Pinjaman online merupakan sebuah metode baru peminjaman dana yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per Desember 2023 terdapat 18,07 juta entitas rekening penerima pinjaman online aktif, dengan outstanding pinjaman menembus Rp59,64 triliun. Outstanding pinjaman ini terlihat meningkat dibanding November 2023 yang mencapai Rp59,38 triliun.
Saat ini terdapat 101 perusahaan pinjaman online yang terdaftar secara resmi di pemerintah. Perusahaan-perusahaan ini terdiri atas 94 perusahaan pinjaman online konvensional, serta 7 perusahaan pinjaman online syariah.
"Total aset yang dimiliki kelompok ini (konvensional) mencapai Rp7,27 triliun per Agustus 2023. Kemudian 7 perusahaan lainnya merupakan penyelenggara pinjol syariah, dengan total aset Rp139 miliar," tulis sebuah laporan dari Katadata.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Mahendra Siregar mengatakan bahwa sebagian besar uang yang berputar di pinjaman online (pinjol) disalurkan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
"Penyaluran pelaku UMKM senilai Rp 20,37 triliun, yang merupakan 36,54% total pembiayaan P2P," kata Mahendra Siregar, Jumat (3/11/2023) mengutip CNBC Indonesia.
Dalam data OJK tadi, tak semua mampu membayar sesuai perjanjian awal. Terdapat 97,07% pinjaman sukses dibayarkan (TKB90). Hal seperti kegagalan bayar atau penyalahgunaan perjanjian selama pembayaran pinjol disebut sebagai tingkat wanprestasi.
Wanprestasi pinjol tertinggi dari Nusa Tenggara Barat
Rilis Statistik P2P Lending Periode Desember 2023 terbitan Otoritas Jasa Keuangan mengungkap data mengenai angka wanprestasi dalam jangka waktu tertentu (TWP90). TWP90 mengatur kelalaian penyelesaian kewajiban yang ada pada perjanjian pinjaman di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo.
Dalam data tersebut, terlihat bahwa provinsi tanah air dengan angka TWP90 tertinggi adalah Nusa Tenggara Barat. Provinsi yang berada di timur Bali ini memiliki persentase wanprestasi sebesar 5,91% pada Desember 2023. Nusa Tenggara Barat tercatat memiliki nilai pinjaman sebesar Rp498,05 miliar, dengan total 140 ribu entitas rekening penerima.
Direktur Ekonomi Digital dan Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai bahwa tingginya tingkat wanprestasi pinjol di NTB dikarenakan hal literasi.
“Terkait dengan provinsi NTB, saya rasa faktornya adalah masuknya informasi mengenai pinjol yang tidak dibarengi dengan peningkatan literasi,” kata Nailul Huda dalam Bisnis.
Angka NTB ini terbilang cukup jauh dibanding provinsi di posisi nomor dua yaitu Jawa Barat, dengan TWP90 senilai 3,82%. Selanjutnya, terdapat DI Yogyakarta serta DKI Jakarta dengan angka TWP90 masing-masing di 3,32% dan 3,12%.
Dorong transparansi data kualitas pinjaman online Indonesia
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa kualitas pendanaan perusahaan pinjol ada pada tingkat wanprestasinya. Menurutnya, pengenaan sanksi menjadi penting disertai transparansi data pinjaman kepada masyarakat.
''OJK meminta penyelenggara P2P lending untuk dapat melakukan publikasi data kualitas pinjaman tersebut dalam rangka transparansi dan perlindungan konsumen. Para konsumen dan calon konsumen dapat memonitor langsung data kualitas pinjaman suatu platform P2P lending,'' ujar Ogi Prastomiyono melansir CNBC Indonesia.
Penulis: Pierre Rainer
Editor: Editor
