Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki tugas penting untuk mengukur seberapa sejahtera masyarakat Indonesia. Salah satu indikator yang digunakan adalah garis kemiskinan (GK). Indikator ini sering disalahartikan sebagai gaji, padahal GK adalah nilai pengeluaran minimum yang harus dipenuhi oleh satu orang dalam satu bulan agar tidak dianggap miskin. Nilai ini mencakup kebutuhan dasar makanan (untuk memenuhi 2.100 kalori) dan kebutuhan non-makanan (seperti rumah, pakaian, dan pendidikan).
Semakin tinggi garis kemiskinan di suatu daerah, itu artinya biaya hidup di daerah tersebut cenderung lebih mahal. Data BPS memberikan gambaran menarik tentang perbedaan biaya hidup ini di seluruh Indonesia. Berikut adalah sepuluh provinsi dengan garis kemiskinan di perkotaan tertinggi tahun 2025.
10 Provinsi dengan Garis Kemiskinan Perkotaan Tertinggi
Hasil garis kemiskinan perkotaan periode Maret 2025 menunjukkan bahwa biaya hidup tertinggi di Indonesia berpusat di wilayah timur, khususnya di Tanah Papua. Tiga provinsi di Papua menempati posisi teratas, didorong oleh tantangan geografis dan logistik yang ekstrem.
Papua Pegunungan menduduki urutan pertama dengan GK mencapai Rp1.454.372 per kapita per bulan. Angka ini menegaskan betapa mahalnya harga barang dan jasa di sana, di mana akses ke wilayah pegunungan membuat proses distribusi logistik menjadi sangat mahal.
Tren serupa terlihat di posisi kedua, Papua Tengah (Rp1.011.257), yang menjadikannya wilayah kedua di Indonesia dengan biaya kebutuhan dasar di atas Rp1 juta. Dominasi ini berlanjut di urutan ketiga oleh Papua Barat dengan angka Rp959.457.
Di posisi keempat dan kelima terdapat Kepulauan Bangka Belitung (Rp926.156) dan Kalimantan Utara (Rp921.520). Sebagai daerah kepulauan, Bangka Belitung memiliki ketergantungan distribusi dari luar pulau, sementara Kalimantan Utara mencerminkan standar biaya hidup tinggi di wilayah perbatasan dan industri.
Sementara itu, Kalimantan Timur berada di urutan keenam dengan angka Rp876.210. Sebagai pusat industri serta lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), tingginya GK di sini mencerminkan dinamika ekonomi yang kuat di wilayah tersebut.
Meskipun sering dianggap sebagai kota termahal, DKI Jakarta justru menempati posisi ketujuh dengan GK perkotaan sebesar Rp852.768. Di posisi kedelapan dan kesembilan, terdapat dua provinsi di wilayah Papua lainnya, yaitu Papua Barat Daya (Rp835.719) dan Kepulauan Riau (Rp835.161). Tingginya angka ini dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan internasional yang intens di Kepulauan Riau.
Melengkapi daftar sepuluh besar adalah Papua dengan GK sebesar Rp797.056. Meskipun berada di posisi terbawah dalam daftar sepuluh besar ini, angka tersebut masih berada jauh di atas rata-rata nasional yakni sebesar Rp629.561, memperjelas tantangan terhadap ketersediaan barang dan biaya logistik di wilayah timur Indonesia.
Jadi Tantangan Tersendiri Bagi Rakyat Indonesia
Garis kemiskinan ini jauh dari sekadar deretan Rupiah, melainkan cerminan nyata dari seberapa besar perjuangan finansial yang harus dihadapi oleh penduduk di suatu wilayah untuk sekadar memenuhi kebutuhan hidup dasar.
Dominasi provinsi-provinsi di Papua pada posisi teratas menegaskan bahwa tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah mengatasi masalah logistik dan infrastruktur untuk menurunkan biaya hidup di wilayah timur, sementara tingginya GK di pusat-pusat ekonomi seperti DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Riau menunjukkan perlunya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kemampuan masyarakat menjangkau harga kebutuhan pokok.
Baca Juga: Perbandingan Penghasilan dan Biaya Hidup di Indonesia, Apa Sudah Seimbang?
Sumber:
https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk1IzI=/garis-kemiskinan-rupiah-kapita-bulan-menurut-provinsi-dan-daerah-.html
Penulis: Emily Zakia
Editor: Editor
