil pemerintah dengan mempertimbangkan angka konfirmasi harian kasus covid-19 mendekati nihil. Hasil sero survei menunjukkan 99% masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi covid-19. WHO juga telah mencabut status public health emergency of international concern," jelas Jokowi.
Walaupun demikian, presiden tetap meminta kepada masyarakat untuk selalu waspada, serta menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih. Pemerintah berharap, dengan diubahnya status covid-19 menjadi endemi di Indonesia ini perekonomian nasional juga akan turut terdorong untuk bergerak semakin baik agar dapat meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Hingga awal Juni, data Satgas Penanganan Covid-19 memang memperlihatkan tren penurunan angka kasus covid-19 di Indonesia. Misalnya saja angka kasus positif yang mengalami penurunan hingga 93% dari 1.577 menjadi 111 kasus dalam kurun waktu satu bulan.
Tak berhenti di sana, kasus aktif juga mengalami penurunan hingga 45%. Angka keterisian tempat tidur di Rumah Sakit juga mengalami penurunan hingga saat ini berada di angka 2,61% saja.
Melihat tren positif yang ditunjukkan ragam sektor penanganan covid-19 di Indonesia, memang sudah sepantasnya pandemi covid-19 di negeri ini dicabut statusnya menjadi endemi. Namun, sudah seberapa siap masyarakat kita?
Masyarakat menyambut baik
Kebijakan ini ternyata telah disambut baik oleh masyarakat, jauh sebelum Presiden Jokowi mengumumkan status endemi di Indonesia. Hal itu terekam melalui survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada 24-29 Mei 2022 lalu mengenai rencana pengubahan status endemi yang sudah gaung pada waktu itu.
Ddalam salah satu bahasannya, Litbang Kompas menanyakan mengenai persetujuan masyarakat apabila pemerintah mengganti status covid-19 dari pandemi ke endemi dalam waktu dekat. Jawabannya, mayoritas masyarakat atau sekitar 69,5% responden menjawab setuju dengan rincian 60,6% menjawab setuju dan 8,9% menjawab sangat setuju.
Sementara itu, hanya ada sekitar 22,6% responden yang menjawab kurang setuju, 3,9% responden menjawab sangat tidak setuju, dan 4% sisanya menjawab tidak tahu. Tak berhenti di sana, Kompas juga turut menanyakan keyakinan masyarakat terhadap kinerja pemerintah apabila sewaktu-waktu terjadi perburukan situasi covid-19 dalam waktu dekat.
Hasilnya, 63,5% masyarakat menjawab yakin dan 7,6% lainnya menjawab sangat yakin. Sementara itu, hanya sekitar 24,8% masyarakat yang menjawab kurang yakin dan 2,2% sisanya merasa sangat tidak yakin.
Masyarakat akan kooperatif
Tak hanya disambut dengan baik, langkah yang dilakukan pemerintah dengan mengubah status pandemi covid-19 menjadi endemi ini ternyata akan dibantu masyarakat agar dapat dilakukan secara maksimal. Hal tersebut direkam Kompas dalam survei terbarunya pada 19-21 Juni 2023 lalu mengenai pengetahuan dan persiapan masyarakat dalam menghadapi endemi covid-19 di Indonesia.
Misalnya, mayoritas masyarakat berkomitmen untuk tetap menerapkan protokol kesehatan meskipun pemerintah mengubah status pandemi menjadi endemi. Mayoritas masyarakat (49,9%) berpendapat bahwa hal ini memang telah menjadi kebiasaan di era normal yang baru ini.
Tak hanya itu, 14,7% masyarakat juga berpendapat bahwa bagaimana pun covid-19 masih ada. Pengecualian direspons oleh sekitar 35% masyarakat yang berkomitmen hanya akan menerapkan protokol kesehatan di fasilitas umum dan kerumunan serta 2,8% masyarakat yang akan menerapkan protokol kesehatan jika kondisinya sedang tidak sehat.
Namun, angka tak sedikit juga ditunjukkan oleh masyarakat yang memutuskan sama sekali tidak menerapkan prokes lagi. Keputusan ini dipilih oleh sekitar 23,6% responden, meskipun jumlahnya masih kalah jauh dari pihak yang memilih untuk tetap menerapkan protokol kesehatan.
“Sikap yang diambil responden terkait penerapan prokes tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih waspada untuk menjaga diri sendiri dan orang lain terhadap kemungkinan mewabahnya kembali Covid-19,” tulis Kompas dalam laporannya, Jumat (23/6).
Penulis: Raihan Hasya
Editor: Iip M Aditiya
