Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menunjukkan tren yang meresahkan. Satgas TPPO menerima 757 laporan dalam rentang waktu 5 Juni-14 Agustus 2023. Laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menilai bahwa dari skala TIPs (Trafficking in Persons) Tier 1, Tier 2, Tier 2 Watchlist, hingga Tier 3 (terbaik hingga terburuk), Indonesia masuk dalam kategori Tier 2.
Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, mengatakan bahwa saat ini telah terjadi pergeseran latar belakang dari para calon korban TPPO. Dulu, korban TPPO berasal dari kalangan dengan latar belakang pendidikan yang kurang. Saat ini, korban TPPO mulai merambah kalangan menengah.
Sebanyak 516 kasus TPPO yang berhasil ditemukan satgas memiliki modus tindakan Pekerja Migran Indonesia Ilegal (PMI Ilegal). Modus tersebutlah yang paling banyak terjadi pada kasus TPPO. Prijadi Santoso, Asisten Deputi (Asdep) Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kemen PPPA, mengatakan bahwa awalnya korban diiming-imingi bekerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia dengan gaji yang tinggi.
Bulan April kemarin (4/2023), sebanyak 20 Pekerja Imigran Illegal berhasil kabur dari Myanmar, dan kasusnya telah dilaporkan oleh keluarga korban didampingi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) pada 31 Maret 2023. Awalnya, korban dijanjikan untuk bekerja sebagai staf pemasaran di Thailand. Ternyata, korban dipaksa bekerja sebagai pencari target penipuan berskema kripto tanpa diberi upah.
Selain PMI, sebanyak 219 kasus TPPO menjadikan korban sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Seorang pekerja asal Cianjur berinisial ID akhirnya berhasil pulang ke Tanah Air setelah disekap dan dijadikan pelayan seks di Dubai (16/8/2023). Sama seperti cerita korban yang lain, ID ditawari oleh seorang kenalan di Facebook untuk bekerja di Dubai sebagai Asisten Rumah Tangga (ART). Sesampainya di sana, ID justru dijadikan PSK.
Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun juga menjadi korban TPPO. Satgas TPPO mendapat sebanyak 59 laporan korban TPPO yang masih berusia anak. Serta laporan TPPO sebagai Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 9 laporan.
Haryanto, Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) (3/2023) mengatakan bahwa modus perdagangan orang berkembang makin pesat. Bahkan, beberapa diantara mereka berani memasuki jaringan sekolah. Selain modus bekerja, ada pula modus magang di luar negeri.
Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA Ratna Susianawati mengingatkan untuk selalu waspada pada setiap modus perdagangan orang. Untuk membedakan pekerjaan yang memiliki modus perdagangan orang, perlu diperhatikan regulasi yang diminta. Selain itu, penggunaan sosial media juga perlu diperhatikan, karena modus perdagangan orang sering terjadi lewat sosial media.
Penulis: Kristina Jessica
Editor: Iip M Aditiya
