Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal II 2025 yang mencapai 5,12% secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka ini tercantum dalam berita resmi statistik yang diumumkan pada Selasa (5/8/2025).
“Ekonomi Indonesia Triwulan II 2025 terhadap Triwulan II 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,12% (yoy),” demikian keterangan BPS.
Melihat grafik di atas, selain lebih tinggi secara tahunan, pertumbuhan ekonomi Kuartal II 2025 juga lebih tinggi dari kuartal sebelumnya yang hanya tumbuh 4,87%.
Namun, di balik euforia capaian tersebut, sejumlah lembaga riset dan akademisi justru menyuarakan keraguan. Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Center of Economic and Law Studies (Celios), dan Universitas Paramadina kompak menilai data itu menyisakan banyak tanda tanya.
Indef: Narasi Positif Perlu Data Utuh
Indef menilai pemerintah kerap membangun narasi positif tanpa dibarengi transparansi data. Ekonom Indef Ariyo DP Irhamna menyoroti makin jarangnya data strategis dirilis ke publik, mulai dari laporan PHK hingga dokumen ‘APBN Kita’ yang biasanya terbit rutin tiap bulan.
“Padahal, laporan tersebut memuat informasi strategis terkait belanja negara, defisit, dan realisasi pendapatan yang sangat diperlukan untuk analisis independen para akademisi, pengusaha, dan masyarakat luas,” kata Ariyo, Minggu (10/8/2025).
Ia juga menilai pertumbuhan 5,12% tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil. Mesin penggerak ekonomi seperti investasi dan ekspor belum pulih, konsumsi rumah tangga melemah, daya beli tertekan, dan PHK meningkat.
Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 42.385 pekerja terkena PHK pada Semester I 2025, naik 32% dibanding periode sebelumnya. Dari sisi fiskal, penerimaan PPN dan PPnBM baru mencapai Rp267,3 triliun atau 28,3% dari target APBN, turun 19,7% dibanding tahun lalu.
“Jika pemerintah memaksakan narasi positif tanpa dukungan data yang utuh dan kredibel, maka kepercayaan pasar dan publik justru bisa terguncang,” tegas Ariyo.
Celios: Data BPS Berlawanan dengan Fakta Lapangan
Celios bahkan mengambil langkah lebih jauh. Pada Kamis (8/8/2025), lembaga ini mengirim surat ke United Nations Statistics Division (UNSD) untuk meminta peninjauan independen atas data pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mempertanyakan mengapa pertumbuhan Kuartal II justru lebih tinggi dari Kuartal I, padahal tidak ada momen pendorong konsumsi seperti Ramadan dan Idulfitri.
Kejanggalan lain, kata Bhima, ada di sektor manufaktur. BPS mencatat pertumbuhan manufaktur 5,68% (yoy) dengan kontribusi 18,67% terhadap PDB, tetapi Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur masih di zona kontraksi 49,2 pada akhir Juli 2025.
“Porsi manufaktur terhadap PDB juga rendah yakni 18,67% dibanding Triwulan I 2025 yang sebesar 19,25%, yang artinya deindustrialisasi prematur terus terjadi. Data PHK massal terus meningkat, dan industri padat karya terpukul oleh naiknya berbagai beban biaya. Jadi apa dasarnya industri manufaktur bisa tumbuh 5,68% (yoy)?” ujarnya.
"Kami menuntut transparansi. Ada ketidaksesuaian antara angka BPS dan apa yang terjadi di lapangan," tegas Bhima.
Paramadina: BPS Harus Terbuka Soal Metodologi
Dari ranah akademis, Universitas Paramadina juga angkat suara. Mereka menilai keraguan publik bisa menjadi 'bola liar' yang menggerus kredibilitas BPS jika tak segera dijawab.
“Banyak kalangan tidak percaya, dan ini berpotensi menjadi ‘bola liar’ yang merusak kredibilitas BPS,” tulis keterangan resmi Paramadina, Jumat (9/8/2025).
Paramadina meminta BPS menjelaskan secara terbuka metodologi perhitungan PDB—mulai dari sumber data, pembobotan sektor, hingga metode estimasi. Mereka juga menyoroti kesenjangan antara angka pertumbuhan ekonomi resmi dan indikator sektoral yang justru melambat.
“Kredibilitas BPS adalah modal utama kepercayaan publik. Jika data tidak selaras dengan kenyataan, kebijakan ekonomi nasional bisa salah arah,” tulis mereka.
Bagi Paramadina, revisi data adalah hal wajar dalam dunia akademis. Namun, menutup diri dari kritik justru berisiko menyeret statistik ke ranah politik dan merusak kepercayaan.
Pemerintah dan BPS Tegaskan Integritas
Menanggapi keraguan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan integritas BPS.
"Ya kita selama ini menggunakan BPS kan ya. Jadi BPS tentunya menjelaskan mengenai datanya, metodologinya, sumber informasinya. Kita tetap percaya BPS," ujarnya di kompleks Istana Negara, Rabu (6/8).
Ia menambahkan, pemerintah akan terus merujuk pada indikator ekonomi BPS, termasuk data konsumsi rumah tangga.
"Ya kan kita lihat semua indikator berdasarkan BPS. Data sign mengenai rumah tangga juga dari mereka. Jadi saya rasa BPS tetap berpegang kepada integritas dari datanya," imbuhnya.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti juga memastikan metodologi mereka mengacu pada pedoman internasional.
"Kan ada standar internasional," kata Amalia.
Saat disinggung soal capaian yang jauh di atas perkiraan banyak ekonom, ia menegaskan semua data pendukung telah diverifikasi.
"Data-data pendukungnya udah oke. Udah semua. Pendukungnya sudah mantap lah itu," tandasnya.
Penutup
Keraguan yang muncul dari berbagai pihak ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah dan BPS untuk semakin membuka diri dan transparan dalam menyajikan data ekonomi. Di tengah ketidakpastian global dan dinamika ekonomi domestik, kepercayaan publik terhadap data statistik adalah modal utama agar kebijakan yang diambil bisa tepat sasaran dan efektif.
Masyarakat dan pelaku usaha tentu berharap agar angka-angka resmi benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan, bukan sekadar angka statistik yang semu. Sebab, dari kejujuran data itulah, masa depan ekonomi Indonesia bisa dirancang dengan lebih akurat dan berkelanjutan.
Baca Juga: Ekonomi RI Tumbuh 5,12% di Kuartal II 2025, Lampaui Prediksi Lembaga Riset
Sumber:
https://www.bps.go.id/id/pressrelease
https://ekonomi.bisnis.com/read/20250810/9/1900940/pertumbuhan-ekonomi-ri-kuartal-ii2025-diragukan-ekonom-indef-desak-transparansi
https://celios.co.id/celios-sends-letter-to-un-over-suspected-irregularities-in-indonesias-economic-growth-data/
https://tirto.id/surati-badan-statistik-pbb-celios-minta-data-ekonomi-ri-diaudit-hfww
https://ekonomi.bisnis.com/read/20250809/9/1900781/giliran-paramadina-ragukan-data-pertumbuhan-ekonomi-512-dari-bps
https://kumparan.com/kumparanbisnis/sri-mulyani-tanggapi-pihak-yang-ragukan-data-ekonomi-ri-tumbuh-kami-percaya-bps-25bY68RZgmd/3
Penulis: izzul wafa
Editor: Editor
