Warga Indonesia semakin sulit memiliki hunian pribadi. Harga rumah yang terus naik ditambah dengan penghasilan pas-pasan membuat warga kesulitan menyisihkan uang untuk cicilan rumah.
Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kepemilikan rumah pada 2024 mencapai 84,95%, yang berarti terdapat 84,95% rumah tangga dengan tempat tinggal yang dimiliki sendiri. Proporsinya mencapai rekor terbaru, menjadi yang tertinggi dalam 1 dekade terakhir.
Meski begitu, kenyataannya, banyak warga Indonesia, terutama anak muda, yang optimis akan bisa membeli rumah di tengah kondisi ekonomi yang sulit seperti sekarang.
Menurut survei Jakpat, 59% responden yang merupakan Gen Z mengungkapkan bahwa biaya menjadi halangan utama dalam membeli rumah. Selain itu, 47% menyuarakan kekhawatirannya akan biaya properti yang terus meningkat dan 44% merasa disulitkan membeli rumah karena adanya biaya-biaya tambahan, seperti pajak, asuransi, biaya notaris, dan lain sebagainya.
Menjawab kekhawatiran publik, pemerintah berencana mengeluarkan dana hingga triliunan rupiah untuk meningkatkan kepemilikan rumah warga Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah sudah menyiapkan sejumlah dana untuk menyukseskan program-program di bidang perumahan.
“Istana Merdeka sore ini. Rapat terbatas dipimpin Presiden @prabowo bersama Menteri Perumahan Ara Sirait, Mendagri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Teddy Wijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Menteri Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPKP Ateh , Wamenkeu @suahasil Dirut BTN Nixon Napitupulu mengenai Sektor Perumahan untuk mencapai target 3 juta rumah,” tulis Sri Mulyani dalam akun Instagram resminya.
Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan Rp5,27 triliun untuk anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) dan pembiayaan perumahan dengan total Rp35 triliun, yang rinciannya dapat dilihat pada grafik berikut.
Anggaran sebesar Rp28,2 triliun disiapkan untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi 220 ribu unit. Sementara itu, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) memperoleh anggaran sebesar Rp0,98 triliun untuk 240 ribu unit. Pemerintah juga mengalokasikan Rp4,52 triliun untuk Subsidi Selisih Bunga (SSB) bagi 743,9 ribu unit perumahan dan anggaran Tapera sebesar Rp1,8 triliun bagi 14,2 ribu unit.
Sementara itu, Prabowo juga telah menggaet investor asal Qatar untuk mendukung proyek pembangunan 1 juta rumah. Penandatanganan MoU telah dilakukan di Istana Merdeka pada Rabu (8/1/2025). Kerja sama ini sekaligus mendukung program 3 juta rumah yang merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo.
Rencananya, Qatar takkan menjadi satu-satunya investor asing yang masuk. Menurut Menteri PKP Maruarar Sirait, dalam 2 bulan 20 hari terakhir, sudah sekitar 40 ribu rumah dibangun.
Baca Juga: Dampak Kenaikan PPN 12% di 2025 terhadap Pengeluaran Rumah Tangga
Penulis: Agnes Z. Yonatan
Editor: Editor
