Bakal Penuhi Standar WHO, Jumlah Dokter di Indonesia Masih Tidak Merata

Jumlah dokter di Indonesia mencapai 287,3 ribu dokter. Angka ini masih berpusat di daerah Indonesia bagian barat dengan total 236 ribu dokter.

Bakal Penuhi Standar WHO, Jumlah Dokter di Indonesia Masih Tidak Merata Ilustrasi Dokter | Freepik

Minimnya jumlah dokter di Indonesia menjadi masalah di bidang kesehatan yang perlu diperhatikan. Dokter di Indonesia jumlahnya masih jauh bila dibandingkan dengan jumlah dokter di negara maju.

World Health Organization (WHO) merekomendasikan rasio jumlah dokter di tiap negara sebesar 1:1.000, atau 1 dokter per 1.000 penduduk. Di beberapa negara berkembang seperti India bahkan rasio tersebut dapat mencapai 1:900.

Pada tahun 2022, Indonesia hanya memiliki sekitar 140 ribu dokter yang aktif. Angka ini jauh dari standar rekomendasi WHO. Untuk mencapai standar tersebut, Indonesia membutuhkan setidaknya 270 ribu dokter dengan perkiraan penduduk Indonesia sekitar 270 juta penduduk. Indonesia akan butuh waktu 10 tahun untuk mencapai target WHO tersebut.

Dua tahun setelahnya, data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia sampai pertengahan tahun 2024 mencapai 281 juta jiwa. Sementara itu, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) mencatat jumlah dokter di Indonesia hingga Oktober 2024 sebanyak 287,39 ribu.

62% dokter di Indonesia merupakan dokter umum | GoodStats
62% dokter di Indonesia merupakan dokter umum | GoodStats

Dikutip dari laman KKI, dokter terbagi dalam empat kelompok, yaitu dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis. Dokter umum mendominasi jumlah terbanyak mencapai 179 ribu dokter (62%). Kemudian di urutan kedua jumlah dokter terbanyak ditempati oleh dokter spesialis sebanyak 55 ribu dokter.

Jumlah dokter gigi dan dokter gigi spesialis masih cenderung sedikit. Dari total 287,39 ribu dokter, hanya 46 ribu di antaranya yang merupakan dokter gigi. Lebih lanjut lagi, hanya ada kurang dari 6 ribu dokter gigi spesialis di Indonesia.

Masih dari sumber yang sama, KKI merilis sebaran dokter berdasarkan wilayah di Indonesia. Angka yang diperoleh sangat kontras dan tidak merata. Indonesia bagian barat memiliki jumlah dokter terbanyak yaitu sebesar 236 ribu, sedangkan Indonesia bagian tengah hanya memiliki 45 ribu dokter saja. Angka yang lebih miris terletak di Indonesia bagian Timur di mana jumlah dokternya hanya sebesar 4,6 ribu. 

KKI juga mendata dokter yang memiliki surat tanda registrasi (STR) aktif jumlahnya sebanyak 260 ribu. Ini berarti, ada sekitar 20 ribu dokter yang tidak bisa menjalankan profesinya atau membuka praktik.

Jika mengacu pada standar WHO, Indonesia telah mengejar ketertinggalannya dengan hampir memenuhi target 281 ribu dokter untuk 281 juta penduduk, artinya rasio 1:1.000 akan terpenuhi. Namun, sebaran dokter di Indonesia justru tidak merata. Terjadi ketimpangan dan penumpukan jumlah dokter di daerah tertentu khususnya di Indonesia bagian Barat.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menyadari masalah kurangnya dokter ini. Budi Gunadi selaku Menteri Kesehatan sebelumnya mengatakan bahwa krisis dokter di Indonesia ini telah terjadi sejak kemerdekaan. Hal ini diperparah dengan jumlah dokter spesialis yang masih sangat minim. Ia berpendapat bahwa krisis ini dapat terjadi karena mahalnya biaya sekolah dokter spesialis di Indonesia.

"Dokter spesialis sangat sedikit karena biayanya sangat mahal. Di Indonesia untuk menjadi dokter spesialis, dokter harus berhenti praktik terlebih dahulu untuk daftar kuliah, ikut kuliah, dan setelah selesai kuliah empat tahun, baru praktik lagi," ujarnya di sela Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2024 di Jakarta, Rabu (24/4).

Untuk itu, pemerintah aktif memberikan beasiswa kepada calon dokter maupun dokter spesialis agar tidak terhalang biaya. Pendidikan dokter spesialis sendiri akan menerapkan konsep hospital based atau dilakukan di rumah sakit. Pemerintah berkolaborasi dengan lembaga dari Amerika untuk melakukan akreditasi rumah sakit pendidikan.

"Kami akan mempermudah, dibuat murah, bahkan kami akan gaji, dan untuk mutu kalau bisa lebih bagus," lanjut Budi.

Baca Juga: Angka Kebutaan dan Gangguan Penglihatan di Indonesia Tembus 8 Juta Kasus

Penulis: Nadhifa Aurellia Wirawan
Editor: Editor

Konten Terkait

Sorotan Kinerja Legislasi DPR RI 2019-2024

DPR RI periode 2019-2024 telah mengesahkan 225 RUU, beberapa di antaranya tercatat kontroversial.

Ini Dia Ekspektasi Masyarakat dengan Program Makan Bergizi Gratis

Menjelang pelaksanaannya, bagaimana "pamor" program makanan bergizi gratis?

Terima kasih telah membaca sampai di sini

atau

Untuk mempercepat proses masuk atau pembuatan akun, bisa memakai akun media sosial.

Hubungkan dengan Google Hubungkan dengan Facebook