Kekerasan terhadap anak dan perempuan adalah masalah sosial yang serius di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA), sepanjang tahun 2023 hingga bulan Oktober, terdapat 14.725 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang dilaporkan melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni).
Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan ini meliputi berbagai jenis kekerasan, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan lain-lain. Korban kekerasan mayoritas adalah perempuan, yaitu sebanyak 12.837 orang, sedangkan korban anak berjumlah 1.888 orang. Kelompok usia yang paling rentan mengalami kekerasan adalah 13-17 tahun, yaitu sebanyak 4.268 orang.
Dari data yang tersedia, dapat diketahui bahwa ada 10 provinsi dengan tingkat kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan tertinggi di Indonesia, yaitu :
Provinsi Kepulauan Riau menduduki peringkat tertinggi dalam jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia, dengan mencatat sebanyak 1.532 kasus. Angka ini mencerminkan prevalensi kekerasan seksual yang tinggi, yang mencapai 48,5% dari total kasus di provinsi ini. Ini menyoroti tantangan serius yang dihadapi dalam melindungi anak-anak dan perempuan dari tindakan kekerasan di sana.
Di sisi lain, Kalimantan Timur mencatat jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan terendah, dengan 620 kasus. Namun, yang menarik adalah bahwa provinsi ini memiliki persentase kasus kekerasan yang dilakukan oleh orang yang dikenal tertinggi, yakni sebesar 25,8% dari total kasus. Ini menggambarkan bahwa kasus kekerasan yang melibatkan orang-orang yang dikenal lebih mendominasi di provinsi ini.
Dari keseluruhan 10 provinsi tersebut, tercatat sebanyak 8.555 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Jumlah ini mencakup 58% dari total kasus kekerasan serupa di seluruh Indonesia, yang mencapai 14.725 kasus. Dengan rata-rata 855,5 kasus kekerasan, 10 provinsi ini memiliki angka yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, yang berada pada 736,25 kasus.
Adapun, data ini menunjukkan bahwa perlu perhatian serius dalam upaya pencegahan dan perlindungan terhadap anak dan perempuan di provinsi-provinsi tersebut. Salah satunya dengan memperkuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap anak dan perempuan. Selain itu, perlu ada edukasi mengenai bagaimana pola pikir dan pencegahan terhadap kekerasan.
Penulis: Ayu Susilowati
Editor: Editor
