Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih periode 2019-2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang, menyusul pelantikan DPR dan DPD yang telah dilakukan pada 1 Oktober lalu. Dengan demikian, pemerintahan 1 dekade Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sampai ke ujungnya.
Di akhir masa jabatannya, masyarakat dan sejumlah pihak mulai mengevaluasi kinerja mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, salah satunya terkait isu kemiskinan yang masih rentan terjadi di tanah air. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 10% di tahun 2015. Namun menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), per Maret 2015, tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 11,22% dan per September 2015 sebesar 11,13%.
Target angka kemiskinan juga kembali gagal dicapai pada tahun 2016, dimana angka kemiskinan ditargetkan sebesar 9,5%. Meski targetnya sudah diturunkan, realisasinya tetap tidak sesuai. Per Maret 2016, tingkat kemiskinan mencapai 10,86% dan di September 2016 menjadi 10,7%.
Hal serupa terjadi di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2017, target angka kemiskinan dipatok sebesar 9%, namun realisasinya masih meleset di angka 10,64% per Maret 2017 dan 10,12% pada bulan September.
Pada 2018, pemerintah menargetkan angka kemiskinan sebesar 8%, namun tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 9,82% pada Maret 2018 dan 9,66% di bulan September. Berulang kembali di tahun 2019, di mana pemerintah menargetkan angka kemiskinan sebesar 7,5%, namun realisasinya masih di atas 9%.
Pada babak kedua kepemimpinan Jokowi, pemerintah langsung menetapkan target angka kemiskinan di kisaran 6,5-7,5% pada tahun 2024, sesuai yang tertuang pada RPJMN 2020-2024. Namun demikian, angka kemiskinan masih tetap berada di angka 9,03% per Maret 2024. Dalam setahun terakhir, Jokowi berhasil mengeluarkan 680 ribu penduduk dari kemiskinan, jauh dari target 1 juta orang.
"Sementara dari sisi perencanaan kita menargetkan lebih dari 1 juta orang, sehingga tahun 2024 ini kita bisa mencapai setidaknya sekitar 7,5% agak berat," tutur Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Maliki pada CNBC, Jumat (5/7/2024).
Jumlah penduduk miskin di Indonesia selama 1 dekade terakhir berkurang 2,2%, sekitar 3,06 juta penduduk. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin rata-rata berkurang 300 ribu per tahun.
"Jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 3,06 juta orang atau turun sekitar 2,22% poin dalam sepuluh tahun terakhir," ungkap Plt Sekretaris Utama BPS Imam Machdi pada Senin (1/7/2024).
Adapun salah satu faktor utama tidak tercapainya target angka kemiskinan adalah pandemi Covid-19. Pandemi ini mengakibatkan guncangan besar pada sektor perekonomian bangsa. Angka kemiskinan bahkan naik mencapai 10,19% pada Maret 2021. Meski begitu, Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai bahwa Jokowi gagal menekan angka kemiskinan di tanah air.
"Mungkin Covid-19 memperparah angka kemiskinan, tetapi tanpa adanya Covid-19 pun Jokowi gagal menurunkan angka kemiskinan. Di 2019 itu Covid-19 belum lahir," ungkapnya, mengutip Metro TV.
Baca Juga: Bali Jadi Provinsi Luar Jawa dengan Penduduk Miskin Terendah
Penulis: Agnes Z. Yonatan
Editor: Editor
