Salah satu yang paling cepat berubah dan berkembang selama masa pandemi saat ini adalah penggunaan teknologi dan platform digital. Individu masyarakat, industri, organisasi, pemerintah dengan cepat berusaha untuk dapat melanjutkan berbagai aktivitas di berbagai bidang melalui teknologi digital.
Pemerintah merespon kondisi ini dengan upaya mengakselerasi transformasi digital yang dikuatkan dengan roadmap digital Indonesia 2021-2024. Roadmap tersebut mencakup empat sektor strategis yaitu infrastruktur, pemerintahan, ekonomi, dan masyarakat digital.
Momentum ini seharusnya menjadi kesempatan emas untuk mendorong transformasi digital yang lebih cepat dan luas, termasuk bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Karena saat ini, dari sisi pengguna atau masyarakat sudah semakin familiar dengan teknologi digital. Bahkan masyarakat semakin menginginkan berbagai urusan dapat diselesaikan secara mudah dan murah melalui teknologi digital.
Salah satu wajah transformasi digital di pemerintah daerah adalah website resmi pemerintahan yang benar-benar relevan dengan kebiasaan dengan kebutuhan dan kebiasaan masyarakat masa kini dan ke depan.
Inilah yang mengemuka pada diskusi pada Rabu (15/12) dalam rangka peluncuran hasil survei Indonesia Government Website Maturity atau Survei Tingkat Kematangan Website Pemerintah. Studi ini diselenggarakan oleh Good News From Indonesia (GNFI) didukung oleh Dewan TIK Nasional (Wantiknas).
Perkembangan indeks e-Government Indonesia
Website pemerintah daerah (pemda) sendiri merupakan laman resmi yang dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka (citizen facing medium). Sebuah negara dikatakan berhasil menerapkan e-Government ketika memiliki website pemerintah yang mampu menyajikan informasi lengkap dan terkini, interaktif, serta menyediakan berbagai layanan yang dapat diakses secara daring oleh warga.
Dalam survei penerapan e-Government yang dilakukan United Nations (UN) setiap 2 tahun sekali, Indonesia menduduki peringkat ke-88 dari 198 negara yang disurvei. Posisi Indonesia terus meningkat setelah pada tahun 2018 Indonesia menduduki peringkat 107 dan pada tahun 2016 berada di peringkat 116.
Indonesia mencatatkan poin keseluruhan sebesar 0.6612 dan berhasil masuk dalam grup High e-Government Development Index (EDGI). Terdapat 3 komponen yang diukur dalam UN e-Government Survey di antaranya Indeks Pelayanan Online, Indeks Infrastruktur Telekomunikasi, Indeks Sumber Daya Manusia.
Walaupun demikian, di sebagian besar negara berkembang termasuk Indonesia, beberapa website pemerintah pada tingkat otoritas yang lebih rendah seperti provinsi dan kabupaten/kota masih menyediakan informasi yang statis serta belum menjadi pusat layanan bagi masyarakat.
Maka dari itu, studi Indonesia Government Web Maturity 2021 hadir untuk memberikan data konkret mengenai status dan tingkat kematangan atau kelayakan website masing-masing pemerintah daerah di Indonesia, baik di level provinsi hingga kabupaten/kota.
Studi ini lebih lanjut bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemerintah daerah memanfaatkan website untuk memberikan layanan kepada masyarakat, menghasilkan acuan program peningkatan layanan publik berbasis website, serta memperoleh rekomendasi yang tepat terkait peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi pemerintah guna meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
Maturity level
Pengukur tingkat matang website pemerintah dilakukan dengan menggunakan indikator Government Web Maturity yang ditetapkan oleh United Nations (UN). Di mana terdapat empat kelompok kematangan sebuah website pemerintahan, yaitu:
- Emerging,
- Enhanced,
- Transaction, dan
- Connected.
Tingkatan ini menunjukkan kematangan sebuah website pemerintah untuk dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan secara online.
Pada tingkat emerging, sebuah website pemerintah telah dapat diakses oleh publik, namun dengan fungsi-fungsi yang masih terbatas. Secara umum, sudah ada informasi dasar yang cukup tentang pemerintahan dan dinas-dinas yang ada di dalamnya.
Setingkat lebih matang, adalah enhanced. Pada kematangan tingkat ini, website bukan hanya menyediakan informasi dasar, namun juga memberikan ruang interaksi awal antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, sudah ada formulir yang bisa diunduh, di sini masyarakat juga dapat memberikan umpan balik (feedback).
Lebih matang lagi adalah trancaction, di mana selain memungkinkan terjadinya interaksi, beberapa layanan sudah dapat seluruhnya diselesaikan secara online. Kemanan website juga semakin baik pada tingkat ini yang ditunjukkan dengan dibuka melalui HTTPS.
Tingkat paling matang adalah connected. Pada tingkat ini website pemerintah sangat berorientasi pada masyarakat (citizen centric), dengan perhatian utamanya pada kenyamanan masyarakat dalam memperoleh layanan melalui website tersebut.
Tingkat kematangan website pemerintah daerah di Indonesia
Survei yang dilakukan pada website pemerintah di tingkat provinsi menunjukkan bahwa semua provinsi di Indonesia sudah siap dan telah memiliki website pemerintah daerah.
Dari 34 provinsi, tercatat hanya ada 1 provinsi yang berada pada level emerging. Kemudian sebanyak 5 provinsi berada pada level enhanced, 27 provinsi pada level transaction, dan hanya 1 provinsi yang sudah mencapai level connected.
Satu-satunya provinsi yang memiliki level connected adalah DKI Jakarta, ditandai dengan semua departemen yang sejajar dapat terkoneksi dengan sistem.
Studi ini juga memotret bagaimana kondisi website Kota yang menjadi ibu kota provinsi. Dari 33 ibu kota provinsi (kecuali DKI Jakarta), mayoritas berada pada level Transaction (23 kota). Kemudian level Enhanced (6 kota) dan level Emerging (3 kota).
Terdapat satu ibu kota provinsi yang telah mencapai level connected yakni Kota Bandung, ditandai dengan website mulai mampu mengubah pola interaksi dua-arah yang lebih interaktif antara pemerintah dan masyarakat.
Pada tingkat Kabupaten/Kota, sebanyak 14 daerah dari 514 kabupaten/kota belum siap memiliki website pemerintah daerah. Sementara itu 321 daerah berada pada level Emerging, 120 daerah pada level Enhanced, 57 daerah pada level Transaction, dan 2 daerah pada level Connected.
Meninjau secara spesifik pada kategori kabupaten menunjukkan 14 kabupaten dari total 416 kabupaten di Indonesia belum siap memiliki website pemerintah daerah. Mayoritas kabupaten masih berada pada level emerging dengan 288 kabupaten.
Kemudian, level enhanced dicapai oleh 97 kabupaten serta level transaction diraih oleh 17 kabupaten. Namun di sisi lain belum ada kabupaten di Indonesia yang mencapai level connected.
Terakhir, tinjauan lebih spesifik lagi pada kategori kota di mana seluruh kota tercatat sudah memiliki website pemerintah daerah. Mayoritas kota berada pada level transaction dengan jumlah 40 kota dari total 98 kota di Indonesia. Pada level enhanced dicapai oleh 23 kota dan level emerging dicapai oleh 33 kota.
Selain itu, terdapat 2 kota yakni Kota Bandung dan Kota Malang yang telah mencapai level connected, ditandai dengan semua departemen yang sejajar dapat terhubung ke sistem.
Layanan prima berbasis daring menjadi tantangan
Luas wilayah dan banyaknya Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia memiliki karakteristik dan tantangannya masing-masing.
Melihat fakta bahwa mayoritas website pemerintah kabupaten di Indonesia masih bergerak di tahap awal yakni level emerging mencirikan kehadiran website masih sebatas untuk memberikan layanan informasi dasar mengenai pemerintahan dan dinas-dinasnya.
Berbeda dengan mayoritas website pemerintah kota yang sudah mampu menciptakan pola interaksi dua-arah secara lebih efisien serta responsif antara pemerintah dan masyarakat.
“Kita harus memandang Indonesia dengan keberagamannya. Memang tidak imbang misalnya kalau membandingkan DKI Jakarta dengan daerah yang masih belum maju. Namun survei ini menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk saling mengambil inspirasi dan berbagi praktik baik terutama dalam melayani masyarakat secara digital". Ujar Deddy Winarwan, Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
"Kami terus mendorong agar Pemerintah Daerah melihat SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) bukan hanya melalui kaca mata program dan proyek, tapi bagaimana bisa memberi dampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu Chairina, Sub Koordinator Data dan Layanan Aplikasi Informatika Perekonomian, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menekankan soal perlunya keterpaduan dan integrasi dalam SPBE, termasuk saat membangun website agar benar-benar dapat menjadi sarana pelayanan masyarakat yang optimal.
“Kita lihat yang level 1, 2, atau 3 itu masih siloed (masing-masing). Ini tantangan kita. Bahkan ketika bicara institusi, tidak jarang juga masih belum bisa terpadu. Ini sangat menantang dalam hal integrasi dari sudut pandang pelaksanaan SPBE secara nasional,” terang Chairina.
Seiring meratanya akses dan penggunaan teknologi digital di kalangan masyarakat dengan mobilitas yang tinggi, tuntutan untuk menyediakan layanan digital dalam versi mobile semakin dibutuhkan. Namun kenyataan, di lapangan masih kerap ditemukan website pemerintah daerah yang sifatnya masih belum mobile friendly, padahal sebagian besar masyarakat Indonesia mengakses informasi di internet melalui perangkat mobile.
“Kita harus fokus pada customer centricity yang artinya melihat perilaku masyarakat sehari-hari. Berbagai penelitian menyebutkan hampir semua masyarakat memiliki mobile device dan mengakses internet melalui perangkat mobile. Maka dari itu, dalam mengembangkan setiap aplikasi maupun wesbite pemerintah DKI Jakarta selalu berpikir mobile first,” ucap Yudhistira Nugraha, Kepala Jakarta Smart City.
Implementasi e-Government secara tepat dapat menciptakan alur pelayanan publik yang efisien serta dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Tujuannya tak lain adalah untuk memberikan pengalaman, kenyamanan, serta kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah. Lebih lanjut, Yudhistira Nugraha memaparkan bahwa pada pengembangan SPBE termasuk website pemerintah daerah, pihak-pihak terkait harus bisa move on dari ego-system menjadi ecosystem.
“Survei ini diharap menjadi inisiasi agar ke depan dapat dilakukan kajian lebih dalam lagi untuk memotret e-Government secara lebih luas, mendalam, dan komprehensif sehingga bisa menjadi rekomendasi bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam memberi pelayanan semakin baik kepada masyarakat melalui teknologi digital,” pungkas Andy Zaky, Wakil Sekretaris Wantiknas sekaligus koordinator dalam survei Tingkat Kematangan Website Pemerintah ini.
Penulis: Diva Angelia
Editor: Iip M Aditiya
