Data terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan adanya penurunan jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan pada Mei 2025. Sepanjang Januari-Mei 2025, jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sebesar 39,05 juta peserta, terdiri dari 26,20 juta kategori penerima upah (PU), 8,28 juta buka penerima upah (BPU), dan 4,56 juta dari jasa konstruksi. Penurunan ini pun melanjutkan tren negatif sejak akhir tahun lalu.
Jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan mencapai 42,67 juta pada awal tahun, yang kemudian berkurang menjadi 41,39 juta pada bulan berikutnya. Penurunan terus terjadi pada Maret menjadi 40,2 juta peserta dan pada April menjadi 39,7 juta peserta.
Ditinjau dari provinsinya, Jakarta masih jadi provinsi dengan jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan tertinggi, mencapai 7,67 juta peserta.
Adapun jumlah peserta untuk penerima upah mencakup peserta aktif di program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP), sedangkan untuk bukan penerima upah tidak termasuk JP, serta jasa konstruksi hanya program JKK dan JKm.
Kenapa Turun?
Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) disinyalir jadi salah satu penyebab turunnya jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo juga menyebut bahwa jumlah pesertanya turun 4,2% atau 24 ribu secara tahunan pada 2024 akibat PHK yang tinggi, terutama di industri tekstil.
Pada Semester I 2025 ini, Kemnaker mencatat terdapat 42.385 karyawan yang jadi korban PHK, naik 32,18% dari tahun lalu. Mayoritas pekerja yang kena PHK berasal dari Jawa Barat, Banten, dan Jakarta.
Menanggapi isu PHK, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut bahwa Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi akan meluncurkan Satuan Tugas PHK. Satgas ini diharapkan jadi salah satu solusi mengurangi PHK di Indonesia. Pembentukan Satgas PHK ini pertama kali diusulkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal pada April lalu yang disambut positif oleh Presiden RI Prabowo.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengapresiasi respons cepat presiden.
"Satgas PHK yang bertugas nantinya meminimalisir dampak PHK dan memastikan hak-hak buruh dipenuhi. Selain itu, Satgas ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan serta solusi kepada pemerintah," tuturnya.
Baca Juga: Sebanyak 15 Juta Penduduk Tercatat Tunggak Iuran BPJS
Sumber:
https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/2747
https://money.kompas.com/read/2025/07/24/120800426/data-phk-terus-naik-tembus-42-ribu-menaker--salah-satu-solusinya-satgas-phk?page=2
Penulis: Agnes Z. Yonatan
Editor: Editor
