Menilik Kontroversi Gelar Doktor Bahlil Lahadalia

Nama Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sempat menghebohkan publik karena singkatnya masa studi S3 yang ditempuhnya. Ia hanya menjalani program doktornya tersebut selama 1 tahun 8 bulan di Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia.

Menurut Peraturan Rektor UI Nomor 16 Tahun 2016 dalam Pasal 14 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di UI, disebutkan bahwa Program Doktor dirancang untuk 6 semester masa studi dan dapat ditempuh sekurang-kurangnya dalam 4 semester dan paling maksimal 10 semester. Mengacu pada peraturan ini, maka jelas durasi studi Bahlil yang kurang dari 2 tahun tersebut menuai kontroversi dan sorotan dari berbagai pihak.

Selain karena permasalahan singkatnya durasi studi, hal lain yang menuai kontroversi masyarakat adalah mengenai disertasinya yang berjudul “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia” yang disinyalir hasil plagiarisme.

Dalam salah satu percakapan netizen di media sosial X, dikatakan bahwa disertasi Bahlil memiliki tingkat plagiasi sebesar 95% dengan mahasiswa di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah. Hal ini diketahui setelah ada salah satu warganet yang mengecek disertasi Bahlil menggunakan aplikasi cek plagiarisme Turnitin lalu membagikannya di media sosial.

Menanggapi hal tersebut, pihak UIN kemudian buka suara. Ternyata telah terjadi kesalahpahaman, di mana terdapat salah satu mahasiswa doktoral sekaligus dosen di UIN yang memeriksa keaslian disertasi Bahlil dan didapati bahwa disertasi tersebut memiliki indeks similarity sebesar 13%. 

Namun, dokumen tersebut tidak segera dihapus sehingga masih tersimpan di repository UIN. Hal ini membuat orang lain yang mengecek disertasi Bahlil akan mendapati tingkat plagiarisme yang lebih tinggi dibandingkan dengan angka yang sebenarnya.

“Ketika lima orang dari berbagai perguruan tinggi melakukan pengecekan ulang, mereka memperoleh hasil similarity antara 95% hingga 100%. Hasil uji ini kemudian tersebar di media sosial dan semakin memperkuat kesalahpahaman tersebut,” ujar Maila Dinia Husni Rahiem, Guru Besar UIN, melansir Republika.

Melihat singkatnya masa studi S3 Bahlil serta kontroversi mengenai disertasinya tersebut, lantas bagaimana sebenarnya proses seseorang hingga meraih gelar doktor lalu menjadi guru besar?

Proses Meraih Gelar Guru Besar

Terdapat beberapa syarat untuk melakukan pengajuan guru besar, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Ijazah doktor (S3) atau sederajat.
2. Waktu paling singkat adalah 3 tahun setelah mendapatkan ijazah doktor S-3.
3. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi.
4. Memiliki pengalaman kerja sebagai dosen paling singkat 10 tahun.

Dalam konteks Bahlil, ia belum sampai pada tahap melakukan pengajuan menjadi guru besar atau profesor, tetapi ia baru sekadar memperoleh gelar doktor untuk studi S3-nya yang dapat menjadi salah satu syarat untuk meraih gelar profesor. Dengan demikian, Bahlil berpotensi menjadi guru besar di masa mendatang. Lalu, bagaimana caranya?

Baca Juga: PR Sri Mulyani di Kabinet Merah Putih Prabowo

Infografik di atas menunjukkan kumulatif minimal angka kredit yang harus diperoleh dosen hingga menjadi guru besar. Mengutip Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3 Tahun 2023, angka kredit merupakan nilai kuantitatif dari hasil kerja pejabat fungsional. Sementara itu, angka kredit kumulatif merupakan akumulasi nilai angka kredit yang harus dicapai oleh pejabat fungsional sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa kumulatif minimal angka kredit yang harus diperoleh seseorang untuk menjadi Asisten Ahli dengan golongan Penata Muda Tingkat I atau III/b adalah 150. Jenjang pangkat tersebut merupakan yang paling rendah untuk jabatan dosen.

Lebih lanjut, untuk menjadi seorang Lektor dengan pangkat Penata III/c dan Penata Tingkat I atau III/d, dibutuhkan kumulatif minimal angka kredit berturut-turut sebesar 200 dan 300.

Selanjutnya, untuk menjadi Lektor Kepala dengan pangkat Pembina atau IVa, Pembina Tingkat I atau IV/b, serta Pembina Utama Madya atau IV/d, dibutuhkan kumulatif minimal angka kredit berturut-turut sebesar 400, 550, dan 700.

Terakhir, untuk memperoleh gelar Guru Besar atau Profesor dengan pangkat Pembina Utama Madya atau IV/d dan Pembina Utama atau IV/e, diperlukan kumulatif minimal angka kredit berturut-turut sebesar 850 dan 1.050.

Bahlil Juga Disinyalir Pakai Jurnal Predator

Selain berkaitan dengan durasi studi dan plagiarisme disertasinya tersebut, Bahlil juga diduga memakai jurnal predator sebagai pemenuhan syarat menyelesaikan studi S3. Adapun jurnal predator merupakan jurnal internasional yang tidak didapati proses peninjauan ilmiah naskah dalam proses penerbitannya sehingga kualitasnya diragukan.

Jurnal internasional yang berkualitas sejatinya harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut.

1. Sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika akademik.
2. Memiliki ISSN (International Standard Serial Number).
3. Menggunakan bahasa resmi PBB.
4. Memiliki terbitan versi daring.
5. Dewan redaksi adalah pakar di bidangnya minimal dari empat negara.
6. Penulis artikel tiap penerbitan minimal dari dua negara.
7. Alamat jurnal dapat ditelusuri daring.
8. Proses review dilakukan dengan baik dan benar.
9. Jumlah artikel setiap penerbitan wajar dengan format yang konsisten.
10. Tidak terdaftar sebagai jurnal yang diragukan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Teguh Darnanti, co-promotor disertasi Bahlil, memberikan penjelasan. Ia mengatakan bahwa Bahlil telah memenuhi syarat untuk meraih gelar doktor dengan adanya tiga publikasi: satu jurnal bereputasi internasional, satu jurnal SINTA 2, dan satu lainnya prosiding yang dapat diganti menjadi jurnal SINTA 2. 

“Pemberitaan terkait jurnal predator pada bulan Juli 2024 sudah diselesaikan oleh SKSG sejak Maret-April 2024. Bahlil harus menulis ulang di jurnal lain untuk syarat kelulusan. Tidak benar bahwa Bahlil lulus dengan jurnal predator,” ungkap Teguh, seperti yang dikutip dari Republika.

Walaupun demikian, banyak yang percaya bahwa perolehan gelar doktor Bahlil ini masih tidak wajar. Andrinof Chaniago, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia memberikan pesan kepada pengelola SKSG UI agar tidak membiasakan yang tidak wajar dan memperlihatkan yang tidak logis ke publik. Ia juga mengatakan bahwa untuk menyelesaikan program doktor sekalipun itu melalui jalur riset, tidak mungkin diselesaikan dalam waktu 2 tahun.

“Untuk sampai ke hasil studi pustaka yang kritis saja, itu hanya mungkin dicapai dengan membaca puluhan artikel jurnal dan buku dari berbagai sudut pandang dan berbagai riset empiris,” jelas Andrinof, melansir Tempo.

Andrinof menambahkan bahwa tujuan dari pendidikan doktor ini adalah untuk memperlihatkan pemikiran kritis dengan menunjukkan kebaruan dalam menilai sesuatu. Dengan demikian, apabila pihak UI memberikan pembenaran jika gelar ini sudah sesuai prosedur dan hal tersebut hanya mengacu pada prosedur administratif serta peraturan untuk kelulusan doktor, maka hal ini sudah mengerdilkan tujuan dari pendidikan doktor itu sendiri. 

Baca Juga: UI Sumbang Menteri dan Wakil Menteri Terbanyak di Kabinet Merah Putih