Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memutuskan untuk mengesahkan resolusi gencatan senjata segera atas dasar kemanusiaan di Gaza. Meski tidak mengikat secara hukum, namun resolusi ini menunjukkan pandangan dunia terhadap konflik yang tengah berlangsung di Gaza.
Adapun, resolusi yang diusulkan oleh Mesir tersebut juga menyerukan pembebasan sandera tanpa syarat dan wilayah yang terkepung dapat memiliki akses terhadap bantuan. Resolusi ini semakin mendesak posisi Israel dan sekutunya, Amerika Serikat (AS), yang telah berulang kali menolak seruan gencatan senjata di Dewan Keamanan PBB.
Mengutip The Guardian, sebanyak 153 negara anggota dari 193 negara anggota PBB menyetujui dan mendukung resolusi gencatan senjata pada Selasa, (12/12/2023). Jumlah ini lebih banyak dibandingkan resolusi serupa pada 27 Oktober lalu yang hanya disetujui oleh 120 negara.
Bahkan, capaiannya melebihi jumlah negara yang secara rutin mendukung resolusi kecaman terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina, yang pada saat itu didukung sekitar 140 negara. Sementara, 10 suara lainnya, termasuk AS dan Israel menentang resolusi gencatan senjata, dan sebanyak 23 negara (termasuk Inggris dan Jerman) memilih abstain.
"Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung resolusi gencatan senjata. Ini mencerminkan posisi internasional yang menyerukan penegakan resolusi ini," kata Duta Besar Arab Saudi untuk PBB Abdulaziz Alwasil dikutip dari Aljazeera.
Pemungutan suara tersebut menyoroti konsensus yang semakin kaku mengenai gentingnya situasi untuk menghentikan serangan Israel terhadap Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 18 ribu warga Palestina sejak konflik yang terjadi pada 7 Oktober lalu. Mirisnya, sekitar 70% korban jiwa di Palestina adalah perempuan dan anak-anak. Ditambah, lebih dari 80% dari 2,3 juta penduduk Palestina terpaksa mengungsi.
"Kita memiliki satu prioritas, hanya satu, untuk menyelamatkan nyawa," kata Presiden Majelis Umum Dennis Francis dilansir dari CNN, yang memperingatkan bahwa warga sipil di Gaza tidak memiliki tempat yang aman untuk berlindung dari pertempuran dan pemboman.
Lebih lanjut, sidang istimewa darurat ini digelar atas permintaan khusus Mesir dan Mauritania, yang diselenggarakan berdasarkan Resolusi 377 (V) dengan judul "Bersatu untuk Perdamaian". Resolusi Majelis Umum PBB 377 (V) memungkinkan badan PBB yang beranggotakan 193 negara tersebut untuk bertindak ketika Dewan Keamanan PBB dinilai gagal dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.
Penulis: Nada Naurah
Editor: Iip M Aditiya
