Dari Penembakan hingga Brimob Lindas Ojol, Inilah Jumlah dan Jenis Kekerasan yang Dilakukan Oleh Aparat (Polisi) di Indonesia Selama 2025

Pada paruh pertama 2025, penggunaan kekerasan oleh aparat khususnya kepolisian terus
mencerminkan degradasi serius terhadap kebebasan sipil dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Amnesty International mencatat 104 serangan terhadap pembela HAM dalam 54 kasus antara Januari hingga Juni, dengan lonjakan paling tinggi terjadi di bulan Mei. Kelompok paling rentan adalah masyarakat adat (36 korban) dan jurnalis (31 korban), dengan pola ancaman berupa intimidasi, kriminalisasi, penangkapan, hingga kekerasan fisik.

Sementara itu, menyoroti kasus periode Juli 2024 sampai Juni 2025 terdapat sedikitnya 602
peristiwa kekerasan oleh Polri. Dari jumlah tersebut, penembakan menjadi peristiwa terbanyak dengan 411 kasus, disusul 81 kasus penganiayaan, 72 penangkapan sewenang-wenang, dan 42 pembubaran paksa aksi unjuk rasa. Selain itu, ada 38 kasus penyiksaan, 28 intimidasi, 9 kriminalisasi, 7 kekerasan seksual, serta 2 tindakan tidak manusiawi.

Data ini memperlihatkan bahwa pola kekerasan aparat berlangsung secara sistemik dan
berlapis, tidak hanya membungkam ruang demokrasi melalui pembubaran aksi damai, tetapi
juga merenggut keamanan masyarakat sipil dalam bentuk penganiayaan, intimidasi, dan
penyiksaan.

Sepanjang tahun 2020 tercatat 921 peristiwa kekerasan oleh kepolisian, menjadi angka
tertinggi dalam enam tahun terakhir. Tahun berikutnya, 2021, jumlahnya menurun cukup
signifikan menjadi 621 peristiwa.

Pada 2022, angka tersebut kembali meningkat menjadi 677 peristiwa, sebelum sedikit turun
lagi pada 2023 dengan 622 peristiwa. Sementara di 2024, kasus kekerasan oleh aparat naik
tipis menjadi 645 peristiwa, dan hingga Juli 2025 sudah terjadi 602 peristiwa. Secara total, sejak 2020 hingga pertengahan 2025 tercatat 4.118 peristiwa kekerasan, mencerminkan pola pelanggaran yang konsisten terjadi meski mengalami fluktuasi tiap tahunnya.

Berdasarkan dari kejadian ini jelas bahwa pola kekerasan aparat tidak menunjukkan perlambatan. Justru, Keberadaan data yang sangat masif dari kedua lembaga memperkuat
urgensi reformasi dan akuntabilitas Polri sebagai institusi penegak hukum yang adil dan menghormati HAM.

Hanya dengan penegakan hukum yang berkeadilan dan penghormatan terhadap hak asasi
manusia, kepercayaan publik terhadap aparat dapat dipulihkan. Reformasi menyeluruh di tubuh kepolisian menjadi keharusan agar negara benar-benar hadir melindungi rakyat, bukan melukai.