Kemiskinan merupakan salah satu isu besar di setiap negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Persoalan kemiskinan ini dapat terjadi karena banyak faktor, baik secara langsung maupun tidak. Misalnya, kemunduran ekonomi, tingkat upah, produktivitas kerja, jenis pekerjaan, kesempatan kerja, jumlah anggota keluarga, wilayah tempat tinggal, hingga inflasi.
Baru-baru ini, pemerintah menyebut bahwa salah satu permasalahan dalam pengentasan kemiskinan di tanah air ialah ketidakakuratan data. Sehingga, bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah tidak dapat diterima secara merata oleh masyarakat miskin.
“Itu akses terhadap perlindungan sosial yang diberikan pemerintah bisa jadi tidak terjangkau karena pendanaan dan sebagainya,” kata Dewi Puspita selaku Analis Kebijakan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan.
Dengan demikian, Dewi menuturkan bahwa pemerintah perlu memperbaiki sistem pendataan agar realisasi kebijakan fiskal dapat tersalurkan secara efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menyebut, persentase kemiskinan di Indonesia masih tinggi meski semua wilayah mengalami penurunan tingkat kemiskinan.
Rakyat miskin RI masih banyak pasca pandemi
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, tingkat kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi per Maret 2022. Angka ini lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi Covid-19 melanda. Kenaikan harga barang pokok jadi salah satu faktor utama meningkatnya angka orang miskin di tanah air.
Berkenaan dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi, Indonesia diterpa badai kenaikan harga barang. Peningkatan harga-harga tersebut dipicu oleh kelompok harga bergejolak dan harga yang ditetapkan. Alhasil, itu berdampak pada bertambahnya beban pengeluaran masyarakat.
“Perkembangan kemiskinan di perkotaan naik 3,37 persen dari September 2021 hingga Maret 2022. Begitu pula dengan tingkat kemiskinan di pedesaan yang naik hingga 4,25 persen,” ucap Margo Yuwono selaku Kepala BPS pada Jumat, (15/7) kemarin.
Adapun, per Maret 2020 ketika Covid-19 masuk ke Indonesia, jumlah penduduk miskin di Indonesia naik mencapai 26,42 juta jiwa. Kemudian, naik lagi pada September 2020 menjadi 27,55 juta jiwa.
Melansir laman resmi BPS, angka kemiskinan di DKI Jakarta mengalami peningkatan sejak pandemi. Pada periode Maret 2022, jumlah warga miskin di Jakarta mencapai 4,69 persen dari total penduduk atau sekitar 502.040 orang.
Sementara, angka kemiskinan pada September 2021 lalu mencapai 4,67 persen atau sekitar 798.290 orang. Hal itu menunjukkan, angka kemiskinan mengalami peningkatan sebanyak 0,02 persen atau setara 3.750 orang jika dibandingkan dengan periode September 2020.
“Penambahan jumlah penduduk miskin ini disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan kenaikan harga barang jasa. Perekonomian mulai membaik, namun daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih,” jelas Kepala BPS DKI Anggoro Dwitjahyono pada Jumat, (15/7).
BPS juga melaporkan beberapa daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di tanah air berdasarkan data Maret 2022. Tercatat, ada 10 wilayah dengan tingkat kemiskinan terbanyak dan didominasi oleh wilayah papua serta Papua Barat yang memiliki angka kemiskinan masing-masing 26,56 persen dan 21,33 persen.
Indeks tingkat kemiskinan tersebut dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari per bulan. Dikategorikan miskin jika angka tersebut tidak melebihi rerata garis kemiskinan per kapita. Sedangkan, rerata garis kemiskinan RI pada Maret 2022 adalah Rp505.469 per kapita tiap bulannya.
Jurang ketimpangan semakin lebar
Persentase kemiskinan pada Maret 2022 di perkotaan turun dari 7,60 persen menjadi 7,50 persen. Sementara, tingkat kemiskinan di pedesaan turun dari 12,53 persen menjadi 12,29 persen. Berkaitan dengan hal ini, Margo menyebut tren penurunan kemiskinan di pedesaan lebih cepat dibandingkan di kota. Namun, ada disparitas bahwa kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dari kota.
Angka Gini Ratio pada periode Maret 2022 mencapai 0,384. Ini lebih tinggi dibandingkan angka pada September 2021 sebesar 0,381. Hal tersebut menunujukkan bahwa jurang antara orang miskin dan orang kaya di tanah air semakin lebar.
Tingkat ketimpangan tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah kemiskinan di perkotaan. Sehingga, memicu peningkatan ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia secara keseluruhan (perkotaan dan pedesaan). Tercatat, Gini Ratio di perkotaan per Maret 2022 melonjak mencapai 0,403.
“Gini Ratio di perkotaan pada Maret 2022 tercatat sebesar 0,403, naik dibanding September 2021 sebesar 0,398 dan Maret 2021 yang sebesra 0,401,” kata Margo.
Sementara itu, Gini ratio di pedesaan per Maret 2022 stagnan atau tidak berubah sejak periode September 2021, yakni sebesar 0,314. Namun, angka tersebut turun jika dibandingkan dengan periode Maret 2021 yang mencapai 0,315.
Melansir Antaranews.com, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah sebesar 18,06 persen pada Maret 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk pada Maret 2022 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.
Lebih rinci, jika dilihat berdasarkan daerah, angkanya tercatat sebesar 17,07 persen di wilayah perkotaan yang menunjukkan ketimpangan rendah. Ketimpangan rendah juga terjadi di wilayah pedesaan di mana angkanya tercatat mencapai 21,01 persen.
Diketahui, nilai Gini Ratio berada di antara angka nol dan satu. Sehingga, semakin tinggi nilainya berarti semakin tinggi pula ketimpangannya. Adapun, BPS mencatat bahwa Gini Ratio tertinggi ada di wilayah Yogyakarta dengan 0,439 dan paling rendah berada di Bangka Belitung sebesar 0,236.
Penulis: Nada Naurah
Editor: Iip M Aditiya
