Naming rights stasiun MRT menjadi strategi bisnis modern yang membuka peluang pendapatan non-tarif bagi operator transportasi.
Belakangan, isu ini mencuat setelah PT KAI membatalkan kerja sama naming rights dengan Batik Trusmi untuk Stasiun Cirebon secara mendadak. Hal tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan publik mengenai berapa sebenarnya harga yang ditetapkan untuk naming rights stasiun MRT di Indonesia.
Apa itu Naming Right MRT?
Naming rights adalah hak eksklusif sebuah merek atau entitas untuk menyematkan namanya pada fasilitas publik untuk durasi tertentu, sebagai bagian dari strategi branding dan pemasukan non-tarif.
Pihak pembeli tidak hanya mendapatkan nama di papan stasiun, tetapi juga eksposur melalui pengumuman, signage, media internal stasiun, serta citra yang melekat pada perjalanan penumpang.
Nilai pricing ditentukan berdasarkan karakteristik stasiun, volume penumpang, lokasi strategis, serta eksposur media yang bisa diraih.
Berapa Harga Naming Right Stasiun MRT?
Harga naming rights stasiun MRT di Jakarta ternyata tidak murah dan menjadi sumber pendapatan besar bagi operator. Berdasarkan keterangan MRT Jakarta, biaya naming rights bisa mencapai lebih dari Rp20 miliar per tahun untuk satu stasiun. Bahkan, kontribusi dari naming rights disebut menyumbang sekitar 50% dari pendapatan non-tarif MRT Jakarta.
Sejumlah merek besar sudah bekerja sama melalui hak penamaan stasiun MRT, di antaranya Grab Stasiun MRT Lebak Bulus, Indomaret Stasiun MRT Fatmawati, BCA Stasiun MRT Blok M, Mandiri Stasiun MRT Istora, Astra Stasiun MRT Setiabudi, BNI Stasiun MRT Dukuh Atas, Bank DKI Stasiun MRT Bundaran HI, Mastercard Stasiun MRT Senayan, serta yang terbaru Kopi Tuku Stasiun MRT Cipete Raya.
Sementara itu, beberapa stasiun masih tersedia untuk kemitraan naming rights, seperti Haji Nawi, Blok A, ASEAN, Bendungan Hilir, dan Lebak Bulus. Dengan harga yang tinggi, hak penamaan ini dianggap sepadan karena memberikan visibilitas besar bagi merek yang terpilih.
Apa Keterkaitannya dengan Batik Trusmi?
Kerja sama naming rights antara PT KAI dan Batik Trusmi awalnya digagas sebagai upaya memperkuat citra Stasiun Cirebon. Kemitraan ini dipandang sebagai peluang kolaborasi antara BUMN transportasi dengan brand lokal yang memiliki daya tarik budaya.
Batik Trusmi sendiri dikenal sebagai ikon ekonomi kreatif Cirebon yang ingin memperluas eksposur melalui fasilitas publik strategis. Dalam konsepnya, nama asli stasiun tetap dipertahankan, hanya ditambahkan brand Batik Trusmi di belakangnya.
PT KAI menilai skema ini sebagai salah satu strategi bisnis non-tarif untuk menambah pendapatan, sementara Batik Trusmi melihatnya sebagai media promosi pariwisata dan batik lokal. Meskipun akhirnya dibatalkan, kasus ini menunjukkan bagaimana sektor transportasi dan industri kreatif sebenarnya memiliki potensi besar untuk saling menguatkan.
Naming rights stasiun kini bukan sekadar strategi branding, melainkan juga jembatan antara transportasi modern dan promosi ekonomi kreatif.
Kasus Batik Trusmi menjadi pengingat bahwa transparansi dan konsistensi kebijakan sangat penting agar peluang kolaborasi semacam ini bisa berjalan berkelanjutan.
Baca Juga: Stasiun Nagreg Jadi Stasiun Kereta Api Tertinggi di Indonesia
Sumber:
https://bisnis.jakartamrt.co.id/naming-right
Penulis: Angel Gavrila
Editor: Muhammad Sholeh
