Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai rangkaian program unggulan Prabowo-Gibran, bahkan sejak masa kampanye Pemilihan Umum Presiden (Pemilu) 2024. Bermula dari “makan siang gratis” hingga diubah menjadi MBG, program ini memang dirancang sebagai intervensi langsung terhadap permasalahan kesehatan dan pendidikan anak-anak Indonesia.
Namun sampai hari ini, realisasi program MBG memicu pro dan kontra di tengah masyarakat, mahasiswa, serta akademis. Pasalnya, selain karena kasus keracunan makanan yang melonjak, keterlibatan oligarki militer dalam tata kelolanya maupun dugaan korupsi telah meningkatkan skeptisisme publik.
Arus Survei Indonesia (ASI) mencoba menganalisis pandangan publik dalam laporan survei nasional bertajuk Evaluasi Kinerja & Program Prioritas Pemerintahan Prabowo-Gibran. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden memilih MBG sebagai program prioritas yang paling dirasakan manfaatnya.
Baca Juga: Selain Keracunan, Ini Masalah MBG yang Paling Banyak Disorot Publik RI 2026
Di tengah maraknya kasus keracunan makanan, standar mutu makanan yang tidak konsisten, minimnya amanah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga persoalan menu makanan yang kurang bergizi, MBG masih tetap berada di posisi teratas dengan persentase yang merasakan manfaatnya mencapai 44,9%.
Persentase tersebut diperkuat dengan 40,8% responden yang merasa bahwa MBG menjadi program pemerintahan Prabowo-Gibran yang paling tepat sasaran.
Di posisi kedua program pemerintah yang paling terasa manfaatnya, terdapat Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dipilih oleh 18% responden, didukung oleh responden yang merasa CKG menjadi program tepat sasaran sebanyak 18,7%
Dalam hal ini, masyarakat yang mengaku puas terhadap program CKG mencapai 61,3%. Angka tersebut merupakan gabungan dari sangat puas (10,3%) dan cukup puas (51,0%).
Lebih lanjut, program Sekolah Rakyat berada di urutan ketiga yang paling banyak dipilih responden, dengan 6,7% responden paling merasakan manfaatnya, disertai oleh persentase ketepatan sasaran sebesar 9,8%.
Sementara itu, Bantuan Subsidi Upah (BSU) menempati urutan keempat sebagai program yang manfaatnya paling dirasakan responden, persentasenya mencapai 4,2% dan ketepatan sasarannya hanya 3,6%.
Urutan kelima diisi oleh program pembangunan dan renovasi 3 juta rupiah dengan persentase hanya sebesar 1,5%, namun ketepatan sasarannya lebih besar sedikit, yakni 2,6%.
Reformasi pendidikan menjadi program yang menduduki urutan keenam, persentase yang merasakan manfaatnya mencapai 1,1%, disusul oleh ketepatan sasaran sebesar 1,0%. Urutan ketujuh hingga kedelapan dipenuhi oleh program sekolah unggulan garuda (1,0%) dengan ketepatan sasaran 0,6% dan swasembada pangan (0,9%) yang memperoleh ketepatan sasaran hingga 2,2%.
Selain itu, ketahanan energi menempati urutan kesembilan dengan persentase manfaat sebanyak 0,8%. Persentase tersebut diiringi oleh ketepatan sasaran yang jauh lebih rendah, yakni 0,3%.
Menutup daftar capaian manfaat dan ketepatan sasaran program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran, koperasi desa merah putih berada di urutan kesepuluh yang dirasakan manfaatnya oleh 0,3% publik Indonesia, dilengkapi oleh capaian ketepatan sasaran sebanyak 1,2%.
Tingkat Kepuasan terhadap MBG
| GoodStats
Terkait dengan tingkat kepuasan, Lembaga ASI menyatakan bahwa mayoritas masyarakat mengaku puas terhadap program MBG, persentasenya mencapai 48,7%. Angka tersebut didapatkan dari hasil akumulasi sangat puas (8,9%) dan cukup puas (39,8%).
Menariknya, tingkat kepuasan MBG didominasi oleh Gen Z dalam kisaran umur 17-23 tahun, yang mana 54,6% merasa puas dengan program tersebut, sedangkan Milenial (24-39 tahun) menjadi yang terbanyak kedua, yakni 50,4%. Angka ini memperlihatkan kecenderungan penilaian yang positif terhadap program MBG.
Berdasarkan jenis pekerjaan, persentase yang puas terhadap program MBG dipegang pejabat, seperti lurah, camat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan lainnya, tingkat kepuasannya mencapai 100%.
Di lain sisi, responden yang merasa kurang puas terhadap program MBG terdapat sebanyak 33,5%, diikuti oleh yang sangat tidak puas sebesar 13,5%. Dengan begitu, total persentase yang mengatakan tidak puas mencapai 47,0%.
Persentase puas dan tidak puas sangat berbanding tipis, selaras dengan perdebatan di ruang publik hingga saat ini. Sementara itu, responden sisanya menjawab tidak tahu atau memilih tidak menjawab sebesar 4,3%.
Selanjutnya, angka kepuasan tersebut nyatanya mendukung hasil tingkat keberlanjutan program MBG. ASI menemukan bahwa 51,5% setuju jika MBG dilanjutkan, yang mana persentase tersebut diperoleh dari hasil gabungan sangat setuju (12,3%) dan cukup setuju (39,2%).
Grafik di atas telah menunjukan keselarasan antara responden yang memilih cukup puas terhadap MBG dan cukup setuju terhadap keberlanjutan MBG.
Sebaliknya, persentase yang kurang setuju terhadap keberlanjutan MBG mencapai 45,4%. Nilai tersebut berasal dari penyatuan hasil kurang setuju (29,6%) dan sangat tidak setuju (15,8%). Namun, responden yang memilih tidak menjawab atau tidak tahu terdapat sebanyak 3,3%.
Hasil kepuasan tersebut kembali dipertegas oleh Ali Rif’an selaku Direktur Eksekutif ASI dalam acara perilisan hasil survei. Ali turut menekankan agar pemerintah tidak hanya berhenti pada capaian kepuasan publik, tetapi juga terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG.
“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana pemerintah menjaga kualitas pelaksanaan program. Kepuasan publik harus menjadi masukan untuk terus memperbaiki program, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkas Ali pada Minggu, (6/9/2026).
Survei ASI dilakukan pada 23-29 Juli 2026 secara nasional di 38 provinsi di Indonesia melalui wawancara face to face (tatap muka) terhadap 1.200 responden menggunakan kuesioner oleh enumerator.
Baca Juga: Hanya 33% Publik RI yang Puas dengan Program MBG
Sumber:
https://www.arussurvei.com/laporan-survei-evaluasi-kinerja-dan-program-prioritas-pemerintahan-prabowo-gibran/
Hubungkan dengan SSO GNFI