Apa Itu Indeks Desa Membangun (IDM)? Indeks Desa Membangun atau IDM merupakan alat ukur yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa di Indonesia secara komprehensif.
IDM sendiri berfungsi sebagai bahan evaluasi serta rekomendasi kebijakan untuk pembangunan desa agar tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Dalam metode pengukurannya IDM berpegang pada tiga dimensi utama sebagai tolak ukur, yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan.
Pengukuran dilakukan dengan memberikan skor pada setiap indikator dalam dimensi tersebut dengan rentang nilai 0 sampai 5, dengan artian semakin tinggi skor yang didapat mengindikasikan tingkat kemajuan desa yang lebih baik.
Apa Fungsi IDM?
Adapun fungsi dari IDM sendiri berguna untuk memetakan tingkat perkembangan desa, seperti mengukur apakah desa sudah cukup mandiri, maju dan berkembang atau bahkan masih cenderung tertinggal.
Nantinya laporan yang dikumpulkan akan menjadi dasar yang digunakan untuk arah pembangunan desa. Selain menentukan arah perkembangan desa, IDM juga berfungsi sebagai rujukan alokasi Dana Desa dan perencanaan APBDes (anggaran pendapatan dan belanja desa).
Selain itu, IDM juga menjadi alat evaluasi kemajuan desa secara nasional yang cukup akurat dari waktu ke waktu karena memetakan potensi dan permasalahan desa secara lebih fokus, hingga mencontohkan Desa mandiri hingga tingkat pusat dalam dokumentasi perencanaan serta evaluasi pembangunan desa.
Apa yang Diukur IDM?
IDM mengukur pembangunan desa melalui 3 dimensi utama yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, ketahanan lingkungan),
Dalam enam dimensi tersebut terdapat total 48 indikator spesifik yang digunakan untuk mengukur kondisi dan kapabilitas desa di berbagai aspek pembangunan.
Indikator dan Klasifikasi IDM (data Indonesia)
Indikator yang terlibat dalam tiga dimensi utama IDM adalah sebagai berikut:
- Ketahanan Sosial yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan modal sosial masyarakat desa.
- Ketahanan Ekonomi terkait dengan penghasilan masyarakat, kesempatan kerja, dan akses ekonomi desa.
- Ketahanan Lingkungan meliputi tata kelola lingkungan hidup, ketersediaan air bersih, dan kesiapan menghadapi bencana alam.
Masing-masing indikator diberi skor antara 0 hingga 5, kemudian dikalkulasi menjadi nilai indeks secara komposit atau dihitung gabungan dari beberapa indikator yang dijumlahkan atau dirata-ratakan menjadi satu nilai akhir.
Nilai IDM digunakan untuk mengklasifikasikan desa ke dalam lima status diantaranya:
- Desa Sangat Tertinggal: IDM ≤ 0,491
- Desa Tertinggal: 0,491 < IDM ≤ 0,599
- Desa Berkembang: 0,599 < IDM ≤ 0,707
- Desa Maju: 0,707 < IDM ≤ 0,815
- Desa Mandiri: IDM > 0,815
Data dan Status Desa di Indonesia Tahun 2024
Data rekap Indeks Desa Membangun tahun 2024 menunjukkan jumlah desa menurut statusnya adalah sebagai berikut:
- Desa Mandiri: 17.203 desa
- Desa Maju: 23.063 desa
- Desa Berkembang: 24.532 desa
- Desa Tertinggal: 6.100 desa
- Desa Sangat Tertinggal: 4.363 desa
- Desa Tidak Keluar Status IDM: 4 desa
- Total Desa: 75.265 desa
Jumlah desa terbanyak berstatus berkembang, diikuti oleh maju, dan yang terakhir mandiri. Desa yang masih sangat tertinggal berjumlah cukup signifikan yakni sebanyak 4.363 desa, menunjukkan pekerjaan berlanjut dalam pemerataan pembangunan Indonesia.
Perbandingan Status Desa per Provinsi Tahun 2024
Pada tahun 2024, indikator Indeks Desa Membangun (IDM) yang dikembangkan oleh Kementerian Desa mencerminkan tingkat kemajuan dan kemandirian desa di seluruh provinsi Indonesia. Dari data tersebut, terlihat adanya pemerataan pembangunan desa yang beragam di berbagai wilayah.
Provinsi Jawa Timur menonjol sebagai daerah dengan jumlah desa mandiri terbanyak, mencapai 4.019 desa. Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Timur berhasil memajukan desanya hingga pada tingkat yang mandiri secara sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Sementara itu, di sisi lain, provinsi Papua Barat Daya masih belum mencatat desa mandiri sama sekali, menandakan perlunya perhatian dan intervensi pembangunan yang lebih intensif di wilayah tersebut.
Dalam kategori desa maju, Jawa Tengah menjadi provinsi teratas dengan jumlah desa maju mencapai 3.817. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar desa di Jawa Tengah telah berkembang dengan baik dan berada di ambang kemandirian.
Sebaliknya, Papua Pegunungan tercatat tidak memiliki desa maju sama sekali, yang menunjukkan masih adanya tantangan pembangunan yang signifikan di wilayah pegunungan tersebut.
Provinsi Aceh menjadi pemimpin dalam kategori desa berkembang dengan 3.787 desa, menandakan banyak desa di Aceh yang sedang dalam proses tumbuh dan memperbaiki kondisi sosial dan ekonominya.
Sebaliknya, Bali menarik perhatian karena tidak memiliki desa berkembang maupun desa tertinggal pada tahun 2024. Hal ini mengartikan bahwa desa-desa di Bali sudah berada pada status maju atau mandiri, mencerminkan pencapaian yang cukup tinggi dalam pembangunan desa.
Namun, ada tantangan yang masih cukup besar terutama di wilayah Nusa Tenggara Timur, yang memiliki jumlah desa tertinggal paling banyak, yakni 986 desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan desa di Nusa Tenggara Timur perlu mendapat prioritas agar ketertinggalan dapat diminimalisasi dan mendorong percepatan kemajuan desa.
Bali juga tercatat sebagai provinsi dengan desa tertinggal paling sedikit, yakni nol, yang memperkuat posisi Bali sebagai provinsi dengan desa-desa yang relatif sudah maju dan berkembang.
Dari gambaran ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada wilayah seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah yang unggul dalam hal perkembangan desa, masih banyak daerah, terutama di Papua dan Nusa Tenggara Timur, yang memerlukan perhatian lebih untuk mencapai pemerataan pembangunan dan meningkatkan kondisi desa mereka dari tertinggal ke berkembang bahkan mandiri.
Baca juga: 10 Daerah Penghasil Semen di Indonesia, Bikin Indonesia jadi Raksasa Semen Asia Tenggara
Penulis: Emily Zakia
Editor: Muhammad Sholeh
