Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan ajang dimana masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dalam menentukan masa depan daerahnya masing-masing. Untuk itu, tidak heran jika kegiatan ini selalu melibatkan berbagai pihak yang bekerja keras demi kelancaran proses demokrasi. Salah satu elemen penting yang jarang tersorot adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Mereka adalah garda terdepan yang memastikan setiap tahapan pemungutan suara berjalan sesuai aturan, mulai dari persiapan logistik hingga menjaga keamanan suara di tempat pemungutan suara.
Meskipun peran KPPS sangat krusial, masalah kesejahteraan dan penghargaan yang diterima sering menjadi perbincangan, terutama terkait gaji yang mereka terima.
Jika dibandingkan, kompensasi yang diterima KPPS dalam Pilkada kerap berbeda dengan yang diberikan saat pemilihan umum (Pemilu). Perbedaan ini mengundang diskusi tentang seberapa besar pengakuan yang diberikan terhadap kontribusi mereka dalam kedua perhelatan demokrasi tersebut.
Perbandingan antara gaji KPPS saat Pilkada dan Pemilu menjadi topik yang menarik karena meskipun tanggung jawabnya serupa, konteks pelaksanaannya berbeda.
Pada Pemilu 2024, gaji yang diterima oleh Ketua KPPS mencapai angka Rp1.200.000 per bulan. Jumlah ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas tanggung jawab besar yang diemban dalam memastikan proses pemungutan suara berjalan dengan lancar.
Ketua KPPS memiliki peran penting dalam mengkoordinasi seluruh anggota KPPS dan memastikan setiap proses di Tempat Pemungutan Suara (TPS) berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sementara itu, pada Pilkada 2024, Ketua KPPS menerima gaji sebesar Rp1.100.000 per bulan, yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Pemilu.
Meski ruang lingkup Pilkada lebih terfokus pada skala daerah, tanggung jawab dan kompleksitas tugas Ketua KPPS tetap tinggi, terutama dalam memastikan keabsahan suara yang akan menentukan pemimpin lokal.
Perbedaan gaji ini mengundang pertanyaan apakah penghargaan yang diberikan sudah sebanding dengan tugas dan tantangan yang mereka hadapi.
Tidak hanya Ketua KPPS, kompensasi anggota KPPS antara Pemilu dan Pilkada juga tercatat sedikit berbeda. Pada Pemilu 2024, anggota KPPS menerima Rp900.000 per bulan sebagai upah atas tugas mereka dalam mendukung jalannya pemungutan suara.
Anggota KPPS bertanggung jawab dalam berbagai aspek teknis di TPS, mulai dari pengecekan identitas pemilih hingga penghitungan suara.
Namun, pada Pilkada 2024, gaji anggota KPPS mengalami penurunan menjadi Rp850.000 per bulan. Meskipun peran mereka dalam Pilkada tidak jauh berbeda dari Pemilu, perbedaan gaji ini mencerminkan bahwa penentuan upah nyatanya didasarkan pada skala perhelatan.
Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, serta Penelitian dan Pengembangan KPU Parsadaan Harahap, mengungkapkan bahwa perbedaan gaji KPPS pada Pilkada dan Pemilu disebabkan oleh beban kerja yang tidak sama.
Pada Pemilu 2024, KPPS harus menghitung hasil dari lima kotak suara dalam waktu 24 jam, yaitu kotak suara untuk pemilihan presiden, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta DPD.
Sementara itu, pada Pilkada 2024, tugas KPPS hanya mencakup penghitungan dari dua kotak suara, yakni untuk pemilihan gubernur-wakil gubernur, dan pemilihan wali kota-wakil wali kota atau bupati-wakil bupati.
Baca Juga: Skor Indeks Rawan Pilkada Jakarta Paling Tinggi: Bawaslu dan KPU Siap Siaga
Penulis: Brilliant Ayang Iswenda
Editor: Editor
