Jumlah penduduk miskin di Indonesia berangsur-angsur mengalami penurunan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2024 turun menjadi sebesar 25,22 juta penduduk. Penurunan terjadi sebesar 0,68 juta orang dibandingkan Maret 2023 dan 1,14 juta orang dibandingkan periode September 2022.
Sementara itu, persentase penduduk miskin di Maret 2024 ini mencapai 9,03%. Proporsi tersebut menurun 0,33% poin terhadap Maret 2023 dan 0,54% poin dibanding September 2022.
“Jumlah penduduk miskin mencapai 9,03% (dari total penduduk Indonesia) atau sebesar 25,22 juta orang,” ungkap Plt Sestama BPS Imam Machdi dalam konferensi pers di Kantor BPS, Senin (1/7), mengutip Idn Times.
Imam melanjutkan, tingkat kemiskinan pada Maret 2024 ini sudah menurun dibandingkan pada masa pandemi Covid-19 lalu, di mana angka kemiskinan Indonesia tercatat sebesar 26,42 juta pada Maret 2020 dan naik menjadi 27,54 juta orang pada September 2020.
Tidak hanya itu, persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 mencapai 7,09%, turun dari Maret 2023 yang sebesar 7,29%. Jumlah penduduk miskin di perkotaan menurun 0,1 juta orang dari 11,74 juta di Maret 2023 menjadi 11,64 juta di maret 2024.
Di pedesaan, angka kemiskinan juga mengalami penurunan, dari 12,22% di Maret 2023 menjadi 11,79% pada Maret 2024. Sementara jumlahnya menurun sebesar 0,58 juta orang dari 14,16 juta orang di Maret 2023 menjadi 13,58 juta di Maret 2024.
Target Belum Tercapai
Sementara itu, pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menetapkan target kemiskinan di angka 6,5-7,5% pada 2024. Angka tersebut tampaknya masih belum bisa tercapai pada periode ini.
Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) meminta kementerian dan lembaga terkait untuk meningkatkan kualitas implementasi program dan anggaran guna menekan angka kemiskinan di Indonesia.
“Program-program yang terbukti bisa mengentaskan kemiskinan, (seperti) di Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Koperasi dan UKM, atau di tempat-tempat lain perlu dioptimalkan bahkan kalau perlu ditambah anggarannya. Kalau program yang hasilnya tidak jelas, kita geser saja,” jelas Ma’ruf Amin saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Percepatan Pencapaian Target Penurunan Kemiskinan Tahun 2024, mengutip laman resmi Wakil Presiden RI.
Meski target belum tercapai, penurunan tingkat kemiskinan pada Maret 2024 ini memberikan harapan pada perekonomian nasional, seperti yang disampaikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu.
"Penurunan tingkat kemiskinan ini memberikan harapan di tengah stagnasi perekonomian global. Pemerintah akan terus berkomitmen menjaga stabilitas inflasi sehingga dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat, yang selanjutnya dapat mengakselerasi penurunan tingkat kemiskinan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat," ungkap Febrio melalui keterangan resmi, Selasa (2/7), mengutip Media Indonesia.
Baca Juga: Inilah 10 Provinsi Dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi
Penulis: Agnes Z. Yonatan
Editor: Editor
