Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI dalam rilis Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) menyebut bahwa selama 2024 hingga 2029, total utang yang jatuh tempo pada periode tersebut adalah sebesar Rp4.182,5 triliun. Itu berarti, utang-utang tersebut akan jatuh tempo pembayarannya pada masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Jumlah dari utang jatuh tempo tersebut terdiri atas pinjaman maupun Surat Berharga Negara (SBN). Diketahui bahwa nominal utang SBN lebih besar daripada utang pinjaman.
Proporsi Utang SBN pada rentang 2024 hingga 2029 mencapai 86,48% dari total utang, dengan nominal sebesar Rp3.617,1 triliun. Sementara itu, utang pinjaman pada periode yang sama adalah sebesar Rp565,43 triliun, setara dengan 13,51% dari total utang Indonesia.
Wakil Ketua Banggar DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut bahwa seluruh rincian anggaran di tahun 2025 memiliki ruang gerak yang sempit dan kondisi fiskal yang cukup terbatas. Hal ini dikarenakan penerimaan negara masih belum mencapai target dan akan menjadi beban bagi pemerintahan baru, termasuk utangnya.
”Oleh karena itu, tidak bisa lagi nanti ada program baru yang tiba-tiba masuk di tengah tahun anggaran sehingga membuat deviasi yang terlalu tinggi dari asumsi awal. Kalau itu terjadi, kondisi keuangan kita tidak akan bisa lagi meng-cover,” kata Cucun mengutip Kompas.
Beban Hutang Hingga Lebih dari Rp800 Triliun per Tahun
Data DJPPR mengungkap periode jatuh tempo utang Indonesia secara rinci per tahunnya. Adapun data tersebut dirilis melalui Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Keuangan, Kamis (6/7).
Dalam rapat tersebut, terlihat bahwa utang tertinggi dalam pemerintahan Prabowo akan terjadi di tahun 2026. Pada tahun tersebut, total utang jatuh temponya mencapai Rp803,19 triliun, dengan rincian Rp703 triliun (87,5%) adalah utang SBN dan Rp100,19 triliun (12,4%) adalah utang pinjaman.
Setelah tahun 2026, utang tertinggi lainnya dalam pemerintahan Prabowo akan terjadi di tahun 2024 ini, dengan total utang jatuh temponya sebesar Rp434,29 triliun. Rinciannya, sebanyak Rp371,8 triliun (85,6%) adalah utang SBN dan Rp62,49 triliun (14,3%) adalah utang pinjaman.
Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati memang mengakui adanya penumpukan utang di tahun-tahun tersebut. Menurutnya, utang tersebut terjadi karena tingginya belanja di masa pandemi Covid-19 sejak tahun 2020.
"Jadi kalau tahun 2020 maksimal jatuh tempo dari pandemi kita di tujuh tahun dan sekarang di konsentrasi, di tiga tahun terakhir 2025, 2026 dan 2027, sebagian di delapan tahun. Ini yang kemudian timbulkan persepsi kok banyak yang numpuk," papar Sri Mulyani dalam CNBC.
Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Hati-hati
Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menyebut bahwa pemerintahan Prabowo mesti waspada akan kondisi perekonomian Indonesia.
"Masalahnya, sekarang ini kan kita sudah gali lubang tutup lubang. Jadi intinya kita bayar cicilan utang itu dari utang yang lain. Nah ini yang harus menjadikan kita lebih waspada," kata Esther dalam BBC Indonesia.
Melihat tingginya utang jatuh tempo ini, Direktur Kolaborasi Internasional INDEF Imaduddin Abdullah mengingatkan kepada pemerintahan Prabowo untuk menjaga belanja negara selama tahun pemerintahannya. Hal tersebut termasuk mengingatkan untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) secara tepat sasaran.
“Belanja tidak boleh lagi secara ugal-ugalan dan harus kita melihat secara sektor mana yang memang bisa memberikan dampak positif terhadap pembangunan jangka panjang,” sebut Imaduddin dalam Kontan.
Baca juga: 7 Sektor Ekonomi RI dengan Utang Luar Negeri Tertinggi
Penulis: Pierre Rainer
Editor: Editor
