Memasuki Kuartal I 2026, dinamika persepsi publik terhadap jalannya pemerintahan mulai menunjukkan pergeseran yang signifikan. Setelah melewati satu tahun masa kepemimpinan Prabowo-Gibran, ekspektasi masyarakat yang semula tinggi kini berhadapan dengan realitas implementasi kebijakan dan kondisi ekonomi global maupun domestik yang menantang. Tingkat kepercayaan publik sering kali menjadi indikator krusial dalam mengukur efektivitas komunikasi dan eksekusi program kerja pemerintah di mata warga negara.
Tren ini terekam dalam laporan terbaru National Kawula17 Survey (NKS) Q1 2026. Survei rutin yang dilakukan oleh Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas (PP17) ini bertujuan untuk memotret tren persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah, legislatif, serta isu-isu prioritas nasional secara berkala setiap kuartal.
NET Score Keyakinan Publik Menyentuh Angka 6%
Lebih lanjut, data NKS Q1 2026 menunjukkan keyakinan masyarakat Indonesia terhadap kemampuan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memenuhi program-programnya berada di titik terendah sejak awal masa jabatan.
Baca Juga: Tingkat Kepuasan Anak Muda ke Gibran Tembus 62%, Unggul dari Prabowo
NET score sendiri merupakan selisih antara responden yang yakin dan tidak yakin terhadap kinerja pemerintah. Pada Q1 2026 ini, nilainya anjlok menjadi 6%. Angka ini kian mengecil jika dibandingkan dengan periode kuartal di tahun sebelumnya yakni 25% pada Q4 2025, 16% pada Q3 2025, 10% pada Q2 2025, dan 29% pada Q1 2025.
Jika dijabarkan secara lebih rinci, angka NET score tersebut berasal dari persentase sebagai berikut. Terlihat sebesar 38% responden tercatat yakin dengan kinerja pemerintah, disusul oleh 32% yang tidak yakin dan 29% agak yakin.
Berdasarkan laporan Kawula17, faktor utama yang mendasari keyakinan responden adalah karakter personal Prabowo, diikuti oleh hubungan internasional yang baik, dan komitmen pemberantasan korupsi. Sebaliknya, keraguan masyarakat didominasi oleh kekhawatiran atas maraknya kasus korupsi oleh pejabat diikuti oleh pejabat yang inkompeten, dan perekonomian masyarakat yang memburuk.
Penilaian Kinerja Pemerintah Turun Indeks 0,3 Poin
Selain itu, skor persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah juga turun 0,3 poin dibandingkan Kuartal IV 2025.
Tren kinerja pada Kuartal IV 2025 berada di angka 5,4, turun jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yakni 5,7. Capaian indeks kinerja pemerintah pada kuartal pertama tahun ini setara dengan tahun lalu (Q1 2025), yang mengindikasikan belum adanya progres signifikan dalam satu tahun terakhir.
Sementara, isu ekonomi secara konsisten menjadi perhatian utama masyarakat selama setahun terakhir, dengan penilaian yang terus memburuk jika dibandingkan dengan Kuartal IV 2025. Masalah fundamental seperti pengangguran dan tingginya harga kebutuhan pokok menjadi beban nyata yang dirasakan oleh publik, masing-masing mencatatkan angka kekhawatiran sebesar 45% dan 43%. Tekanan pada daya beli dan sulitnya mencari penghasilan ini menjadi faktor utama yang menggerus optimisme terhadap kinerja ekonomi nasional.
Di sisi lain, terdapat kesenjangan lebar antara janji kebijakan dengan realita di lapangan, terutama terkait program penciptaan 19 juta lapangan kerja. Tingginya angka ketidakpuasan masyarakat yang mencapai 54% menunjukkan program tersebut belum memberikan dampak signifikan bagi mereka yang terdampak pengangguran. Secara keseluruhan, akumulasi dari mahalnya harga pangan dan minimnya serapan tenaga kerja menciptakan sentimen negatif yang mendominasi persepsi publik hingga awal 2026.
Upaya Pemerintah dalam Menjalankan Program
Berdasarkan pernyataan resmi Prabowo saat perayaan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional, Jakarta Pusat pada (1/5/2026), pemerintah akan melakukan berbagai upaya strategis untuk menjalankan sejumlah program unggulan.
Di sektor ketenagakerjaan dan perumahan, pemerintah menargetkan pembangunan 1 juta rumah bagi buruh yang dibangun dalam klaster dekat kawasan industri, dilengkapi dengan fasilitas daycare, sekolah, rumah sakit, dan transportasi umum. Untuk mendukung akses kepemilikan rumah dan permodalan, pemerintah menyiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga maksimal 5 persen per tahun serta cicilan rumah dengan tenor hingga 40 tahun bagi para pekerja.
Di sektor regulasi, Prabowo minta agar UU Ketenagakerjaan rampung pada tahun ini.
"Saya juga memberi instruksi ke Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Hukum untuk segera nanti bersama DPR RI selesaikan rancangan ketenagakerjaan, kalau bisa tahun ini juga harus selesai. Dan undang-undang itu harus berpihak pada kaum buruh, kita berharap undang-undang kita menjamin keadilan seluruh rakyat Indonesia," ujar Prabowo di peringatan May Day 2026 di Monas, Jumat (1/5/2026), dikutip Detik.
Adapun Survei National Kawula17 Survey (NKS) Q1 2026 dilakukan oleh Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas (PP17) pada 13-16 Maret 2026 terhadap 387 responden di seluruh Indonesia. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik multistage random sampling dengan margin of error sekitar ±5% pada tingkat kepercayaan 95%. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dan daring.
Baca Juga: 45% Publik RI Beri Sentimen Positif pada Kata “Prabowo Subianto”
Sumber:
https://drive.google.com/file/d/1oVYF8Ng8TwASoZDMWZj_6NUZtPw06QQ8/view?usp=sharing
Penulis: Anggia Leksa
Editor: Editor
